Bocoran Panama Papers, Menkeu Sebut Punya Data Intelijen Sendiri
A
A
A
JAKARTA - Menteri Keuangan (Menkeu) Bambang PS Brodjonegoro mengatakan, beberapa nama yang masuk dalam dokumen Panama Papers, merupakan nama yang sudah ada di Badan Intelijen Negara (BIN) serta sumber data yang lebih valid. Data yang dimiliki Direktorat Jenderal Pajak (DJP) bukan dari Panama Papers.
Seperti diberitakan sebelumnya, baru-baru ini muncul hasil investigasi dari International Consortium of Investigative Journalists (ICIJ) yang terdiri dari ratusan jurnalis dari seluruh dunia. ICIJ berhasil membongkar dokumen kekayaan tersembunyi dari para pemimpin dunia yang terindikasi mengemplang pajak dan pencucian uang.
Beberapa nama orang Indonesia yang diduga masuk di dalamnya, yakni Sandiaga Uno, Mochtar Riady dan Mohammad Riza Chalid.
"Data sementara yang kami miliki mengenai rekening Indonesia di luar negeri itu, bukan dari Panama Paper, kami punya intelijen dan sumber sendiri yang valid, tax authority atau Dirjen Pajak di negara G-20," ujarnya di Jakarta, Selasa (5/4/2016).
Data Panama itu akan dijadikan complient oleh Kementerian keuangan, karena data yang dimiliki sekarang belum semua data baru dan hanya terbatas beberapa negara dan bank, belum bisa menyentuh otoritas beberapa negara.
Data yang dimiliki oleh DJP saat ini, membuktikan bahwa banyak orang Indonesia yang membuat Special Purpose Vehicle (SPV) di berbagai tax havens di negara- negara yang melindungi pelaku pajaknya.
"Dari data yang kami miliki, banyak orang Indonesia yang buat Special Purpose Vehicle di berbagai tax havens. Tax havens ya itu ada di negara yang tidak kenakan pajak. Kan enggak mungkin negara seperti AS, Italia jadi tax havens, mau menyejahterakan negaranya dengan apa?" tandasnya.
Seperti diberitakan sebelumnya, baru-baru ini muncul hasil investigasi dari International Consortium of Investigative Journalists (ICIJ) yang terdiri dari ratusan jurnalis dari seluruh dunia. ICIJ berhasil membongkar dokumen kekayaan tersembunyi dari para pemimpin dunia yang terindikasi mengemplang pajak dan pencucian uang.
Beberapa nama orang Indonesia yang diduga masuk di dalamnya, yakni Sandiaga Uno, Mochtar Riady dan Mohammad Riza Chalid.
"Data sementara yang kami miliki mengenai rekening Indonesia di luar negeri itu, bukan dari Panama Paper, kami punya intelijen dan sumber sendiri yang valid, tax authority atau Dirjen Pajak di negara G-20," ujarnya di Jakarta, Selasa (5/4/2016).
Data Panama itu akan dijadikan complient oleh Kementerian keuangan, karena data yang dimiliki sekarang belum semua data baru dan hanya terbatas beberapa negara dan bank, belum bisa menyentuh otoritas beberapa negara.
Data yang dimiliki oleh DJP saat ini, membuktikan bahwa banyak orang Indonesia yang membuat Special Purpose Vehicle (SPV) di berbagai tax havens di negara- negara yang melindungi pelaku pajaknya.
"Dari data yang kami miliki, banyak orang Indonesia yang buat Special Purpose Vehicle di berbagai tax havens. Tax havens ya itu ada di negara yang tidak kenakan pajak. Kan enggak mungkin negara seperti AS, Italia jadi tax havens, mau menyejahterakan negaranya dengan apa?" tandasnya.
(dmd)