BI Dorong Smart City bagi Kemajuan Ekonomi Indonesia
A
A
A
JAKARTA - Data Asian Development Bank menyatakan bahwa 80% pertumbuhan ekonomi di Asia didorong oleh perkotaan. Berdasarkan kajian tersebut, pemerintah pusat dan kota harus bekerja sama untuk mengembangkan kemajuan ekonomi via smart city.
Selaras dengan itu, Gubernur Bank Indonesia (BI), Agus Martowardojo menilai diperlukan master plan pengembangan smart city yang bisa menopang kemajuan ekonomi nasional.
“Pembentukan master plan ini penting dan merupakan koordinasi antara pemerintah pusat, daerah dan lembaga. Kita perlu mengembangkan smart city,” kata Agus di Jakarta, Kamis (2/6/2016).
(Baca: BI: Kontribusi Urbanisasi Ke Pertumbuhan Ekonomi Masih Rendah)
Pria kelahiran Amsterdam, Belanda, ini menambahkan saat ini Indonesia telah memiliki kota-kota besar yang berpotensi menjadi smart city, diantaranya Balikpapan, Bontang, Banjarmasin, Makassar dan Manado.
Namun demikian, masih ada beberapa aspek yang mesti diperhatikan selain dari segi ekonomi kota tersebut.
"Smart living, smart people, smart mobility hingga smart governance, dan tentunya harus selaras dengan RPJP 2005-2025 dan RPJMN. Kalau nanti bisa disiapkan Bappenas dengan penyesuaian UU itu akan baik sekali," pungkas dia.
Selaras dengan itu, Gubernur Bank Indonesia (BI), Agus Martowardojo menilai diperlukan master plan pengembangan smart city yang bisa menopang kemajuan ekonomi nasional.
“Pembentukan master plan ini penting dan merupakan koordinasi antara pemerintah pusat, daerah dan lembaga. Kita perlu mengembangkan smart city,” kata Agus di Jakarta, Kamis (2/6/2016).
(Baca: BI: Kontribusi Urbanisasi Ke Pertumbuhan Ekonomi Masih Rendah)
Pria kelahiran Amsterdam, Belanda, ini menambahkan saat ini Indonesia telah memiliki kota-kota besar yang berpotensi menjadi smart city, diantaranya Balikpapan, Bontang, Banjarmasin, Makassar dan Manado.
Namun demikian, masih ada beberapa aspek yang mesti diperhatikan selain dari segi ekonomi kota tersebut.
"Smart living, smart people, smart mobility hingga smart governance, dan tentunya harus selaras dengan RPJP 2005-2025 dan RPJMN. Kalau nanti bisa disiapkan Bappenas dengan penyesuaian UU itu akan baik sekali," pungkas dia.
(ven)