Pertama Dalam Sejarah, Dana Transfer Daerah Lebih Besar dari Belanja K/L
Selasa, 21 Juni 2016 - 23:00 WIB
Pertama Dalam Sejarah, Dana Transfer Daerah Lebih Besar dari Belanja K/L
A
A
A
JAKARTA - Dirjen Perimbangan Keuangan Kementerian Keuangan, Boediarso Teguh Widodo mengatakan, besarnya dana transfer daerah di RAPBN-P 2016 sebesar Rp773,3 Triliun, melampui besaran belanja Kementerian dan Lembaga (K/L) yang sebesar Rp759,3 triliun. Dengan angka tersebut, maka tercatat, dana transfer daerah untuk pertama kalinya lebih besar dari pada belanja K/L.
"Ini pertama kalinya dalam sejarah. Biasanya belanja K/L lebih tinggi," kata Boediarso dalam rapat Panja pemerintah di ruang rapat Badan Anggaran Jakarta, Selasa (21/6/2016).
Angka ini kembali diubah pemerintah dalam perubahan postur belanja negara dalam RAPBN-P 2016. Untuk transfer ke daerah dan dana desa sebesar Rp773,3 triliun. Dana tersebut meliputi transfer ke daerah sebesar Rp726,3 triliun dan dana desa sebesar Rp47 triliun.
"Untuk transfer ke daerah, ini ada peningkatan sebesar Rp15 triliun dibandingkan dengan pengajuan RAPBN-P," kata dia. (Baca: Postur Pendapatan Negara di RAPBN-P 2016 Naik Rp51,7 Triliun)
Peningkatan ini terjadi pada dana bagi hasil (DBH) sebesar Rp7,6 triliun menjadi Rp109,1 triliun dan tambahan dana transfer khusus sebesar Rp7,4 triliun menjadi Rp208 triliun
Sedangkan untuk dana insentif daerah tercatat sebesar Rp5 triliun. Kemudian untuk dana otonomi khusus dan keistimewaan Daerah Istimewa Yogyakarta sebesar Rp18,8 triliun.
"Ini pertama kalinya dalam sejarah. Biasanya belanja K/L lebih tinggi," kata Boediarso dalam rapat Panja pemerintah di ruang rapat Badan Anggaran Jakarta, Selasa (21/6/2016).
Angka ini kembali diubah pemerintah dalam perubahan postur belanja negara dalam RAPBN-P 2016. Untuk transfer ke daerah dan dana desa sebesar Rp773,3 triliun. Dana tersebut meliputi transfer ke daerah sebesar Rp726,3 triliun dan dana desa sebesar Rp47 triliun.
"Untuk transfer ke daerah, ini ada peningkatan sebesar Rp15 triliun dibandingkan dengan pengajuan RAPBN-P," kata dia. (Baca: Postur Pendapatan Negara di RAPBN-P 2016 Naik Rp51,7 Triliun)
Peningkatan ini terjadi pada dana bagi hasil (DBH) sebesar Rp7,6 triliun menjadi Rp109,1 triliun dan tambahan dana transfer khusus sebesar Rp7,4 triliun menjadi Rp208 triliun
Sedangkan untuk dana insentif daerah tercatat sebesar Rp5 triliun. Kemudian untuk dana otonomi khusus dan keistimewaan Daerah Istimewa Yogyakarta sebesar Rp18,8 triliun.
(ven)
