Harga Komoditas Anjlok, Menteri ESDM: Waktu Tepat Moratorium Lahan Tambang
Jum'at, 15 April 2016 - 22:29 WIB
Harga Komoditas Anjlok, Menteri ESDM: Waktu Tepat Moratorium Lahan Tambang
A
A
A
JAKARTA - Menteri Energi dan Sumber Daya Mineral (ESDM), Sudirman Said menilai saat ini merupakan waktu yang tepat untuk melakukan moratorium terhadap penerbitan izin lahan pertambangan. Pasalnya, saat ini harga komoditas sedang anjlok sehingga membuat sektor pertambangan kurang diminati.
Dia mengatakan, pada dasarnya tujuan Presiden Joko Widodo (Jokowi) melakukan moratorium penerbitan izin lahan tambang karena banyaknya kasus lingkungan akibat kegiatan pertambangan. Karena itu, pemerintah memutuskan untuk tidak memberikan izin lahan tambang baru.
"Dan menurut saya situasi ini memungkinkan untuk itu, toh komoditi tambang sedang sangat tertekan. Ini waktu yang tepat untuk konsolidasi, kita bangun sama-sama. Itu di minerba kan ada dua tema, satu hilirisasi di push, diteruskan. Satu lagi konsolidasi," katanya di Gedung Kementerian ESDM, Jakarta, Jumat (15/4/2016).
Menurutnya, moratorium ini akan mempermudah dan memperkuat upaya konsolidasi tambang. Sebab, kegiatan pertambangan memang sebaiknya diisi pelaku yang serius dan juga peduli dengan kelestarian lingkungan. "Apalagi kan sekarang kan animo membuat tambang baru itu kan enggak terlalu besar," tandasnya.
(Baca: BPS Nilai Moratorium Lahan Sawit dan Tambang Tak Berbahaya)
Sebelumnya, Presiden Jokowi menyatakan tengah menyiapkan moratorium untuk lahan kelapa sawit dan lahan tambang. Hal ini dilakukan ‎setelah pemerintah resmi mengeluarkan aturan penundaan pemberian izin baru di lahan gambut mulai 13 Mei 2015, yang tertuang dalam Instruksi Presiden Nomor 8/2015 tentang Penundaan Pemberian Izin Baru dan Penyempurnaan Tata Kelola Hutan Primer dan Lahan Gambut.
Dia mengatakan, pada dasarnya tujuan Presiden Joko Widodo (Jokowi) melakukan moratorium penerbitan izin lahan tambang karena banyaknya kasus lingkungan akibat kegiatan pertambangan. Karena itu, pemerintah memutuskan untuk tidak memberikan izin lahan tambang baru.
"Dan menurut saya situasi ini memungkinkan untuk itu, toh komoditi tambang sedang sangat tertekan. Ini waktu yang tepat untuk konsolidasi, kita bangun sama-sama. Itu di minerba kan ada dua tema, satu hilirisasi di push, diteruskan. Satu lagi konsolidasi," katanya di Gedung Kementerian ESDM, Jakarta, Jumat (15/4/2016).
Menurutnya, moratorium ini akan mempermudah dan memperkuat upaya konsolidasi tambang. Sebab, kegiatan pertambangan memang sebaiknya diisi pelaku yang serius dan juga peduli dengan kelestarian lingkungan. "Apalagi kan sekarang kan animo membuat tambang baru itu kan enggak terlalu besar," tandasnya.
(Baca: BPS Nilai Moratorium Lahan Sawit dan Tambang Tak Berbahaya)
Sebelumnya, Presiden Jokowi menyatakan tengah menyiapkan moratorium untuk lahan kelapa sawit dan lahan tambang. Hal ini dilakukan ‎setelah pemerintah resmi mengeluarkan aturan penundaan pemberian izin baru di lahan gambut mulai 13 Mei 2015, yang tertuang dalam Instruksi Presiden Nomor 8/2015 tentang Penundaan Pemberian Izin Baru dan Penyempurnaan Tata Kelola Hutan Primer dan Lahan Gambut.
(ven)
Lihat Juga :
