Dihentikan JK, Jokowi Geser Pelabuhan Cilamaya ke Patimban

JAKARTA - Presiden Joko Widodo (Jokowi) akhirnya memutuskan untuk menggeser rencana pembangunan pelabuhan di kawasan Cilamaya, Jawa Barat ke ‎Patimban, Kabupaten Subang. Pembangunan Pelabuhan Cilamaya terhenti sejak Wakil Presiden Jusuf Kalla (JK) memutuskan untuk menghentikan proyek tersebut lantaran bersinggungan dengan ladang minyak dan gas (migas) milik PT Pertamina (Persero).

Dia mengakui, pemerintah awalnya merencanakan pembangunan pelabuhan di Cilamaya. Namun, karena pembangunan di lokasi tersebut dapat mengganggu potensi infrastruktur migas, maka Patimban dinilai menjadi lokasi paling sesuai untuk dibangun sebuah pelabuhan.

"Awalnya akan dibangun di Cilamaya namun karena pembangunan di Cilamaya bisa mengganggu potensi infrastruktur migas dan lainnya, oleh sebab itu dicari lokasi alternatif di luar Cilamaya dan ketemu di Patimban, Kabupaten Subang Jabar, lokasi yang paling sesuai," katanya di Kompleks Istana Kepresidenan, Jakarta, Senin (2/5/2016).

Menurutnya, meskipun selama ini pemerintah memfokuskan pembangunan pelabuhan di luar Jawa, khususnya Indonesia Timur, namun hal tersebut tidak membuat pembangunan pelabuhan di wilayah Jawa tidak diperlukan lagi. Apalagi, wilayah Jawa membutuhkan pelabuhan tambahan mengingat pelabuhan yang telah ada sudah semakin padat.

"‎Perlu dibangun pelabuhan alternatif mengingat pelabuhan-pelabuhan yang sudah ada itu semakin padat seperti di Tanjung Priok, Tanjung Emas, dan Tanjung Perak di Surabaya," imbuh dia.

Mantan orang nomor satu di DKI Jakarta ini menambahkan, Indonesia membutuhkan pelabuhan besar pada daerah Pantai Utara di Jawa Barat. Hal ini guna meningkatkan efisiensi transportasi dan logistik, dengan kapasitas 7,5 juta teus pada 2037.

"Kita harapkan dengan pelabuhan ini, jalur distribusi dan lalu lintas tidak perlu lagi menempuh jalur darat yang terlalu jauh untuk sampai ke Jakarta, sampai ke Semarang, sampai ke Surabaya," pungkasnya.

Sebagai Informasi rentetan pro dan kontra pembangunan pelabuhan di kawasan Cilamaya, Jawa Barat, terhenti setelah Wakil Presiden Jusuf Kalla (JK) memutuskan menggeser lokasi pembangunan pelabuhan tersebut ke lokasi lebih timur karena ada ladang migas milik PT Pertamina.

"Setelah Pak Wapres melihat kondisi operasi Offshore North West Java (ONWJ) di sana, maka beliau memutuskan untuk menggeser lokasi pembangunan Pelabuhan Cilamaya ke daerah yang lebih timur," ujar Direktur Hulu PT Pertamina (Persero) Syamsu Alam kepada Sindonews di Cilamaya, Jawa Barat (2/4/2015) lalu.