Anggaran Minim, Pembangunan Infrastruktur KA Terancam Molor

Selasa, 10 Mei 2016 - 11:40 WIB
Anggaran Minim, Pembangunan...
Anggaran Minim, Pembangunan Infrastruktur KA Terancam Molor
A A A
JAKARTA - Ditektur Jenderal (Dirjen) Perkeretaapian Kementerian Perhubungan (Kemenhub) Hermanto Dwiatmoko memastikan pembangunan infrastruktur kereta api (KA) tak bisa selesai pada 2019 karena terbatasnya anggaran pemerintah untuk Kemenhub yang telah ditetapkan dalam APBN 2016.

Atas dasar itu, hingga berakhirnya masa jabatan Presiden Joko Widodo (Jokowi), masyarakat Indonesia belum sepenuhnya bisa merasakan transportasi KA. Anggaran Kemenhub tahun ini tidak sesuai dengan yang dibutuhkan.

"Alokasi pendanaan, mengindikasikan untuk membangun semua infrastruktur KA seluruh Indonesia sebesar Rp233 triliun. Pada 2015 kami membutuhkan total pendanaan Rp18 triliun. 2016 kami butuh Rp39 triliun namun realisasinya Rp12,9 triliun, bahkan akan dipangkas lagi. Jadi kemungkinan pembangunannya molor dari 2019 karena kondisi keuangan negara," katanya di Menara Peninsula, Slipi, Jakarta Selasa (10/5/2016).

Saat ini, lanjut Hermanto, perkembangan jalur KA seluruh Indonesia memang masih dalam progres. Untuk jalur KA Trans Sumatera saat ini masih dalam tahap pembangunan. Namun, diperkirakan pembiayaannya akan tersendat.

"Tapi yang penting kita bangun secara bertahap, gitu saja. Jadi, kita tidak mau membangun di tengah dan tidak tersambung. Seperti di Sumatera Selatan kita akan kejar ke arah Jambi," kata dia.

Untuk Trans Kalimantan, targetnya cukup banyak, terutama menghubungkan semua provinsi, dan akan lakukan bertahap karena kondisi lahan domestik agak berat. "Banyak gambut dan memerlukan teknologi khusus dan sekarang sedang dilakukan desain-desain. Akan bisa dimulai 2017," kata Hermanto.

Untuk Trans Sulawesi, Kemenhub sudah menyelesaikan jalur Makassar ke Parepare. Kurang lebih 17 kilometer. "Memang kita serius, targetnya 2019 Makassar dan Parepare sudah mulai beroperasi. Kita sekarang sedang mendesak sarana dan sebagainya," kata dia.

Sementara, untuk Trans Papua, sesuai arahan Presiden akan dibangun sekitar semester II/2016. Namun, tetap berdasar pada prinsip bila ada tanah di sana yang mau dilepaskan, maka akan dibeli. "Pemerintah akan membeli. Dan sekarang di Sorong sedang dibangun," pungkasnya.
(izz)
Dapatkan berita terkini dan kejutan menarik dari SINDOnews.com, Klik Disini untuk mendaftarkan diri anda sekarang juga!
Berita Terkait
KA Jarak Jauh Kembali...
KA Jarak Jauh Kembali Beroperasi, 950 Penumpang Diberangkatkan
Wajib Kamu Coba, Ini...
Wajib Kamu Coba, Ini 7 Jalur Kereta Api dengan Pemandangan Terindah di Indonesia
Harga Tiket Kereta Api...
Harga Tiket Kereta Api Jarak Jauh Naik 40%
KAI Tambah Kereta Jarak...
KAI Tambah Kereta Jarak Jauh, Ini Rincian Rute dan Jadwalnya
KA Lokal Daop I Jakarta...
KA Lokal Daop I Jakarta Masih Belum Operasi hingga 31 Juli 2020
5 KA Jarak Jauh Beroperasi...
5 KA Jarak Jauh Beroperasi dari Daop 1 Jakarta Mulai 3 Juli 2020, Ini Daftarnya
Berita Terkini
Implementasi PP TUNAS...
Implementasi PP TUNAS Harus Bisa Jaga Daya Saing Generasi Muda di Ekonomi Digital
5 jam yang lalu
Bank Sentral China Borong...
Bank Sentral China Borong Emas 19 Bulan Berturut-turut, Ada Apa?
6 jam yang lalu
BKI dan ASDP Perkuat...
BKI dan ASDP Perkuat Sinergi Keselamatan Kerja Melalui Audit SMK3
6 jam yang lalu
Silmy Karim Dicopot...
Silmy Karim Dicopot dari Komisaris Telkom usai Tersangka KPK
6 jam yang lalu
DPR Ingatkan Potensi...
DPR Ingatkan Potensi Moral Hazard Penambahan Layer Rokok Ilegal
6 jam yang lalu
Merger BUMN Karya Mundur...
Merger BUMN Karya Mundur ke Kuartal IV-2026, BP BUMN Ungkap Alasannya
7 jam yang lalu
Infografis
10 Negara dengan Anggaran...
10 Negara dengan Anggaran Pertahanan Tertinggi pada 2025
Copyright ©2026 SINDOnews.com All Rights Reserved