Pramono Pastikan Jokowi Belum Putuskan Soal Blok Masela
Selasa, 23 Februari 2016 - 15:15 WIB
Pramono Pastikan Jokowi Belum Putuskan Soal Blok Masela
A
A
A
JAKARTA - Sekretaris Kabinet Pramono Anung memastikan hingga saat ini Presiden Joko Widodo (Jokowi) belum mengambil keputusan apapun terkait pengembangan kilang di Blok Masela, Maluku Utara.
Dia mengatakan, hingga saat ini pemerintah masih mengkaji dan menelaah terkait skema pengembangan kilang yang terbaik untuk Lapangan Abadi tersebut. Ada dua skema yang mencuat, yaitu menggunakan skema pipanisasi (onshore) dan skema LNG terapung (offshore).
"Yang jelas sampai hari ini sedang dikaji (pengelolaan kilang di Blok Masela), ditelaah dan diteliti, pada saatnya akan diputuskan," katanya di Kompleks Istana Kepresidenan, Jakarta, Selasa (23/2/2016).
Politisi PDI-Perjuangan ini menuturkan, Presiden Jokowi pada dasarnya telah mendengarkan dan mengetahui sikap dari dua investor Blok Masela, yaitu Inpex dan Total. Mengenai sikap Menteri Koordinator (Menko) bidang Kemaritiman Rizal Ramli yang mengklaim pemerintah memilih skema kilang darat, Pramono menegaskan untuk menunggu pernyataan resmi dari Jokowi.
"Kita tunggu secara resmi akan disampaikan setelah semua data masukan itu didapat oleh Presiden. Presiden akan memutuskan setelah itu," pungkasnya.
Sebelumnya diberitakan Menko bidang Kemaritiman Rizal Ramli mengklaim, pemerintah Indonesia akan mengembangkan lapangan abadi Blok Masela dengan skenario pembangunan kilang LNG di darat (on shore). (Baca: Rizal Ramli Klaim Pemerintah Pilih Kilang Darat untuk Blok Masela)
"Keputusan itu diambil setelah dilakukan pembahasan secara menyeluruh dan hati-hati, dengan memperhatikan masukan dari banyak pihak. Pertimbangannya, pemerintah sangat memperhatikan multiplier effects serta percepatan pembangunan ekonomi Maluku khususnya, dan Indonesia Timur pada umumnya," jelasnya dalam keterangan tertulis di Jakarta, Senin (22/2/2016).
Dalam berbagai kesempatan Presiden Joko Widodo selalu memberi arahan, untuk melaksanakan konstitusi dengan konsekuen. Terkait pemanfaatan sumber daya alam (SDA) yang sebesar-besarnya untuk kemakmuran rakyat, Presiden Jokowi juga berkali-kali menegaskan, pemanfaatan ladang gas abadi Masela tidak sekadar sebagai penghasil devisa, tetapi juga harus menjadi motor percepatan pembangunan ekonomi Maluku dan Indonesia Timur.
Berdasarkan kajian pihaknya, lanjut dia, biaya pembagunan kilang darat (onshore) sekitar USD16 miliar. Sedangkan jika dibangun kilang apung di laut (ofshore), biayanya mencapai USD22 miliar. Dengan demikian, kilang di darat USD6 miliar lebih murah dibandingkan dengan kilang di laut.
Angka ini sangat berbeda dengan perkiraan biaya dari Inpex dan Shell. Mereka menyatakan, pembangunan kilang ofshore hanya USD14,8 miliar. Sedangkan pembangunan kilang di darat, mencapai USD19,3 miliar. “Inpex dan Shell telah membesar-besarkan biaya pembangunan kilang di darat. Sebaliknya, mereka justru mengecilkan biaya pembangunan di laut," ungkapnya.
"Untuk memastikan kebenarannya, kita tantang mereka. Jika ternyata biaya pembangunan di laut membengkak melebihi USD14,8 miliar, maka Inpex dan Shell harus bertanggungjawab membiayai kebihanannya, tidak boleh lagi dibebankan kepada cost recovery. Faktanya Inpex tidak berani. Ini menunjukkan mereka sendiri tidak yakin dengan perkiraan biaya yang mereka buat," sambungnya.
Baca Juga:
Istana Bantah Jokowi Pilih Kilang Darat untuk Blok Masela
Jokowi Minta Rizal Ramli Klarifikasi Soal Blok Masela
Dia mengatakan, hingga saat ini pemerintah masih mengkaji dan menelaah terkait skema pengembangan kilang yang terbaik untuk Lapangan Abadi tersebut. Ada dua skema yang mencuat, yaitu menggunakan skema pipanisasi (onshore) dan skema LNG terapung (offshore).
"Yang jelas sampai hari ini sedang dikaji (pengelolaan kilang di Blok Masela), ditelaah dan diteliti, pada saatnya akan diputuskan," katanya di Kompleks Istana Kepresidenan, Jakarta, Selasa (23/2/2016).
Politisi PDI-Perjuangan ini menuturkan, Presiden Jokowi pada dasarnya telah mendengarkan dan mengetahui sikap dari dua investor Blok Masela, yaitu Inpex dan Total. Mengenai sikap Menteri Koordinator (Menko) bidang Kemaritiman Rizal Ramli yang mengklaim pemerintah memilih skema kilang darat, Pramono menegaskan untuk menunggu pernyataan resmi dari Jokowi.
"Kita tunggu secara resmi akan disampaikan setelah semua data masukan itu didapat oleh Presiden. Presiden akan memutuskan setelah itu," pungkasnya.
Sebelumnya diberitakan Menko bidang Kemaritiman Rizal Ramli mengklaim, pemerintah Indonesia akan mengembangkan lapangan abadi Blok Masela dengan skenario pembangunan kilang LNG di darat (on shore). (Baca: Rizal Ramli Klaim Pemerintah Pilih Kilang Darat untuk Blok Masela)
"Keputusan itu diambil setelah dilakukan pembahasan secara menyeluruh dan hati-hati, dengan memperhatikan masukan dari banyak pihak. Pertimbangannya, pemerintah sangat memperhatikan multiplier effects serta percepatan pembangunan ekonomi Maluku khususnya, dan Indonesia Timur pada umumnya," jelasnya dalam keterangan tertulis di Jakarta, Senin (22/2/2016).
Dalam berbagai kesempatan Presiden Joko Widodo selalu memberi arahan, untuk melaksanakan konstitusi dengan konsekuen. Terkait pemanfaatan sumber daya alam (SDA) yang sebesar-besarnya untuk kemakmuran rakyat, Presiden Jokowi juga berkali-kali menegaskan, pemanfaatan ladang gas abadi Masela tidak sekadar sebagai penghasil devisa, tetapi juga harus menjadi motor percepatan pembangunan ekonomi Maluku dan Indonesia Timur.
Berdasarkan kajian pihaknya, lanjut dia, biaya pembagunan kilang darat (onshore) sekitar USD16 miliar. Sedangkan jika dibangun kilang apung di laut (ofshore), biayanya mencapai USD22 miliar. Dengan demikian, kilang di darat USD6 miliar lebih murah dibandingkan dengan kilang di laut.
Angka ini sangat berbeda dengan perkiraan biaya dari Inpex dan Shell. Mereka menyatakan, pembangunan kilang ofshore hanya USD14,8 miliar. Sedangkan pembangunan kilang di darat, mencapai USD19,3 miliar. “Inpex dan Shell telah membesar-besarkan biaya pembangunan kilang di darat. Sebaliknya, mereka justru mengecilkan biaya pembangunan di laut," ungkapnya.
"Untuk memastikan kebenarannya, kita tantang mereka. Jika ternyata biaya pembangunan di laut membengkak melebihi USD14,8 miliar, maka Inpex dan Shell harus bertanggungjawab membiayai kebihanannya, tidak boleh lagi dibebankan kepada cost recovery. Faktanya Inpex tidak berani. Ini menunjukkan mereka sendiri tidak yakin dengan perkiraan biaya yang mereka buat," sambungnya.
Baca Juga:
Istana Bantah Jokowi Pilih Kilang Darat untuk Blok Masela
Jokowi Minta Rizal Ramli Klarifikasi Soal Blok Masela
(izz)
Lihat Juga :
