BI Minta Menteri Rini Dorong BUMN IPO dan Terbitkan Bond
Rabu, 25 Mei 2016 - 22:01 WIB
BI Minta Menteri Rini Dorong BUMN IPO dan Terbitkan Bond
A
A
A
JAKARTA - Guna merespons kebijakan pengampunan pajak dan predikat layak investasi dari lembaga rating internasional, Bank Indonesia (BI) meminta Menteri Badan Usaha Milik Negara (BUMN) Rini Soemarno untuk mendorong perusahaan pelat merah menerbitkan obligasi dan initial public offering (IPO).
Gubernur BI Agus Martowardojo mengatakan, potensi aliran modal masuk yang semakin membesar harus didukung dengan pendalaman pasar keuangan dengan meragamkan instrumen investasi.
"Pemerintah sedang bicara dengan DPR perihal tax amnesty. Paling tidak, akan ada dana masuk Rp560 triliun. Kalau tidak ada instrumennya, maka dana itu hanya akan ditempatkan di giro atau deposito perbankan," kata Agus di Jakarta, Rabu (25/5/2016).
Selain dari kebijakan tax amnesty, lanjut Agus, potensi aliran dana masuk juga akan dipengaruhi sikap Fitch Ratings yang telah menyematkan Indonesia dengan predikat investment grade. "Dua lembaga rating (Moody's dan Fitch sudah memberi peringkat investment grade," ujarnya.
Menurut dia, jika Standard & Poor's juga memberikan Indonesia predikat layak investasi, maka tingkat kepercayaan investor asing akan semakin kuat. Kalau S&P bisa mengeluarkan investment grade, maka akan besar portofolio yang masuk ke Indonesia.
Namun, tanpa adanya regulasi dan instrumen invetasi yang memadai, tentu kondisi ini justru akan menghambat potensi masuknya dana-dana dari luar negeri.
Agus berharap, pemerintah bisa secara optimal mengambil perannya untuk memperdalam pasar keuangan di dalam negeri. "Kita perlu banyak korporasi BUMN yang menerbitkan bond atau korporasi untuk go public, agar pasar modal kita bisa lebih aktif," tandasnya.
Gubernur BI Agus Martowardojo mengatakan, potensi aliran modal masuk yang semakin membesar harus didukung dengan pendalaman pasar keuangan dengan meragamkan instrumen investasi.
"Pemerintah sedang bicara dengan DPR perihal tax amnesty. Paling tidak, akan ada dana masuk Rp560 triliun. Kalau tidak ada instrumennya, maka dana itu hanya akan ditempatkan di giro atau deposito perbankan," kata Agus di Jakarta, Rabu (25/5/2016).
Selain dari kebijakan tax amnesty, lanjut Agus, potensi aliran dana masuk juga akan dipengaruhi sikap Fitch Ratings yang telah menyematkan Indonesia dengan predikat investment grade. "Dua lembaga rating (Moody's dan Fitch sudah memberi peringkat investment grade," ujarnya.
Menurut dia, jika Standard & Poor's juga memberikan Indonesia predikat layak investasi, maka tingkat kepercayaan investor asing akan semakin kuat. Kalau S&P bisa mengeluarkan investment grade, maka akan besar portofolio yang masuk ke Indonesia.
Namun, tanpa adanya regulasi dan instrumen invetasi yang memadai, tentu kondisi ini justru akan menghambat potensi masuknya dana-dana dari luar negeri.
Agus berharap, pemerintah bisa secara optimal mengambil perannya untuk memperdalam pasar keuangan di dalam negeri. "Kita perlu banyak korporasi BUMN yang menerbitkan bond atau korporasi untuk go public, agar pasar modal kita bisa lebih aktif," tandasnya.
(izz)
