Paket Kebijakan Ekonomi Dinilai Tak Punya Acuan
Selasa, 23 Februari 2016 - 23:26 WIB
Paket Kebijakan Ekonomi Dinilai Tak Punya Acuan
A
A
A
JAKARTA - Kalangan pengusaha memberikan kesimpulan bahwa paket kebijakan ekonomi yang dikeluarkan oleh pemerintah dari paket 1 sampai 10, sama sekali tidak ada acuannya. Hal ini disinggung oleh Ketua Umum Kamar Dagang dan Industri (Kadin) Indonesia Rosan P Roeslani.
(Baca Juga: Ini Paket Kebijakan Ekonomi Jilid X)
Menurutnya, acuan penting yang Indonesia butuhkan saat ini dari paket kebijakan pemerintah adalah yang menyasar kepada penciptaan lapangan kerja baru untuk mereka yang menganggur. "Saya kira paket-paket kebijakan ekonomi itu tidak ada acuannya," jelasnya di Hotel JW Marriot Jakarta, Selasa (23/2/2016).
"Banyak yang bilang nanti membuka Daftar Negatif Investasi (DNI) itu terlalu liberal. Ya rakyat sebenarnya tidak peduli mau liberal atau sosialis. Tapi yang penting mereka bisa makan. Jadi menurut saya menciptakan lapangan pekerjaan seperti itu," sambungnya.
Dia menambahkan bahwa banyak kebijakan-kebijakan pemerintah yang sebetulnya membebani. Namun dia menekankan pihaknya tidak mau terlalu ekstrim menentang kebijakan yang telah dibuat pemerintah. Salah satunya soal UU Tabungan Perumahan Rakyat (Tapera) yang telah disahkan siang tadi dalam sidang paripurna.
Lanjut dia, hal itu dinilai akan menjadi beban baru baik untuk pengusaha maupun untuk pekerja. Disarankan semestinya pemerintah juga menyiapkan kebijakan baru untuk mengkompensasi beban kebijakan UU Tapera tersebut.
"Ya membebani, tapi saya tidak ekstrim kalau diputuskan ya kita mesti jalani. Tapi ditanya beban pengusaha berapa dan pekerja berapa, pasti bebannya ke perusahaan. Harusnya beban itu dikompensasi ke kebijakan lain yang bisa membuat biaya ekonomi tinggi makin turun, bisa pajak, ekspor dan sebagainya," tandasnya.
(Baca Juga: Ini Paket Kebijakan Ekonomi Jilid X)
Menurutnya, acuan penting yang Indonesia butuhkan saat ini dari paket kebijakan pemerintah adalah yang menyasar kepada penciptaan lapangan kerja baru untuk mereka yang menganggur. "Saya kira paket-paket kebijakan ekonomi itu tidak ada acuannya," jelasnya di Hotel JW Marriot Jakarta, Selasa (23/2/2016).
"Banyak yang bilang nanti membuka Daftar Negatif Investasi (DNI) itu terlalu liberal. Ya rakyat sebenarnya tidak peduli mau liberal atau sosialis. Tapi yang penting mereka bisa makan. Jadi menurut saya menciptakan lapangan pekerjaan seperti itu," sambungnya.
Dia menambahkan bahwa banyak kebijakan-kebijakan pemerintah yang sebetulnya membebani. Namun dia menekankan pihaknya tidak mau terlalu ekstrim menentang kebijakan yang telah dibuat pemerintah. Salah satunya soal UU Tabungan Perumahan Rakyat (Tapera) yang telah disahkan siang tadi dalam sidang paripurna.
Lanjut dia, hal itu dinilai akan menjadi beban baru baik untuk pengusaha maupun untuk pekerja. Disarankan semestinya pemerintah juga menyiapkan kebijakan baru untuk mengkompensasi beban kebijakan UU Tapera tersebut.
"Ya membebani, tapi saya tidak ekstrim kalau diputuskan ya kita mesti jalani. Tapi ditanya beban pengusaha berapa dan pekerja berapa, pasti bebannya ke perusahaan. Harusnya beban itu dikompensasi ke kebijakan lain yang bisa membuat biaya ekonomi tinggi makin turun, bisa pajak, ekspor dan sebagainya," tandasnya.
(akr)
Lihat Juga :
