Rizal Ramli Tak Mau Disetir Inpex Soal Blok Masela
Rizal Ramli Tak Mau Disetir Inpex Soal Blok Masela
A
A
A
JAKARTA - Menteri Koordinator (Menko) bidang Kemaritiman Rizal Ramli menegaskan tidak akan mau disetir dan diatur oleh Inpex Corporation terkait pengembangan kilang Blok Masela, Maluku. Hal ini menanggapi pernyataan Inpex yang baru akan mengajukan perbaikan proposal pengembangan (plan of development/PoD) Blok Masela pada 2019.
(Baca: Rizal Ramli: Terlalu Cetek Blok Masela Hanya Soal Darat-Laut)
Menurutnya, pemerintah berkeinginan Blok Masela dapat dibangun secepatnya agar dapat memberikan nilai tambah bagi Tanah Air. Karena itu, mantan Kepala Bulog ini menekankan agar Inpex dapat mengikuti aturan main pemerintah.
"Itu kan maunya Inpex (revisi PoD mundur sampai 2019). Kita kan ingin berupaya pembangunan ekonomi di-drive negara. Ingat kan kasus reklamasi? Kita ingin pembangunan ekonomi di-drive dari negara," tegasnya di Gedung BPPT, Jakarta, Rabu (11/5/2016).
(Baca: Rizal Ramli Mengaku Malu dengan Malaysia)
Mantan Menko bidang Perekonomian ini menambahkan, meski pengelolaan Blok Masela akan langsung diatur negara, namun dipastikan tetap akan mengakomodasi semua kepentingan, baik negara, masyarakat ataupun investor. Namun, Rizal tidak ingin investor justru mengatur negara dan membuat pemerintah tidak berdaya.
"Kita mengakomodasi kepentingan investor, Inpex, dan lainnya. Tapi negara yang drive, bukan dibalik-balik. Kasus reklamasi kan yang drive swasta. Presiden perintahkan negara yang drive supaya benefitnya lebih besar. Ini (Blok Masela) juga sama negara yang drive," tandas dia.
Sekadar diketahui, Satuan Kerja Khusus Pelaksana Kegiatan Usaha Hulu Minyak dan Gas Bumi (SKK Migas) menyatakan bahwa Inpex saat ini belum bisa mengajukan perbaikan proposal pengembangan lapangan Blok Masela. Mereka baru akan mengajukan perbaikan proposal pada Juni 2019, atau bersamaan dengan pengajuan perpanjangan kontrak Blok Masela yang habis pada 2028.
Dengan jadwal waktu tersebut, maka keputusan final investasi (final investment decision/FID) baru akan dilakukan pada 2025. Jadwal ini mundur dari target yang dicanangkan 2018, maka jadwal produksi Lapangan Abadi tersebut akan molor dari jadwal yang ditetapkan yaitu pada 2024.
(Baca: Rizal Ramli: Terlalu Cetek Blok Masela Hanya Soal Darat-Laut)
Menurutnya, pemerintah berkeinginan Blok Masela dapat dibangun secepatnya agar dapat memberikan nilai tambah bagi Tanah Air. Karena itu, mantan Kepala Bulog ini menekankan agar Inpex dapat mengikuti aturan main pemerintah.
"Itu kan maunya Inpex (revisi PoD mundur sampai 2019). Kita kan ingin berupaya pembangunan ekonomi di-drive negara. Ingat kan kasus reklamasi? Kita ingin pembangunan ekonomi di-drive dari negara," tegasnya di Gedung BPPT, Jakarta, Rabu (11/5/2016).
(Baca: Rizal Ramli Mengaku Malu dengan Malaysia)
Mantan Menko bidang Perekonomian ini menambahkan, meski pengelolaan Blok Masela akan langsung diatur negara, namun dipastikan tetap akan mengakomodasi semua kepentingan, baik negara, masyarakat ataupun investor. Namun, Rizal tidak ingin investor justru mengatur negara dan membuat pemerintah tidak berdaya.
"Kita mengakomodasi kepentingan investor, Inpex, dan lainnya. Tapi negara yang drive, bukan dibalik-balik. Kasus reklamasi kan yang drive swasta. Presiden perintahkan negara yang drive supaya benefitnya lebih besar. Ini (Blok Masela) juga sama negara yang drive," tandas dia.
Sekadar diketahui, Satuan Kerja Khusus Pelaksana Kegiatan Usaha Hulu Minyak dan Gas Bumi (SKK Migas) menyatakan bahwa Inpex saat ini belum bisa mengajukan perbaikan proposal pengembangan lapangan Blok Masela. Mereka baru akan mengajukan perbaikan proposal pada Juni 2019, atau bersamaan dengan pengajuan perpanjangan kontrak Blok Masela yang habis pada 2028.
Dengan jadwal waktu tersebut, maka keputusan final investasi (final investment decision/FID) baru akan dilakukan pada 2025. Jadwal ini mundur dari target yang dicanangkan 2018, maka jadwal produksi Lapangan Abadi tersebut akan molor dari jadwal yang ditetapkan yaitu pada 2024.
(izz)
Explore More