ReforMiner Minta Kesungguhan PLN Sukseskan 35.000 MW
Selasa, 24 Mei 2016 - 21:25 WIB
ReforMiner Minta Kesungguhan PLN Sukseskan 35.000 MW
A
A
A
JAKARTA - Program 35.000 MW dinilai sulit direalisasikan tepat waktu. Agar program tersebut bisa selesai sesuai jadwal (2015-2019), diperlukan kesungguhan seluruh pemangku kepentingan, terutama PT Perusahaan Listrik Negara (Persero).
“Dari aspek teknis dan bisnis, target tersebut relatif sulit direalisasikan dalam kurun waktu yang ditetapkan. Untuk itulah sebagai pelaksana program 35.000 MW, PLN menjadi faktor kunci yang akan menentukan keberhasilan (tepat waktu atau tidak) dari pelaksanaan program tersebut,” kata Direktur Eksekutif ReforMiner Institute Komaidi Notonegoro dalam keterangannya, Jakarta, Selasa (24/5/2016)
Terkait kesungguhan PLN, ReforMiner antara lain menyoroti pembatalan lelang proyek PLTU Jawa 5 yang rencananya dibangun di Serang dengan kapasitas sebesar 2.000 MW oleh PLN. Proyek tersebut merupakan bagian dari program 35.000 MW.
"Pembatalan tersebut akan menjadi preseden yang kurang baik bagi keberlanjutan pelaksanaan program raksasa ini," katanya. (Baca: Menteri Rini Penyebab Kuntoro Tinggalkan PLN?)
Selain itu, PLN telah melakukan perubahan konsep lelang secara sepihak dalam proyek Pembangkit Listrik Tenaga Gas Uap (PLTGU) Jawa 1, yang juga merupakan bagian dari megaproyek 35.000 MW. Jika dalam konsep semula PLN melelang secara integrasi antara eletricity solution dan gas solution, sekarang PLN memisahkan penyediaan gasnya.
“Pembatalan proses lelang yang sedang berjalan atau bahkan telah diputuskan akan memunculkan keraguan para investor, baik yang akan masuk maupun yang telah telah terlibat dalam program tersebut,” kata Komaidi.
Tidak hanya pembatalan dan perubahan aturan main dalam lelang proyek. Molornya waktu penyusunan Rencana Umum Penyediaan Tenaga Listrik (RUPTL) 2016-2025 oleh PLN, juga berdampak terhadap pelaksanaan program 35.000 MW. Hal itu, kata Komaidi, karena RUPTL merupakan basis dari pengembangan kelistrikan nasional, termasuk program 35.000 MW.
“Permasalahan penyusunan RUPTL tersebut juga mencerminkan adanya permasalahan antara pemerintah dengan PLN selaku pelaksana program,” jelas dia.
Secara keseluruhan ReforMiner menilai, sejak awal, program 35.000 MW memang tidak dapat diselesaikan dengan cara yang biasa-biasa. Itu sebabnya, selain harus bersungguh-sungguh, PLN juga tidak dapat bertindak hanya dalam perspektif korporasi. Tetapi juga, lanjutnya, perlu bertindak sebagai kepanjangan tangan pemerintah (negara).
Sampai saat ini, pelaksanaan program 35.000 MW memang masih jauh dari harapan. Komaidi menggambarkan, untuk status proyek 35.000 MW yang sudah COD/SLO baru sebesar 3 MW. Artinya baru sekitar 0,01 % dari keseluruhan program.
“Sekitar 41% program saat ini dalam posisi financial close dan konstruksi, 22 % dalam proses pengadaan, dan 37 % dalam proses perencanaan,” kata dia.
Sedangkan dari keseluruhan program 35.000 MW, saat ini baru sebesar 14.436 MW proyek yang terkontrak yang terdistribusi atas 2.815 MW dikerjakan PLN dan 11.621 MW dikerjakan IPP. Sementara sebesar 21.105 MW dari program tersebut sampai saat ini belum terkontrak.
"Hal lain yang juga harus mendapat perhatian serius adalah terkait pengadaan lahan. Karena berdasarkan data yang ada, sampai dengan 2016 terdapat 113 proyek 35.000 MW di Sumatera, Kalimantan, Jawa-Bali, Papua, Maluku, Sulawesi, dan Nusa Tenggara yang pengadaan lahannya masih bermasalah," pungkasnya.
“Dari aspek teknis dan bisnis, target tersebut relatif sulit direalisasikan dalam kurun waktu yang ditetapkan. Untuk itulah sebagai pelaksana program 35.000 MW, PLN menjadi faktor kunci yang akan menentukan keberhasilan (tepat waktu atau tidak) dari pelaksanaan program tersebut,” kata Direktur Eksekutif ReforMiner Institute Komaidi Notonegoro dalam keterangannya, Jakarta, Selasa (24/5/2016)
Terkait kesungguhan PLN, ReforMiner antara lain menyoroti pembatalan lelang proyek PLTU Jawa 5 yang rencananya dibangun di Serang dengan kapasitas sebesar 2.000 MW oleh PLN. Proyek tersebut merupakan bagian dari program 35.000 MW.
"Pembatalan tersebut akan menjadi preseden yang kurang baik bagi keberlanjutan pelaksanaan program raksasa ini," katanya. (Baca: Menteri Rini Penyebab Kuntoro Tinggalkan PLN?)
Selain itu, PLN telah melakukan perubahan konsep lelang secara sepihak dalam proyek Pembangkit Listrik Tenaga Gas Uap (PLTGU) Jawa 1, yang juga merupakan bagian dari megaproyek 35.000 MW. Jika dalam konsep semula PLN melelang secara integrasi antara eletricity solution dan gas solution, sekarang PLN memisahkan penyediaan gasnya.
“Pembatalan proses lelang yang sedang berjalan atau bahkan telah diputuskan akan memunculkan keraguan para investor, baik yang akan masuk maupun yang telah telah terlibat dalam program tersebut,” kata Komaidi.
Tidak hanya pembatalan dan perubahan aturan main dalam lelang proyek. Molornya waktu penyusunan Rencana Umum Penyediaan Tenaga Listrik (RUPTL) 2016-2025 oleh PLN, juga berdampak terhadap pelaksanaan program 35.000 MW. Hal itu, kata Komaidi, karena RUPTL merupakan basis dari pengembangan kelistrikan nasional, termasuk program 35.000 MW.
“Permasalahan penyusunan RUPTL tersebut juga mencerminkan adanya permasalahan antara pemerintah dengan PLN selaku pelaksana program,” jelas dia.
Secara keseluruhan ReforMiner menilai, sejak awal, program 35.000 MW memang tidak dapat diselesaikan dengan cara yang biasa-biasa. Itu sebabnya, selain harus bersungguh-sungguh, PLN juga tidak dapat bertindak hanya dalam perspektif korporasi. Tetapi juga, lanjutnya, perlu bertindak sebagai kepanjangan tangan pemerintah (negara).
Sampai saat ini, pelaksanaan program 35.000 MW memang masih jauh dari harapan. Komaidi menggambarkan, untuk status proyek 35.000 MW yang sudah COD/SLO baru sebesar 3 MW. Artinya baru sekitar 0,01 % dari keseluruhan program.
“Sekitar 41% program saat ini dalam posisi financial close dan konstruksi, 22 % dalam proses pengadaan, dan 37 % dalam proses perencanaan,” kata dia.
Sedangkan dari keseluruhan program 35.000 MW, saat ini baru sebesar 14.436 MW proyek yang terkontrak yang terdistribusi atas 2.815 MW dikerjakan PLN dan 11.621 MW dikerjakan IPP. Sementara sebesar 21.105 MW dari program tersebut sampai saat ini belum terkontrak.
"Hal lain yang juga harus mendapat perhatian serius adalah terkait pengadaan lahan. Karena berdasarkan data yang ada, sampai dengan 2016 terdapat 113 proyek 35.000 MW di Sumatera, Kalimantan, Jawa-Bali, Papua, Maluku, Sulawesi, dan Nusa Tenggara yang pengadaan lahannya masih bermasalah," pungkasnya.
(ven)
Lihat Juga :
