Kepala BKPM Tinjau Dua Kawasan Industri di Bekasi
Kamis, 31 Maret 2016 - 10:29 WIB
Kepala BKPM Tinjau Dua Kawasan Industri di Bekasi
A
A
A
BEKASI - Kepala Badan Koordinasi Penanaman Modal (BKPM) Franky Sibarani pagi ini melakukan kunjungan kerja ke dua kawasan industri di Kabupaten Bekasi, Jawa Barat. Kunjungan ini dalam rangka implementasi program Kemudahan Layanan Investasi Langsung Konstruksi (KLIK).
Dua kawasan industri yang dikunjungi tersebut yakni, Delta Silicon 8 dan Fajar Industrial Estate masing-masing dengan luasan 158 hektare dan 300 hektare.
Franky menyampaikan bahwa tujuan kunjungan ini untuk melihat perkembangan kemudahanan investasi langsung konstruksi yang merupakan bagian dari implementasi 17 nota kesepahaman tentang KLIK yang ditandatangani oleh pimpinan pusat dan daerah serta instansi terkait yang disaksikan Presiden Joko Widodo (Jokowi) pada 22 Februari 2016.
"Kemudahan layanan investasi langsung konstruksi ini diharapkan dapat menjadi jawaban atas kebutuhan untuk melakukan penyederhanaan perizinan hingga ke tingkat daerah," ujarnya di Kawasan Industri Delta Silicon, Bekasi, Kamis (31/3/2016).
Menurutnya, kemudahan investasi langsung konstruksi juga bagian dari arahan Presiden Jokowi terkait penyederhanaan yang saling berkaitan. Di antaranya fokus pemerintah yakni deregulasi nasional dan percepatan pembangunan infrastruktur.
"Saat itu, Presiden juga mengapresiasi positif langkah kerja sama lintas horizontal baik antar kementerian dan lembaga maupun lintas vertikal pusat dengan daerah dan mengharapkan hal ini konkret direalisasikan di lapangan," imbuh dia.
Franky menuturkan, Presiden juga berharap agar daerah dapat mendukung kebijakan penyederhanaan perizinan dan nonperizinan di daerah yang menjadi kewenangannya. "Terakhir adalah pentingnya koordinasi lintas sektor dalam hal ini Kepolisian dan Kejaksaan agar ikut mengawal dan mengamankan pelaksanaan kebijakan di lapangan," tuturnya.
KLIK merupakan fasilitas kemudahan investasi langsung konstruksi, di mana investor dapat langsung membangun proyek mereka setelah memperoleh izin prinsip dar BKPM. Pengurusan izin-izin lainnya seperti Izin Mendirikan Bangunan (IMB), Izin Lingkungan (UKL/UPL dan Amdal) dan perizinan pelaksanaan daerah lainnya sepanjang telah memenuhi ketentuan Tata Tertib Kawasan Industri (Estate Regulation).
Tercatat 14 kawasan industri yang telah ditetapkan untuk dapat mengimplementasikan fasilitas KLIK dengan total luasan 17.154 hektare. 14 Kawasan industri tersebut tersebar di enam provinsi yakni Jawa Tengah terdiri dari 3 kawasan industri seluas 840 hektar, Jawa Timur terdiri dari 1 kawasan industri seluas 1.761 hektar.
Selain itu, Sulawesi Selatan 1 kawasan industri seluas 3.000 hektare, Banten terdiri dari 3 kawasan industri dengan total luas lahan 3.170 hektare, Jawa Barat terdiri dari 5 kawasan industri dengan total luas lahan 1.111 hektare dan Sumatera Utara terdiri dari 1 kawasan industri seluas 100 hektare.
Dua kawasan industri yang dikunjungi tersebut yakni, Delta Silicon 8 dan Fajar Industrial Estate masing-masing dengan luasan 158 hektare dan 300 hektare.
Franky menyampaikan bahwa tujuan kunjungan ini untuk melihat perkembangan kemudahanan investasi langsung konstruksi yang merupakan bagian dari implementasi 17 nota kesepahaman tentang KLIK yang ditandatangani oleh pimpinan pusat dan daerah serta instansi terkait yang disaksikan Presiden Joko Widodo (Jokowi) pada 22 Februari 2016.
"Kemudahan layanan investasi langsung konstruksi ini diharapkan dapat menjadi jawaban atas kebutuhan untuk melakukan penyederhanaan perizinan hingga ke tingkat daerah," ujarnya di Kawasan Industri Delta Silicon, Bekasi, Kamis (31/3/2016).
Menurutnya, kemudahan investasi langsung konstruksi juga bagian dari arahan Presiden Jokowi terkait penyederhanaan yang saling berkaitan. Di antaranya fokus pemerintah yakni deregulasi nasional dan percepatan pembangunan infrastruktur.
"Saat itu, Presiden juga mengapresiasi positif langkah kerja sama lintas horizontal baik antar kementerian dan lembaga maupun lintas vertikal pusat dengan daerah dan mengharapkan hal ini konkret direalisasikan di lapangan," imbuh dia.
Franky menuturkan, Presiden juga berharap agar daerah dapat mendukung kebijakan penyederhanaan perizinan dan nonperizinan di daerah yang menjadi kewenangannya. "Terakhir adalah pentingnya koordinasi lintas sektor dalam hal ini Kepolisian dan Kejaksaan agar ikut mengawal dan mengamankan pelaksanaan kebijakan di lapangan," tuturnya.
KLIK merupakan fasilitas kemudahan investasi langsung konstruksi, di mana investor dapat langsung membangun proyek mereka setelah memperoleh izin prinsip dar BKPM. Pengurusan izin-izin lainnya seperti Izin Mendirikan Bangunan (IMB), Izin Lingkungan (UKL/UPL dan Amdal) dan perizinan pelaksanaan daerah lainnya sepanjang telah memenuhi ketentuan Tata Tertib Kawasan Industri (Estate Regulation).
Tercatat 14 kawasan industri yang telah ditetapkan untuk dapat mengimplementasikan fasilitas KLIK dengan total luasan 17.154 hektare. 14 Kawasan industri tersebut tersebar di enam provinsi yakni Jawa Tengah terdiri dari 3 kawasan industri seluas 840 hektar, Jawa Timur terdiri dari 1 kawasan industri seluas 1.761 hektar.
Selain itu, Sulawesi Selatan 1 kawasan industri seluas 3.000 hektare, Banten terdiri dari 3 kawasan industri dengan total luas lahan 3.170 hektare, Jawa Barat terdiri dari 5 kawasan industri dengan total luas lahan 1.111 hektare dan Sumatera Utara terdiri dari 1 kawasan industri seluas 100 hektare.
(izz)
Lihat Juga :
