Waduh, Sri Mulyani Lihat Masih Ada Celah Penggelapan Pajak di Indonesia

Jum'at, 18 September 2020 - 09:31 WIB
loading...
Waduh, Sri Mulyani Lihat...
Menteri Keuangan (Menkeu) Sri Mulyani sendiri mengakui masih ada penggelapan pajak di Indonesia. Foto/Ilustrasi
A A A
JAKARTA - Indonesia terus melakukan berbagai upaya untuk mencegah adanya usaha penghindaran dan penggelapan pajak dalam kerjasama multilateral. Menteri Keuangan (Menkeu) Sri Mulyani sendiri mengakui masih ada penggelapan pajak di Indonesia.

(Baca Juga: Cegah Penggelapan Pajak, ADB Merajut Hub Regional Kerja Sama Asia Pasifik )

"Perlu diperhatikan bahwa banyak perusahaan yang kegiatan bisnisnya lintas negara. Oleh karena itu, ini bisa menjadi celah adanya penggelapan dan penghindaran pajak ," kata Menkeu Sri Mulyani dalam siaran pers yang diterima di Jakarta, Jumat (18/9/2020).

Kata dia, penghindaran pajak menjadi bagian penting untuk dilawan karena Indonesia menganut ekonomi terbuka. Adapun bekerjasama dengan sebagai negara anggota ADB bisa mengurangi penggelapan pajak.

"Bagi kami tentu saja sebagai negara anggota ADB, inisiatif dari Presiden Asakawa (Presiden ADB) sangat penting dan saya sangat menyambut baik. Inisiatif ini akan menjadi forum alat tambahan juga bagi kita semua untuk berdiskusi, serta untuk mendapatkan dukungan bagaimana kita akan mendorong kerjasama perpajakan internasional dan regional ini," katanya.

(Baca Juga: Cegah Pajak Lari ke Luar Negeri, Sri Mulyani: Perlu Dukungan Internasional )

Sambung dia menambahkan Indonesia memiliki rasio pajak yang masih rendah, dan proses reformasi perpajakan terus dilakukan untuk meningkatkan kualitas perpajakan. "Pengelolaan perpajakan di negara-negara anggota. Pertukaran pengetahuan, pengalaman dan praktik kebijakan dalam kerjasama perpajakan tersebut penting," tegasnya.
(akr)
Dapatkan berita terkini dan kejutan menarik dari SINDOnews.com, Klik Disini untuk mendaftarkan diri anda sekarang juga!
Lanjut Baca Berita Terkait Lainnya
Berita Terkait
Pemutakhiran NIK Jadi...
Pemutakhiran NIK Jadi Kunci Pembebasan PBB-P2 di Jakarta
Momentum Jakarta Fair,...
Momentum Jakarta Fair, Bapenda DKI Permudah Warga Bayar Pajak Kendaraan
Penjelasan soal Aturan...
Penjelasan soal Aturan Tarif PPh Final 0,5% Kini Khusus buat UMKM
Menkeu Purbaya Pastikan...
Menkeu Purbaya Pastikan Skema Pajak DSI Berlaku Normal
Relaksasi WP Badan Masih...
Relaksasi WP Badan Masih Berlaku, DJP Kantongi 13,4 Juta Pelaporan SPT
Kepatuhan Pajak Butuh...
Kepatuhan Pajak Butuh Kepercayaan Publik, Bukan hanya Teknologi
Bayar PBB-P2 hingga...
Bayar PBB-P2 hingga 31 Juli, Warga Jakarta Otomatis Dapat Potongan 7,5%
Pemprov DKI Jakarta...
Pemprov DKI Jakarta Siapkan Pengurangan PBB-P2 2026, Ringankan Beban Wajib Pajak
Petisi Penugasan Ulang...
Petisi Penugasan Ulang Ditolak, Cha Eun-woo Tetap di Band Militer
Rekomendasi
Trump: AS dan Iran Teken...
Trump: AS dan Iran Teken Kesepakatan Hari Ini, Selat Hormuz Akan Dibuka untuk Semua
PB LEMKARI Gelar Kongres...
PB LEMKARI Gelar Kongres Luar Biasa 2026, Sempurnakan Nama dan Logo Organisasi
PP Himmah: Waspada Aksi...
PP Himmah: Waspada Aksi Reformasi Jilid II Dimanfaatkan Hambat Program Pemerintah
Berita Terkini
Asprindo Dorong Skema...
Asprindo Dorong Skema Hybrid Pengelolaan Blok Andaman
20 Negara Pengimpor...
20 Negara Pengimpor Terbesar Produk China, Indonesia Peringkat Berapa?
Industri Diajak Bergerak...
Industri Diajak Bergerak Cepat Adopsi Energi Surya
Migrasi Pertamax ke...
Migrasi Pertamax ke Pertalite, Subsidi BBM Terancam Jebol Rp19,5 Triliun
Komitmen Perbaikan Tata...
Komitmen Perbaikan Tata Kelola Pengadaan Energi, Pertamina Patra Niaga Gelar FGD
Rupiah Menguat dalam...
Rupiah Menguat dalam Sepekan, Simak Prediksi Pekan Depan
Infografis
Ranking FIFA Terbaru:...
Ranking FIFA Terbaru: Argentina Gusur Spanyol di Puncak, Indonesia Meroket 4 Tingkat
Copyright ©2026 SINDOnews.com All Rights Reserved