Menkeu Minta Daerah Jangan Lepas Tanggung Jawab
Menkeu Minta Daerah Jangan Lepas Tanggung Jawab
A
A
A
JAKARTA - Menteri Keuangan, Bambang Brodjonegoro meminta kepala daerah di tingkat pertama dan tingkat dua untuk terlibat langsung dalam pengendalian inflasi.
Selama ini, kata Bambang, banyak daerah dalam pengendalian inflasinya hanya mengandalkan pemerintah pusat saja. Untuk masa depan, daerah harus berperan jangan sampai diam menyikapi kondisi inflasi di daerahnya masing-masing.
"Selama ini, ada yang bilang inflasi tugasnya BI (Bank Indonesia). BI itu kan targetting-nya (inflasi). Memang soal harga pangan yang bergejolak (volatile foods) urusan pemerintah pusat, tapi pemda tetap harus berperan," kata Bambang, di Gedung BI, Jakarta, Jumat (22/4/2016).
Daerah harus berperan dalam tata niaga pangan. Seperti pasokan dan distribusi pangan, pemda harus berkontribusi lebih banyak lagi. Untuk itu, dirinya menyarankan supaya ada anggaran khusus di daerah terkait pengendalian inflasi ini. Anggaran ini nantinya dapat digunakan untuk operasi pasar atau pengendalian harga pangan.
Meski begitu, Menkeu sendiri belum bisa memastikan seberapa besar anggaran itu digunakan untuk pengendalian inflasinya.
"Iya bisa minimal sekian persen dari APBD-nya, dan lain-lain. Makanya nanti kalau ada TPID (tim pengendalian inflasi daerah) bisa dibahas secara konkret lagi," tegas dia.
Tapi sayangnya, banyak daerah yang tergantung dengan pemerintah pusat, termasuk dalam pengendalian inflasi. Mereka hanya bilang di atas atau di bawah sedikit dari target nasional.
Selama ini, kata Bambang, banyak daerah dalam pengendalian inflasinya hanya mengandalkan pemerintah pusat saja. Untuk masa depan, daerah harus berperan jangan sampai diam menyikapi kondisi inflasi di daerahnya masing-masing.
"Selama ini, ada yang bilang inflasi tugasnya BI (Bank Indonesia). BI itu kan targetting-nya (inflasi). Memang soal harga pangan yang bergejolak (volatile foods) urusan pemerintah pusat, tapi pemda tetap harus berperan," kata Bambang, di Gedung BI, Jakarta, Jumat (22/4/2016).
Daerah harus berperan dalam tata niaga pangan. Seperti pasokan dan distribusi pangan, pemda harus berkontribusi lebih banyak lagi. Untuk itu, dirinya menyarankan supaya ada anggaran khusus di daerah terkait pengendalian inflasi ini. Anggaran ini nantinya dapat digunakan untuk operasi pasar atau pengendalian harga pangan.
Meski begitu, Menkeu sendiri belum bisa memastikan seberapa besar anggaran itu digunakan untuk pengendalian inflasinya.
"Iya bisa minimal sekian persen dari APBD-nya, dan lain-lain. Makanya nanti kalau ada TPID (tim pengendalian inflasi daerah) bisa dibahas secara konkret lagi," tegas dia.
Tapi sayangnya, banyak daerah yang tergantung dengan pemerintah pusat, termasuk dalam pengendalian inflasi. Mereka hanya bilang di atas atau di bawah sedikit dari target nasional.
(ven)
Explore More