Tiga Jurus Kementerian PUPR untuk Daerah Perbatasan
Tiga Jurus Kementerian PUPR untuk Daerah Perbatasan
A
A
A
JAKARTA - Untuk memacu pembangunan infrastruktur di daerah tertinggal dan kawasan perbatasan, Kementerian Pekerjaan Umum dan Perumahan Rakyat (PUPR) menerapkan tiga jurus.
Adapun strateginya adalah pembangunan konektivitas dalam mendukung pengembangan wilayah, pemanfaatan sumber daya, dan peningkatan kualitas hidup di pusat-pusat pertumbuhan dan permukiman.
Kepala Badan Pengembangan Infrastruktur Wilayah (BPIW), Hermanto Dardak saat rapat Laporan Perkembangan Persiapan Rapat Tim Kajian dengan Dewan Pertimbangan Presiden (Wantimpres), mengatakan pembangunan konektivitas dilakukan untuk mendukung tiga Wilayah Pengembangan Strategis (WPS) yang berada perbatasan darat di Kalimantan, Nusa Tenggara Timur, dan Papua.
"Pembangunan konektivitas berpotensi untuk mengembangkan ekonomi daerah, mendukung pertahanan keamanan serta pengembangan wilayah tersebut," kata dia, Jumat (13/5/2016).
Rapat dengan Wantimpres tersebut fokus pada pembahasan mengenai pemerataan pembangunan ekonomi di daerah tertinggal dan kawasan perbatasan tersebut.
Untuk jurus kedua, mengenai pemanfaatan sumber daya, Kementerian PUPR membangun infrastruktur penampung air untuk mendukung ketahanan air dan infrastruktur irigasi untuk mendukung kedaulatan pangan.
Kemudian terkait peningkatan kualitas hidup di pusat pertumbuhan dan permukiman, Dardak mengatakan, Kementerian PUPR akan membangun infrastruktur permukiman dan pengembangan permukiman baru serta perbaikan perumahan untuk Masyarakat Berpanghasilan Rendah (MBR).
Terkait konektivitas di jalan perbatasan di Kalimantan, bekas Wakil Menteri Pekerjaan Umum ini, mengatakan saat ini jalan paralel perbatasan Kalimantan merupakan tulang punggung WPS Temajuk-Sebatik.
Jalan ini memiliki panjang 2.100,8 kilometer. Kemudian untuk ruas jalan yang sudah tersambung mencapai 1.379,5 kilometer (66,5%) berbanding dengan belum tersambung sepanjang 703,3 km (33,5%).
Untuk jalan perbatasan NTT, saat ini sedang ditangani berupa jalan nasional dari Motaain menuju Haliwen hingga Motamasin. Sedangkan ruas jalan dari Haekesak hingga Laktutus diusulkan ditangani pada 2016-2017.
(Baca: Kementerian PUPR Bangun Infrastruktur Pemukiman di Perbatasan)
Jalan Trans Papua yang merupakan tulang punggung dari WPS Jayapura-Merauke, saat ini membutuhkan konektivitas ruas jalan dari Jayapura-Ubrub-Towa Hitam-Oksibil-Tanah Merah-Muting-Erambu-Merauke dengan panjang total 1.105 kilometer. Jalan tersebut untuk membentuk konektivitas kawasan perbatasan Papua.
Sementara jalur dari Ubrub ke Oksibil sepanjang 300 kilometer—bukan bagian Trans Papua—saat ini pengembangannya masih terkendala karena kondisi geografis berupa pegunungan.
Karena itu untuk membangun pusat pertumbuhan, permukiman dan konektivitas, perlu upaya bersama dari instansi terkait. Menurut Dardak, saat ini BPIW sedang melakukan koordinasi dengan satminkal (satuan administrasi pangkalan) lain dalam membuat permukiman baru di daerah Sorong menuju Manokwari.
“Saat ini, kami juga telah berkoordinasi dengan Freeport dalam membuka akses Ilaga-Grasberg-Timika untuk mempermudah alur logistik,” ungkap Dardak.
Adapun strateginya adalah pembangunan konektivitas dalam mendukung pengembangan wilayah, pemanfaatan sumber daya, dan peningkatan kualitas hidup di pusat-pusat pertumbuhan dan permukiman.
Kepala Badan Pengembangan Infrastruktur Wilayah (BPIW), Hermanto Dardak saat rapat Laporan Perkembangan Persiapan Rapat Tim Kajian dengan Dewan Pertimbangan Presiden (Wantimpres), mengatakan pembangunan konektivitas dilakukan untuk mendukung tiga Wilayah Pengembangan Strategis (WPS) yang berada perbatasan darat di Kalimantan, Nusa Tenggara Timur, dan Papua.
"Pembangunan konektivitas berpotensi untuk mengembangkan ekonomi daerah, mendukung pertahanan keamanan serta pengembangan wilayah tersebut," kata dia, Jumat (13/5/2016).
Rapat dengan Wantimpres tersebut fokus pada pembahasan mengenai pemerataan pembangunan ekonomi di daerah tertinggal dan kawasan perbatasan tersebut.
Untuk jurus kedua, mengenai pemanfaatan sumber daya, Kementerian PUPR membangun infrastruktur penampung air untuk mendukung ketahanan air dan infrastruktur irigasi untuk mendukung kedaulatan pangan.
Kemudian terkait peningkatan kualitas hidup di pusat pertumbuhan dan permukiman, Dardak mengatakan, Kementerian PUPR akan membangun infrastruktur permukiman dan pengembangan permukiman baru serta perbaikan perumahan untuk Masyarakat Berpanghasilan Rendah (MBR).
Terkait konektivitas di jalan perbatasan di Kalimantan, bekas Wakil Menteri Pekerjaan Umum ini, mengatakan saat ini jalan paralel perbatasan Kalimantan merupakan tulang punggung WPS Temajuk-Sebatik.
Jalan ini memiliki panjang 2.100,8 kilometer. Kemudian untuk ruas jalan yang sudah tersambung mencapai 1.379,5 kilometer (66,5%) berbanding dengan belum tersambung sepanjang 703,3 km (33,5%).
Untuk jalan perbatasan NTT, saat ini sedang ditangani berupa jalan nasional dari Motaain menuju Haliwen hingga Motamasin. Sedangkan ruas jalan dari Haekesak hingga Laktutus diusulkan ditangani pada 2016-2017.
(Baca: Kementerian PUPR Bangun Infrastruktur Pemukiman di Perbatasan)
Jalan Trans Papua yang merupakan tulang punggung dari WPS Jayapura-Merauke, saat ini membutuhkan konektivitas ruas jalan dari Jayapura-Ubrub-Towa Hitam-Oksibil-Tanah Merah-Muting-Erambu-Merauke dengan panjang total 1.105 kilometer. Jalan tersebut untuk membentuk konektivitas kawasan perbatasan Papua.
Sementara jalur dari Ubrub ke Oksibil sepanjang 300 kilometer—bukan bagian Trans Papua—saat ini pengembangannya masih terkendala karena kondisi geografis berupa pegunungan.
Karena itu untuk membangun pusat pertumbuhan, permukiman dan konektivitas, perlu upaya bersama dari instansi terkait. Menurut Dardak, saat ini BPIW sedang melakukan koordinasi dengan satminkal (satuan administrasi pangkalan) lain dalam membuat permukiman baru di daerah Sorong menuju Manokwari.
“Saat ini, kami juga telah berkoordinasi dengan Freeport dalam membuka akses Ilaga-Grasberg-Timika untuk mempermudah alur logistik,” ungkap Dardak.
(ven)
Explore More