OJK Siap Terbitkan Aturan Fintech di Akhir Tahun
Jum'at, 24 Juni 2016 - 15:36 WIB
OJK Siap Terbitkan Aturan Fintech di Akhir Tahun
A
A
A
JAKARTA - Otoritas Jasa Keuangan (OJK) terus menggodok aturan dalam layanan keuangan berbasis teknologi atau financial technology (fintech). Sementara itu, untuk target terbitnya Peraturan OJK (POJK) yang mengatur soal fintech, Ketua Dewan Komisioner OJK Muliaman D. Hadad mengatakan, masih melakukan komunikasi dengan berbagai pihak termasuk industri.
OJK sudah mengeluarkan semacam"consultative papers" dan meminta sejumlah pihak tertentu untuk merespons rencana pengaturan fintech yang telah disusun OJK. "Akhir tahun mungkin (POJK terbit). Akan tetapi, nanti kita lihat dulu. Namun, konsepnya itu sudah jadi," ucap dia di Jakarta, Jumat (24/5/2016).
(Baca Juga: Perbankan Didesak Lebih Agresif Perkuat Layanan Fintech)
Berkembangnya fintech sendiri, lanjut Muliaman, memang harus diberikan kesempatan untuk tumbuh dan berkembang secara industri. Namun apabila dibebani dengan banyak aturan pada saat ini, dikhawatirkan industri fintech malah tidak tumbuh.
Dia menambahkan perkembangan ini harus cepat direspons oleh seluruh pihak di Indonesia. Pasalnya bukan hanya Indonesia, negara-negara lainnya juga mulai mengatur bagaimana industri fintech ini bisa sejalan dengan peraturan yang ada.
"Trennya terus tumbuh berkembang. Ada asosiasi fintech dan Kadin juga ada bagian khusus di fintech ini. Sehingga kita harus melakukan sesuatu untuk fintech ini, sekarang saatnya sebelum semuanya terlambat. Karena itu harus dari sekarang mempersiapkan diri karena yang ada hari ini berkembang sangat pesat," lanjutnya.
Namun demikian, aturan terhadap industri yang baru seumur jagung ini dinilai tidak boleh membebani. Jika itu terjadi maka industri fintech akan mati sebelum bisa dinikmati pertumbuhannya hingga menjadi layanan keuangan yang besar.
"Kalau dengan kebijakan heavy-handed yang ceroboh, akan sulit bagi fintech untuk berkembang. Apakah terkait dengan masyarakatnya, teknologinya, bahkan stabilitas sektor keuanganya, ini semua harus mulai kita siapkan tapi dengan cara yang elegan saja," tutupnya.
OJK sudah mengeluarkan semacam"consultative papers" dan meminta sejumlah pihak tertentu untuk merespons rencana pengaturan fintech yang telah disusun OJK. "Akhir tahun mungkin (POJK terbit). Akan tetapi, nanti kita lihat dulu. Namun, konsepnya itu sudah jadi," ucap dia di Jakarta, Jumat (24/5/2016).
(Baca Juga: Perbankan Didesak Lebih Agresif Perkuat Layanan Fintech)
Berkembangnya fintech sendiri, lanjut Muliaman, memang harus diberikan kesempatan untuk tumbuh dan berkembang secara industri. Namun apabila dibebani dengan banyak aturan pada saat ini, dikhawatirkan industri fintech malah tidak tumbuh.
Dia menambahkan perkembangan ini harus cepat direspons oleh seluruh pihak di Indonesia. Pasalnya bukan hanya Indonesia, negara-negara lainnya juga mulai mengatur bagaimana industri fintech ini bisa sejalan dengan peraturan yang ada.
"Trennya terus tumbuh berkembang. Ada asosiasi fintech dan Kadin juga ada bagian khusus di fintech ini. Sehingga kita harus melakukan sesuatu untuk fintech ini, sekarang saatnya sebelum semuanya terlambat. Karena itu harus dari sekarang mempersiapkan diri karena yang ada hari ini berkembang sangat pesat," lanjutnya.
Namun demikian, aturan terhadap industri yang baru seumur jagung ini dinilai tidak boleh membebani. Jika itu terjadi maka industri fintech akan mati sebelum bisa dinikmati pertumbuhannya hingga menjadi layanan keuangan yang besar.
"Kalau dengan kebijakan heavy-handed yang ceroboh, akan sulit bagi fintech untuk berkembang. Apakah terkait dengan masyarakatnya, teknologinya, bahkan stabilitas sektor keuanganya, ini semua harus mulai kita siapkan tapi dengan cara yang elegan saja," tutupnya.
(akr)
