Belanja Rp2.747 Triliun Jadi Senjata Sri Mulyani Kerek Pertumbuhan Ekonomi
Selasa, 01 September 2020 - 14:47 WIB
loading...
Menkeu Sri Mulyani menyampaikan, alokasi Belanja Negara tahun 2021 sebesar Rp2.747,5 triliun diharapkan menjadi instrumen yang efektif untuk mendorong perekonomian. Foto/Dok
A
A
A
JAKARTA - Menteri Keuangan (Menkeu) Sri Mulyani menyampaikan, bahwa Rancangan Anggaran Pendapatan dan Belanja Negara (RAPBN) 2021 disusun dengan mempertimbangkan keberlanjutan pemulihan ekonomi dampak pandemi Covid-19. Sehingga, RAPBN tahun 2021 disusun sebagai instrumen countercyclical untuk pemulihan ekonomi dalam jangka pendek dan mengembalikan kepada jalur pertumbuhan ekonomi dalam jangka menengah.
"Alokasi Belanja Negara tahun 2021 sebesar Rp2.747,5 triliun diharapkan menjadi instrumen yang efektif untuk mendorong perekonomian untuk tumbuh 4,5 - 5,5%," terang Sri Mulyani dalam Rapat Paripurna DPR RI di Jakarta, Selasa (1/9/2020).
(Baca Juga: Rp356,5 Triliun Disiapkan Sri Mulyani Tahun Depan, Termasuk untuk Vaksin Covid-19 )
Ani -sapaan akrab Sri Mulyani- mengungkapkan, pembangunan ekonomi diarahkan pada bidang kesehatan, pendidikan, teknologi informasi dan komunikasi, perlindungan sosial, ketahanan pangan, infrastruktur, serta pariwisata sejalan dengan prioritas akselerasi pemulihan ekonomi nasional.
"Dalam upaya untuk meningkatkan kualitas perencanaan dan penganggaran, pada tahun 2021, Pemerintah melakukan reformasi penganggaran, antara lain melalui Redesain Sistem Perencanaan dan Penganggaran dimana dilakukan penyederhanaan dan pengurangan jumlah program Kementerian atau Lembaga (K/L)," tambah Ani.
"Alokasi Belanja Negara tahun 2021 sebesar Rp2.747,5 triliun diharapkan menjadi instrumen yang efektif untuk mendorong perekonomian untuk tumbuh 4,5 - 5,5%," terang Sri Mulyani dalam Rapat Paripurna DPR RI di Jakarta, Selasa (1/9/2020).
(Baca Juga: Rp356,5 Triliun Disiapkan Sri Mulyani Tahun Depan, Termasuk untuk Vaksin Covid-19 )
Ani -sapaan akrab Sri Mulyani- mengungkapkan, pembangunan ekonomi diarahkan pada bidang kesehatan, pendidikan, teknologi informasi dan komunikasi, perlindungan sosial, ketahanan pangan, infrastruktur, serta pariwisata sejalan dengan prioritas akselerasi pemulihan ekonomi nasional.
"Dalam upaya untuk meningkatkan kualitas perencanaan dan penganggaran, pada tahun 2021, Pemerintah melakukan reformasi penganggaran, antara lain melalui Redesain Sistem Perencanaan dan Penganggaran dimana dilakukan penyederhanaan dan pengurangan jumlah program Kementerian atau Lembaga (K/L)," tambah Ani.
Lihat Juga :
