DPR Persoalkan Kinerja Menteri BUMN

JAKARTA - DPR RI menilai kinerja Badan Usaha Milik Negara (BUMN) di bawah Kementerian BUMN dinilai jauh dari memuaskan. Apalagi upaya penggabungan sejumlah BUMN (menjadi Holding) dinilai akan berdampak pada pembengkakan utang luar negeri.

Anggota Komisi VI DPR RI, Rieke Dyah Pitaloka memandang Menteri BUMN Rini Soemarno lebih mempraktikkan model perusahaan swasta di BUMN. "Kami ingatkan BUMN ini ada aturan tertentu yang tidak sama dengan bisnis swasta murni. Koridornya pasal 33 UUD 1945," ujarnya, Selasa (24/5/2016).

Dalam kasus beragam kerugian BUMN, langkah yang ditempuh Rini justru membuat perusahaan induk dari BUMN sejenis. Padahal, kerugian BUMN justru muncul karena banyak BUMN memiliki anak perusahaan sampai cucu perusahaan.

Mantan Ketua Pansus Pelindo II DPR RI ini juga melihat, menteri Rini Soemarno tidak menjalankan fungsinya dengan benar. "Dalam satu kasus perpanjangan konsesi Jakarta International Countaniner Terminal salah satu anak perusahaan Pelindo II, perpanjangan itu tidak melalui RUPS dan RKAT atau Rencana Kerja dan Anggaran Tahunan," katanya, dengan nada prihatin.

Mestinya, lanjut Rieke, BUMN dikelola dengan baik bisa menjadi motor pembangunan dan dapat mengurangi utang luar negeri. Rieke menengarai, BUMN yang bagus-bagus malah diagunkan untuk cari utang luar negeri," kata politisi PDI Perjuangan ini.

Menurut Rieke, selama ini pengawasan kepada Menteri Rini terus berlangsung. Walaupun hanya lewat pejabat eselon 1 di kementerian karena Komisi VI masih enggan mengundang Menteri Rini ke Senayan.

Pernyataan senada disampaikan politisi PDI Perjaungan lainnya, Masinton Pasaribu, yang juga mantan anggota Pansus Pelindo II. Masinton kaget dengan naik pangkatnya orang kepercayaan Dirut Pelindo II yang bermasalah di KPK, RJ Lino. Orias Petrus Moedak adalah mantan Direktur Keuangan PT Pelindo II.

Menteri Rini mengangkat Orias Petrus Moedak sebagai Dirut Pelindo III. Menurut Masinton, seharusnya Menteri Rini tidak mempromosikan orang-orang yang duduk di pernah menjadi direksi Pelindo II yang diketahui bermasalah. "Pansus masih bekerja menyelidiki berbagai penyimpangan di BUMN Pelabuhan ini. Rekomendasi Pansus tidak dilaksanakan malah orangnya dipromosikan," ujar Masinton.

Ada kekhawatiran Pelindo III yang selama ini disebut sebagai perusahaan pelat merah bidang kepalabuhanan yang sehat, bisa bernasib seperti Pelindo II yang bermasalah karena banyak kasus korupsi yang sedang ditangani KPK dan meninggalkan utang luar negeri yang besar.