Setnov Diminta Berperan Aktif Dukung UU Tax Amnesty
Rabu, 18 Mei 2016 - 11:33 WIB
Setnov Diminta Berperan Aktif Dukung UU Tax Amnesty
A
A
A
JAKARTA - Pengamat perpajakan mengharapkan Ketua Umum Partai Golkar yang baru, Setya Novanto berperan aktif mendukung kebijakan tax amnesty Presiden Jokowi. Pasalnya, tax amnesty alias pengampunan pajak bertujuan meningkatkan dana nasional untuk pembangunan.
Pengamat perpajakan dari Universitas Indonesia Darusalam mengatakan, UU Tax Amnesty sangat penting dalam membantu pembangunan nasional agar mengamankan ketersediaan dana untuk membangun perekonomian di Indonesia.
“Penerimaan uang repatriasi akan menggerakkan sektor ekonomi masyarakat dan hal itu bisa berjangka panjang,” imbuh Darussalam yang juga Direktur Eksekutif Danny Darussalam Tax Center di Jakarta, Rabu (18/5/2016).
Darussalam menambahkan, parpol sebagai kendaraan politik tak bisa dilepaskan dari isu-isu nasional yang terkait kebijakan pemerintah. Merupakan tugas parpol mempercepat disahkannya UU tax amnesty.
“Mengingat manfaat-manfaat yang akan kita rasakan bersama nantinya dan saya harap secepatnya bulan Mei ini diadakan sidang terkait perihal tersebut,” Darusalam menambahkan.
Menurutnya, Partai Golkar yang salah satu anggotanya menjadi ketua DPR seharusnya lebih memudahkan dalam merealisasi dan mempercepat disahkannya UU tax amnesty agar Indonesia lebih mandiri. Apalagi Golkar mempunyai pengalaman sebagai partai senior dan salah satu parpol yang mempunyai anggota terbanyak.
“Dengan demikian seharusnya Golkar mampu menjadi panutan bagi fraksi-fraksi yang lain dalam membuat bangsa ini menjadi bangsa yang mandiri,” tuturnya.
Pengamat pajak Ronny Bako menyatakan, sebenarnya banyak manfaat dari tax amnesty bila dijadikan UU. Pertama, bisa mengembalikan uang Indonesia yang berada di luar negeri. Karena bila tidak dijalankan dapat menghambat pembangunan dan akan membuat utang baru karena APBN sangat bergantung pada pajak.
“Bila tidak ada tax amnesty, pajak akan berkurang. Hanya ada dua solusi, dikurangkan atau membuat utang baru,” tambahnya.
Terkait peran Partai Golkar dalam merespons tax amnesty, Ronny menyampaikan pendapatnya bahwa membuat undang-undang tugas parpol dan DPR. Dia menilai, pernyataan Golkar dalam Munaslub bahwa Golkar komit mendukung setiap kebijakan pemerintah harus dijalankan secara konsisten.
"Siapapun yang akan menjadi ketua umum Golkar harus konsekuen terhadap janjinya dalam mendukung setiap kebijakan pemerintah termasuk dalam pembahasan tax amnesty,” ujarnya menekankan.
Pengamat perpajakan dari Universitas Indonesia Darusalam mengatakan, UU Tax Amnesty sangat penting dalam membantu pembangunan nasional agar mengamankan ketersediaan dana untuk membangun perekonomian di Indonesia.
“Penerimaan uang repatriasi akan menggerakkan sektor ekonomi masyarakat dan hal itu bisa berjangka panjang,” imbuh Darussalam yang juga Direktur Eksekutif Danny Darussalam Tax Center di Jakarta, Rabu (18/5/2016).
Darussalam menambahkan, parpol sebagai kendaraan politik tak bisa dilepaskan dari isu-isu nasional yang terkait kebijakan pemerintah. Merupakan tugas parpol mempercepat disahkannya UU tax amnesty.
“Mengingat manfaat-manfaat yang akan kita rasakan bersama nantinya dan saya harap secepatnya bulan Mei ini diadakan sidang terkait perihal tersebut,” Darusalam menambahkan.
Menurutnya, Partai Golkar yang salah satu anggotanya menjadi ketua DPR seharusnya lebih memudahkan dalam merealisasi dan mempercepat disahkannya UU tax amnesty agar Indonesia lebih mandiri. Apalagi Golkar mempunyai pengalaman sebagai partai senior dan salah satu parpol yang mempunyai anggota terbanyak.
“Dengan demikian seharusnya Golkar mampu menjadi panutan bagi fraksi-fraksi yang lain dalam membuat bangsa ini menjadi bangsa yang mandiri,” tuturnya.
Pengamat pajak Ronny Bako menyatakan, sebenarnya banyak manfaat dari tax amnesty bila dijadikan UU. Pertama, bisa mengembalikan uang Indonesia yang berada di luar negeri. Karena bila tidak dijalankan dapat menghambat pembangunan dan akan membuat utang baru karena APBN sangat bergantung pada pajak.
“Bila tidak ada tax amnesty, pajak akan berkurang. Hanya ada dua solusi, dikurangkan atau membuat utang baru,” tambahnya.
Terkait peran Partai Golkar dalam merespons tax amnesty, Ronny menyampaikan pendapatnya bahwa membuat undang-undang tugas parpol dan DPR. Dia menilai, pernyataan Golkar dalam Munaslub bahwa Golkar komit mendukung setiap kebijakan pemerintah harus dijalankan secara konsisten.
"Siapapun yang akan menjadi ketua umum Golkar harus konsekuen terhadap janjinya dalam mendukung setiap kebijakan pemerintah termasuk dalam pembahasan tax amnesty,” ujarnya menekankan.
(ven)
Lihat Juga :
