Menkeu Tegaskan Tak Akan Revisi Pembukaan Data Kartu Kredit
Rabu, 18 Mei 2016 - 06:33 WIB
Menkeu Tegaskan Tak Akan Revisi Pembukaan Data Kartu Kredit
A
A
A
JAKARTA - Menteri Keuangan (Menkeu) Bambang PS Brodjonegoro menegaskan, pihaknya tidak akan merevisi aturan mengenai pembukaan data nasabah kartu kredit. Menurutnya tak ada yang salah dalam peraturan tersebut.
Di sisi lain, ketentuan ini menyebabkan banyak nasabah perbankan yang menggunakan kartu kredit ketakutan datanya diintip untuk dikenakan pajak. Bahkan tidak sedikit yang menutup fasilitas kartu kreditnya.
(Baca: Takut Dipajaki, Banyak Nasabah BCA Tutup Kartu Kredit)
"Kenapa harus revisi, enggak ada yang salah dengan aturan itu. Kita enggak melanggar aturan dan kita enggak melanggar undang-undang," ujar Bambang di JCC, Jakarta, Selasa (17/5/2016).
Dia juga memastikan kebijakan itu bukan kesalahan karena Kemenkeu dan pemerintah tak pernah punya akses terhadap perbankan. Jadi satu-satunya cara agar tahu seseorang itu membayar pajak dengan benar atau tidak, adalah dari perbankan.
(Baca: Pemilik Kartu Kredit Diminta Jangan Takut Data Belanja Diperiksa)
"Karena kita enggak dapat datanya selama ini. Jadi ya kita hanya melihat dari sisi belanjanya mereka. Jadi ini merupakan suatu yang wajar," katanya.
Jika ada pengurangan penggunaan kartu kredit, Bambang yakin sifatnya temporer. Menurutnya jumlah pengguna kartu kredit akan kembali karena kemudahan yang diberikan fasilitas tersebut.
(Baca: Pemerintah Diminta Hati-hati Kejar Pajak dari Kartu Kredit)
"Toh jauh lebih mudah berbelanja dengan kartu kredit dibandingkan dengan cash kan. Semua menyadari itu," pungkasnya.
Di sisi lain, ketentuan ini menyebabkan banyak nasabah perbankan yang menggunakan kartu kredit ketakutan datanya diintip untuk dikenakan pajak. Bahkan tidak sedikit yang menutup fasilitas kartu kreditnya.
(Baca: Takut Dipajaki, Banyak Nasabah BCA Tutup Kartu Kredit)
"Kenapa harus revisi, enggak ada yang salah dengan aturan itu. Kita enggak melanggar aturan dan kita enggak melanggar undang-undang," ujar Bambang di JCC, Jakarta, Selasa (17/5/2016).
Dia juga memastikan kebijakan itu bukan kesalahan karena Kemenkeu dan pemerintah tak pernah punya akses terhadap perbankan. Jadi satu-satunya cara agar tahu seseorang itu membayar pajak dengan benar atau tidak, adalah dari perbankan.
(Baca: Pemilik Kartu Kredit Diminta Jangan Takut Data Belanja Diperiksa)
"Karena kita enggak dapat datanya selama ini. Jadi ya kita hanya melihat dari sisi belanjanya mereka. Jadi ini merupakan suatu yang wajar," katanya.
Jika ada pengurangan penggunaan kartu kredit, Bambang yakin sifatnya temporer. Menurutnya jumlah pengguna kartu kredit akan kembali karena kemudahan yang diberikan fasilitas tersebut.
(Baca: Pemerintah Diminta Hati-hati Kejar Pajak dari Kartu Kredit)
"Toh jauh lebih mudah berbelanja dengan kartu kredit dibandingkan dengan cash kan. Semua menyadari itu," pungkasnya.
(dmd)
Lihat Juga :
