Ini Kendala Pembangunan Jalur Kereta Trans Papua

JAKARTA - Dirjen Perkeretaapian Kementerian Perhubungan (Kemenhub) Hermanto Dwiatmoko mengatakan, pembebasan lahan di Papua untuk jalur kereta Trans Papua sampai saat ini masih terkendala dua hal. Yakni, selain ganti rugi tanah masyarakat, ada juga peraturan ganti rugi hak wilayah yang nilainya bisa lebih besar.

(Baca: Tiga Proyek Infrastruktur KA Ini Akan Diserahkan ke Asing)

Namun, jika ada tanah yang siap dibebaskan, maka pihaknya segera membayar agar proses groundbreaking cepat terlaksana. "Prinsipnya, apabila ada tanah yang siap dibebaskan akan kami bayar jadi siap untuk groundbreaking tapi ya itu tadi, selain ganti rugi tanah, ganti rugi hak wilayah itu terkadang nilainya bisa lebih besar," jelasnya di Jakarta, Selasa (10/5/2016).

Dia mengungkapkan, saat ini pembangunan terminal sedang berjalan. Namun, pihaknya harus hati-hati agar tidak terjadi kendala. "Karena di sana sudah dibangun terminal, ini yang perlu hati-hati," katanya.

(Baca: Anggaran Minim, Pembangunan Infrastruktur KA Terancam Molor)

Karena itu, Kemenhub meminta Gubernur Papua Barat dan pejabat daerah lainnya agar mengkoordinasikan pengadaan lahan untuk pembangunan KA Trans Papua. "Maka akan kami bayar secepatnya. Sehingga, semester II sesuai arahan Presiden mungkin September atau Oktober bisa groundbreaking," pungkas Hermanto.