Pencairan Dana Desa Lambat, Menteri Marwan Salahkan Kemenkeu
Kamis, 07 April 2016 - 21:21 WIB
Pencairan Dana Desa Lambat, Menteri Marwan Salahkan Kemenkeu
A
A
A
JAKARTA - Menteri Desa dan Pembangunan Desa Tertinggal (PDT), Marwan Jafar menyalahkan Kementerian Keuangan atas lambannya pencairan dana desa di beberapa daerah. Menurut dia, tugas pencairan bukan menjadi tanggung jawab pihaknya melainkan tugas Kemenkeu.
“Yang mencairkan dana desa tuh bukan saya, tapi Kemenkeu. Teknisnya ada tiga kementerian, kemenkeu teknis pengucuran anggaran, kemendagti melatih aparatur desa dan merapikan pemerintahan desa. Tugas saya menentukan prioritas pembangunan desa,” katanya di gedung Kementerian Sekretaris Negara, Kamis (7/4/2016).
Dengan pembagian teknis ini, kata Marwan, tidak pas jika lambannya pencairan dana desa disalahkan kepadanya.
Politikus asal Partai Kebangkitan Bangsa ini, mengatakan telah menjalankan tugasnya terkait dana desa sesuai arahan Presiden Jokowi. Dana desa diprioritaskan membangun infrastruktur desa, jalan desa, irigasi, dan jembatan sederhana.
Selain itu, dana desa untuk membangun sarana dan prasarana pedesaan, membangun peningkatan kapasitas ekonomi desa seperti BUMD atau koperasi desa.
"Prioritas pertama adalah infrastruktur, kalau infrastruktur sudah baik baru yang lainnya. Kalau belum baik, tetap untuk pembangunan infrastruktur," tandasnya.
“Yang mencairkan dana desa tuh bukan saya, tapi Kemenkeu. Teknisnya ada tiga kementerian, kemenkeu teknis pengucuran anggaran, kemendagti melatih aparatur desa dan merapikan pemerintahan desa. Tugas saya menentukan prioritas pembangunan desa,” katanya di gedung Kementerian Sekretaris Negara, Kamis (7/4/2016).
Dengan pembagian teknis ini, kata Marwan, tidak pas jika lambannya pencairan dana desa disalahkan kepadanya.
Politikus asal Partai Kebangkitan Bangsa ini, mengatakan telah menjalankan tugasnya terkait dana desa sesuai arahan Presiden Jokowi. Dana desa diprioritaskan membangun infrastruktur desa, jalan desa, irigasi, dan jembatan sederhana.
Selain itu, dana desa untuk membangun sarana dan prasarana pedesaan, membangun peningkatan kapasitas ekonomi desa seperti BUMD atau koperasi desa.
"Prioritas pertama adalah infrastruktur, kalau infrastruktur sudah baik baru yang lainnya. Kalau belum baik, tetap untuk pembangunan infrastruktur," tandasnya.
(ven)
Lihat Juga :
