Di Depan Jokowi, Menkeu Akui Ketimpangan Pajak RI
Selasa, 29 Maret 2016 - 11:19 WIB
Di Depan Jokowi, Menkeu Akui Ketimpangan Pajak RI
A
A
A
JAKARTA - Menteri Keuangan (Menkeu) Bambang Brodjonegoro mengakui, struktur pajak di Indonesia masih mengalami ketimpangan lantaran Indonesia masih terlalu bergantung pada pajak badan atau perusahaan. Pernyataanya tersebut diungkapkan di hadapan Presiden Joko Widodo (Jokowi) yang hadir untuk memberikan pengarahan di Rapat Pimpinan Nasional (Rapimnas) III Direktorat Jenderal Pajak (DJP) Tahun 2016
"Harus diakui saat ini struktur pajak kita masih timpang karena bergantung pada pajak badan atau perusahaan. Sementara kita tahu kondisi perusahaan tergantung ekonomi. Ekonomi naik turun maka penerimaan perusahaan juga naik turun," jelasnya di Kantor Direktorat Jenderal Pajak, Jakarta, Selasa (29/3/2016).
(Baca Juga: Jokowi Berikan Pengarahan ke DJP Genjot Penerimaan Pajak)
Dia menambahkan selama ini struktur perpajakan yang modern, masih terus diperhatikan. Namun tidak baik juga jika bergantung lebih pada pajak badan atau perusahaan, pasalnya, perusahaan kondisinya juga bergantung pada ekonomi. Pihaknya juga memahami bahwa tingkat kepatuhan atau kesadaran wajib pajak di Indonesia masih sangat rendah.
Karena itu, lanjut dia pemerintah ingin meningkatkan kepatuhan wajib pajak orang pribadi (WPOP). "Kami bertugas untuk memberikan pengarahan kepada para individu untuk membayar pajak dengan benar. Sehingga suatu saat kita punya struktur pajak yang lebih baik dimana WPOP lebih dominan dan lebih stabil karena tidak terpengaruh langsung oleh kondisi ekonomi," kata dia.
Menurutnya diharapkan penerimaan dari WPOP tahun ini bisa meningkat daripada tahun lalu Rp9 triliun. Dia juga menekankan pihaknya akan bekerja keras agar WPOP tahun ini bisa naik drastis lagi. "Tahun lalu WPOP kita hanya Rp9 triliun. Naik lebih tinggi dibanding tahun sebelumnya Rp4 triliun. Saya harap kenaikan yang sama bisa terjadi di tahun ini," pungkasnya.
"Harus diakui saat ini struktur pajak kita masih timpang karena bergantung pada pajak badan atau perusahaan. Sementara kita tahu kondisi perusahaan tergantung ekonomi. Ekonomi naik turun maka penerimaan perusahaan juga naik turun," jelasnya di Kantor Direktorat Jenderal Pajak, Jakarta, Selasa (29/3/2016).
(Baca Juga: Jokowi Berikan Pengarahan ke DJP Genjot Penerimaan Pajak)
Dia menambahkan selama ini struktur perpajakan yang modern, masih terus diperhatikan. Namun tidak baik juga jika bergantung lebih pada pajak badan atau perusahaan, pasalnya, perusahaan kondisinya juga bergantung pada ekonomi. Pihaknya juga memahami bahwa tingkat kepatuhan atau kesadaran wajib pajak di Indonesia masih sangat rendah.
Karena itu, lanjut dia pemerintah ingin meningkatkan kepatuhan wajib pajak orang pribadi (WPOP). "Kami bertugas untuk memberikan pengarahan kepada para individu untuk membayar pajak dengan benar. Sehingga suatu saat kita punya struktur pajak yang lebih baik dimana WPOP lebih dominan dan lebih stabil karena tidak terpengaruh langsung oleh kondisi ekonomi," kata dia.
Menurutnya diharapkan penerimaan dari WPOP tahun ini bisa meningkat daripada tahun lalu Rp9 triliun. Dia juga menekankan pihaknya akan bekerja keras agar WPOP tahun ini bisa naik drastis lagi. "Tahun lalu WPOP kita hanya Rp9 triliun. Naik lebih tinggi dibanding tahun sebelumnya Rp4 triliun. Saya harap kenaikan yang sama bisa terjadi di tahun ini," pungkasnya.
(akr)
Lihat Juga :
