Urus Sertifikat Tanah Sulit, Jokowi Ancam Copot Menteri Agraria

JAKARTA - Presiden Joko Widodo (Jokowi) nampak kesal dengan fakta yang diperolehnya dari masyarakat, terkait persoalan sulitnya mengurus sertifikasi tanah di Kementerian Agraria dan Tata Ruang (ATR/Badan Pertanahan Nasional (BPN). Bahkan, dia sempat mengultimatum Menteri ATR‎ Ferry Mursyidan Baldan bahwa dirinya tidak segan mencopot para menteri yang tidak bisa mengatasi persoalan ini.

Dia menambahkan tidak mau lagi mendengar keluhan dari masyarakat yang mengaku kesulitan mengurus sertifikat tanah di BTN. Karena, mantan Gubernur DKI Jakarta ini ‎selama ini selalu mendapat keluhan bahwa mengurus sertifikat tanah di BPN masih berbelit-belit.

‎"BPN saya beri peringatan, urusan sertifikat saya tidak mau lagi dengar terlalu lama. Ruwet. Kalau saya ngomong seperti ini, rakyat selalu bilang betul. Karena emang betul. Akan saya cek," tegas Jokowi di hadapan para menteri Kabinet Kerja yang hadir dalam peluncuran program Sinergi Aksi untuk Ekonomi Rakyat di Brebes, Jawa Tengah, Senin (11/4/2016).

Dengan nada emosi, mantan Walikota Solo ini menyindir bahwa sejak dirinya lahir hingga saat ini mengurus sertifikat tanah masih membutuhkan proses yang panjang. Saat ini, kata dia teknologi di Indonesia sudah semakin canggih, sehingga semua seharusnya dapat dikerjakan dengan cepat.

"Tidak bisa, jangan diteruskan. Sekarang jaman IT dan semua kerjanya cepat. Tidak ada lagi berbulan-bulan urus sertifikat," tuturnya.

Menurutnya, sertifikat tanah sangat berarti bagi masyarakat di pedesaan yang ingin meminjam uang di bank. Sebab, sertifikat tersebut bisa dijadikan agunan saat mengajukan pinjaman uang di bank. Sayangnya, tambah dia, hingga kini masih banyak masyarakat yang tanahnya belum bersertifikat lantaran ruwetnya mengurus di BPN.

"‎Saya bisa merasakan karena saya selalu bertanya ke rakyat. Kalau yang mempersulit tahu sendiri. Kita tidak ada waktu lagi urus-urus yang sulit. Ganti, copot. Taro yang mau bekerja untuk rakyat‎," tandasnya.