Menteri Agraria Bantah Urus Sertifikat Tanah Ruwet dan Mahal
Menteri Agraria Bantah Urus Sertifikat Tanah Ruwet dan Mahal
A
A
A
BREBES - Menteri Agraria dan Tata Ruang (ATR) Ferry Mursyidan Baldan membantah tudingan yang menyatakan bahwa saat ini pengurusan sertifikasi tanah masih ruwet dan mahal. Pihaknya mengklaim saat ini prosesnya lebih cepat dan tidak dikenakan biaya sepeser pun.
(Baca: Urus Sertifikat Tanah Sulit, Jokowi Ancam Copot Menteri Agraria)
Dia menyebutkan, dari 1.050 lahan yang butuh disertifikasi di kawasan Brebes, 300 lahan di antaranya sudah selesai hanya dalam waktu dua pekan. Lahan tersebut rata-rata milik petani yang biasanya akan digunakan untuk agunan di bank.
"Makanya begini, sebetulnya kalau enggak ditahan sudah digadaikan lagi, kalau segi anggaran ini nol rupiah, cuman kan kita enggak enak mau membantah itu di depan mereka. Mungkin mereka lewat siapa-siapa. Jadi kalau kita nol rupiah masuk program khusus ini," katanya di Terminal Agribisnis Kabupaten Brebes, Jawa Tengah, Senin (11/4/2016).
Menurutnya, jika saat ini biaya pengurusan sertifikat tanah masih mahal, artinya mereka masih melewati tangan-tangan lain. Sebab, jika langsung mengurus sendiri tidak akan dikenakan biaya apapun.
"Artinya (kalau masih mahal) mereka lewat tangan-tangan yang lain gitu. Karena, kalau lewat kita langsung kan sudah nol rupiah, perbankan juga tahu. Ini sama kayak apa yang HGB untuk PKL kita nol rupiahkan," imbuh dia.
Selain itu, sambung Ferry, pembebasan dan proses sertifikasi lahan saat ini cepat karena menggunakan sistem digitalisasi. "Ini jalan yang untuk pembebasan lahan apa gitu kita sudah cepat. Sebenarnya dengan proses digitalisasi ini kita sudah kerjakan," pungkasnya.
Sekadar diketahui, Presiden Joko Widodo (Jokowi) nampak kesal dengan fakta yang diperolehnya dari masyarakat, terkait persoalan sulitnya mengurus sertifikasi tanah di Kementerian Agraria dan Tata Ruang(ATR/Badan Pertanahan Nasional (BPN). Bahkan, dia sempat mengultimatum Menteri ATR Ferry Mursyidan Baldan bahwa dirinya tak segan mencopot para menteri yang tidak bisa mengatasi persoalan ini.
Dia menambahkan tidak mau lagi mendengar keluhan dari masyarakat yang mengaku kesulitan mengurus sertifikat tanah di BTN. Karena, mantan Gubernur DKI Jakarta ini selama ini selalu mendapat keluhan bahwa mengurus sertifikat tanah di BPN masih berbelit-belit.
"BPN saya beri peringatan, urusan sertifikat saya tidak mau lagi dengar terlalu lama. Ruwet. Kalau saya ngomong seperti ini, rakyat selalu bilang betul. Karena emang betul. Akan saya cek," tegas Jokowi di hadapan para menteri Kabinet Kerja yang hadir dalam peluncuran program Sinergi Aksi untuk Ekonomi Rakyat di Brebes, Jawa Tengah, Senin (11/4/2016).
Dengan nada emosi, mantan Walikota Solo ini menyindir bahwa sejak dirinya lahir hingga saat ini mengurus sertifikat tanah masih membutuhkan proses yang panjang. Saat ini, kata dia teknologi di Indonesia sudah semakin canggih, sehingga semua seharusnya dapat dikerjakan dengan cepat.
"Tidak bisa, jangan diteruskan. Sekarang jaman IT dan semua kerjanya cepat. Tidak ada lagi berbulan-bulan urus sertifikat," tuturnya.
(Baca: Urus Sertifikat Tanah Sulit, Jokowi Ancam Copot Menteri Agraria)
Dia menyebutkan, dari 1.050 lahan yang butuh disertifikasi di kawasan Brebes, 300 lahan di antaranya sudah selesai hanya dalam waktu dua pekan. Lahan tersebut rata-rata milik petani yang biasanya akan digunakan untuk agunan di bank.
"Makanya begini, sebetulnya kalau enggak ditahan sudah digadaikan lagi, kalau segi anggaran ini nol rupiah, cuman kan kita enggak enak mau membantah itu di depan mereka. Mungkin mereka lewat siapa-siapa. Jadi kalau kita nol rupiah masuk program khusus ini," katanya di Terminal Agribisnis Kabupaten Brebes, Jawa Tengah, Senin (11/4/2016).
Menurutnya, jika saat ini biaya pengurusan sertifikat tanah masih mahal, artinya mereka masih melewati tangan-tangan lain. Sebab, jika langsung mengurus sendiri tidak akan dikenakan biaya apapun.
"Artinya (kalau masih mahal) mereka lewat tangan-tangan yang lain gitu. Karena, kalau lewat kita langsung kan sudah nol rupiah, perbankan juga tahu. Ini sama kayak apa yang HGB untuk PKL kita nol rupiahkan," imbuh dia.
Selain itu, sambung Ferry, pembebasan dan proses sertifikasi lahan saat ini cepat karena menggunakan sistem digitalisasi. "Ini jalan yang untuk pembebasan lahan apa gitu kita sudah cepat. Sebenarnya dengan proses digitalisasi ini kita sudah kerjakan," pungkasnya.
Sekadar diketahui, Presiden Joko Widodo (Jokowi) nampak kesal dengan fakta yang diperolehnya dari masyarakat, terkait persoalan sulitnya mengurus sertifikasi tanah di Kementerian Agraria dan Tata Ruang(ATR/Badan Pertanahan Nasional (BPN). Bahkan, dia sempat mengultimatum Menteri ATR Ferry Mursyidan Baldan bahwa dirinya tak segan mencopot para menteri yang tidak bisa mengatasi persoalan ini.
Dia menambahkan tidak mau lagi mendengar keluhan dari masyarakat yang mengaku kesulitan mengurus sertifikat tanah di BTN. Karena, mantan Gubernur DKI Jakarta ini selama ini selalu mendapat keluhan bahwa mengurus sertifikat tanah di BPN masih berbelit-belit.
"BPN saya beri peringatan, urusan sertifikat saya tidak mau lagi dengar terlalu lama. Ruwet. Kalau saya ngomong seperti ini, rakyat selalu bilang betul. Karena emang betul. Akan saya cek," tegas Jokowi di hadapan para menteri Kabinet Kerja yang hadir dalam peluncuran program Sinergi Aksi untuk Ekonomi Rakyat di Brebes, Jawa Tengah, Senin (11/4/2016).
Dengan nada emosi, mantan Walikota Solo ini menyindir bahwa sejak dirinya lahir hingga saat ini mengurus sertifikat tanah masih membutuhkan proses yang panjang. Saat ini, kata dia teknologi di Indonesia sudah semakin canggih, sehingga semua seharusnya dapat dikerjakan dengan cepat.
"Tidak bisa, jangan diteruskan. Sekarang jaman IT dan semua kerjanya cepat. Tidak ada lagi berbulan-bulan urus sertifikat," tuturnya.
(izz)
Explore More