Kadin Minta Kebijakan Kantong Plastik Berbayar Dikaji Ulang

JAKARTA - Ketua Umum Kamar Dagang dan Industri Indonesia (Kadin) Rosan P Roeslani mengatakan, penetapan kantong plastik berbayar harus dikaji kembali agar awareness masyarakat bisa tergali dengan kebijakan ini. Alasannya karena kemampuan masyarakat di setiap daerah berbeda.

(Baca Juga: Plastik Berbayar Resmi Berlaku, Transmart Carrefour Beri Dukungan)

Sebelumnya Pemerintah Provinsi DKI Jakarta resmi memberlakukan sistem kantong plastik berbayar seharga Rp5.000 di seluruh tempat perbelanjaan baik pasar swalayan, minimarket maupun pasar tradisional.

‎"Menurut saya ini mesti dikomunikasikan dulu secara luas kepada masyarakat secara luas. Masyarakat harus punya awareness juga bahwa ini untuk kebaikan, juga harus mendapat masukan sebelum ini ditetapkan," jelasnya di Hotel JW Marriot, Jakarta, Selasa (23/2/2016).

(Baca Juga: Pengusaha Ritel Sepakati Kantong Plastik Berbayar Seharga Rp200)

Dia tidak memungkiri bahwa nilai tersebut memberatkan untuk masyarakat yang kurang mampu. Menurutnya untuk belanja di pasar modern saja mereka masih mencari ruas rezeki lebih. "Apalagi harus beli plastik harga Rp5 ribu, mendingan buat mereka makan. Itu berat juga. Disetiap daerah mempunyai background, kapasitas dan kemampuan yang berbeda-beda," sambungnya.

Meskipun kabijakan ini bertujuan menciptakan lingkungan yang lebih baik, namun dia menyarankan sebaiknya jika ingin tetap menggulirkan ini sebagai kebijakan tetap, sifatnya tidak memaksa, apalagi untuk mereka yang menengah ke bawah.

"Jadi, Rp5 ribu di daerah itu sudah bisa buat makan 3-4 kali. Jadi kembali lagi, menurut saya ini jangan dijadikan 1 keharusan. Dihimbau saja, kalau mau yang berpartisipasi itu bagus, tapi kalau yang tidak bisa ya jangan dipaksakan," pungkasnya.

(Baca Juga: Kantong Plastik Berbayar Baru Sebatas Uji Coba)