Anggaran Minim, Pembangunan Infrastruktur KA Terancam Molor
Anggaran Minim, Pembangunan Infrastruktur KA Terancam Molor
A
A
A
JAKARTA - Ditektur Jenderal (Dirjen) Perkeretaapian Kementerian Perhubungan (Kemenhub) Hermanto Dwiatmoko memastikan pembangunan infrastruktur kereta api (KA) tak bisa selesai pada 2019 karena terbatasnya anggaran pemerintah untuk Kemenhub yang telah ditetapkan dalam APBN 2016.
Atas dasar itu, hingga berakhirnya masa jabatan Presiden Joko Widodo (Jokowi), masyarakat Indonesia belum sepenuhnya bisa merasakan transportasi KA. Anggaran Kemenhub tahun ini tidak sesuai dengan yang dibutuhkan.
"Alokasi pendanaan, mengindikasikan untuk membangun semua infrastruktur KA seluruh Indonesia sebesar Rp233 triliun. Pada 2015 kami membutuhkan total pendanaan Rp18 triliun. 2016 kami butuh Rp39 triliun namun realisasinya Rp12,9 triliun, bahkan akan dipangkas lagi. Jadi kemungkinan pembangunannya molor dari 2019 karena kondisi keuangan negara," katanya di Menara Peninsula, Slipi, Jakarta Selasa (10/5/2016).
Saat ini, lanjut Hermanto, perkembangan jalur KA seluruh Indonesia memang masih dalam progres. Untuk jalur KA Trans Sumatera saat ini masih dalam tahap pembangunan. Namun, diperkirakan pembiayaannya akan tersendat.
"Tapi yang penting kita bangun secara bertahap, gitu saja. Jadi, kita tidak mau membangun di tengah dan tidak tersambung. Seperti di Sumatera Selatan kita akan kejar ke arah Jambi," kata dia.
Untuk Trans Kalimantan, targetnya cukup banyak, terutama menghubungkan semua provinsi, dan akan lakukan bertahap karena kondisi lahan domestik agak berat. "Banyak gambut dan memerlukan teknologi khusus dan sekarang sedang dilakukan desain-desain. Akan bisa dimulai 2017," kata Hermanto.
Untuk Trans Sulawesi, Kemenhub sudah menyelesaikan jalur Makassar ke Parepare. Kurang lebih 17 kilometer. "Memang kita serius, targetnya 2019 Makassar dan Parepare sudah mulai beroperasi. Kita sekarang sedang mendesak sarana dan sebagainya," kata dia.
Sementara, untuk Trans Papua, sesuai arahan Presiden akan dibangun sekitar semester II/2016. Namun, tetap berdasar pada prinsip bila ada tanah di sana yang mau dilepaskan, maka akan dibeli. "Pemerintah akan membeli. Dan sekarang di Sorong sedang dibangun," pungkasnya.
Atas dasar itu, hingga berakhirnya masa jabatan Presiden Joko Widodo (Jokowi), masyarakat Indonesia belum sepenuhnya bisa merasakan transportasi KA. Anggaran Kemenhub tahun ini tidak sesuai dengan yang dibutuhkan.
"Alokasi pendanaan, mengindikasikan untuk membangun semua infrastruktur KA seluruh Indonesia sebesar Rp233 triliun. Pada 2015 kami membutuhkan total pendanaan Rp18 triliun. 2016 kami butuh Rp39 triliun namun realisasinya Rp12,9 triliun, bahkan akan dipangkas lagi. Jadi kemungkinan pembangunannya molor dari 2019 karena kondisi keuangan negara," katanya di Menara Peninsula, Slipi, Jakarta Selasa (10/5/2016).
Saat ini, lanjut Hermanto, perkembangan jalur KA seluruh Indonesia memang masih dalam progres. Untuk jalur KA Trans Sumatera saat ini masih dalam tahap pembangunan. Namun, diperkirakan pembiayaannya akan tersendat.
"Tapi yang penting kita bangun secara bertahap, gitu saja. Jadi, kita tidak mau membangun di tengah dan tidak tersambung. Seperti di Sumatera Selatan kita akan kejar ke arah Jambi," kata dia.
Untuk Trans Kalimantan, targetnya cukup banyak, terutama menghubungkan semua provinsi, dan akan lakukan bertahap karena kondisi lahan domestik agak berat. "Banyak gambut dan memerlukan teknologi khusus dan sekarang sedang dilakukan desain-desain. Akan bisa dimulai 2017," kata Hermanto.
Untuk Trans Sulawesi, Kemenhub sudah menyelesaikan jalur Makassar ke Parepare. Kurang lebih 17 kilometer. "Memang kita serius, targetnya 2019 Makassar dan Parepare sudah mulai beroperasi. Kita sekarang sedang mendesak sarana dan sebagainya," kata dia.
Sementara, untuk Trans Papua, sesuai arahan Presiden akan dibangun sekitar semester II/2016. Namun, tetap berdasar pada prinsip bila ada tanah di sana yang mau dilepaskan, maka akan dibeli. "Pemerintah akan membeli. Dan sekarang di Sorong sedang dibangun," pungkasnya.
(izz)
Explore More