BI Akan Keluarkan Tiga Kebijakan untuk Dorong Konsumsi Domestik
Kamis, 19 Mei 2016 - 22:31 WIB
BI Akan Keluarkan Tiga Kebijakan untuk Dorong Konsumsi Domestik
A
A
A
JAKARTA - Gubernur Bank Indonesia (BI) Agus DW Martowardojo mengungkapkan, pihaknya akan mengeluarkan tiga kebijakan untuk mendorong permintaan investasi dan konsumsi domestik.
"Jadi kami ke depan akan memakai tiga kebijakan untuk mendorong permintaan. Pertama, pelonggaran rasio pemberian kredit dengan nilai agunan (Loan to Value/LTV)," ujar Agus, Jakarta, Kamis (19/5/2016).
Dia menjelaskan, jika Non-Performing Loan (NPL/Rasio Kredit Bermasalah) suatu bank di bawah 5% misalnya, bisa diberikan pelonggaran.
"Kedua, mengkaji kemungkinan dilonggarkannya aturan yang mengikutsertakan surat berharga dalam penghitungan dana pihak ketiga (DPK) atau disebut Loan to Funding Ratio (LFR)," kata Agus.
Ketiga, lanjut dia, penyesuaian rasio usaha mikro kecil dan menengah (UMKM). Hal ini bisa membantu UMKM meningkatkan kredit. “Nanti kami akan matangkan ketiga kebijakan ini dengan diskusi publik untuk memperkuat," jelasnya.
Namun, Agus belum menetapkan kapan kebijakan tersebut akan diberlakukan. Alasannya, BI masih akan melakukan diskusi publik dengan akademisi dan perbankan.
"Jadi kami ke depan akan memakai tiga kebijakan untuk mendorong permintaan. Pertama, pelonggaran rasio pemberian kredit dengan nilai agunan (Loan to Value/LTV)," ujar Agus, Jakarta, Kamis (19/5/2016).
Dia menjelaskan, jika Non-Performing Loan (NPL/Rasio Kredit Bermasalah) suatu bank di bawah 5% misalnya, bisa diberikan pelonggaran.
"Kedua, mengkaji kemungkinan dilonggarkannya aturan yang mengikutsertakan surat berharga dalam penghitungan dana pihak ketiga (DPK) atau disebut Loan to Funding Ratio (LFR)," kata Agus.
Ketiga, lanjut dia, penyesuaian rasio usaha mikro kecil dan menengah (UMKM). Hal ini bisa membantu UMKM meningkatkan kredit. “Nanti kami akan matangkan ketiga kebijakan ini dengan diskusi publik untuk memperkuat," jelasnya.
Namun, Agus belum menetapkan kapan kebijakan tersebut akan diberlakukan. Alasannya, BI masih akan melakukan diskusi publik dengan akademisi dan perbankan.
(dmd)
Lihat Juga :
