Sosialisasi Paket Kebijakan, Pemerintah Gandeng Media Massa
Selasa, 02 Agustus 2016 - 17:34 WIB
Sosialisasi Paket Kebijakan, Pemerintah Gandeng Media Massa
A
A
A
JAKARTA - Sejak digulirkan September 2015 hingga April 2016, Pemerintahan Joko Widodo-Jusuf Kalla telah menelurkan 12 paket kebijakan ekonomi. Tujuannya demi menggairahkan perekonomian nasional yang melesu. Namun hingga kini, dampak dari 12 paket kebijakan belum terasa di masyarakat dan pengusaha.
Karena itu, Menteri Perdagangan Enggartiasto Lukita mengungkapkan, pemerintah akan menggencarkan sosialisasi mendalam terhadap paket kebijakan yang sudah diterbitkan itu. Sosialisasi ini, ungkap Enggar, akan melibatkan media massa, sebagai jembatan membawa pesan antara pemerintah dengan masyarakat.
Dengan melibatkan forum pemimpin redaksi media dan redaktur ekonomi di media massa Tanah Air, diharapkan masyarakat bisa lebih paham mengenai rincian paket kebijakan I-XII.
Bekas Ketua Umum Realestat Indonesia ini menambahkan, sosialisasi ini membutuhkan kerja sama media untuk tersampaikan dengan baik, khususnya kepada masyarakat dan pelaku usaha yang disasar dalam paket kebijakan ekonomi. (Baca: Satgas Evaluasi Paket Ekonomi Kantongi Ketidakpuasan Pengusaha)
"Ini (menggandeng media) untuk membantu menjelaskan, mensosialisasi mengenai seluruh paket kebijakan ekonomi. Jadi pendekatannya sedikit kami ubah, karena pada waktu lalu sudah disampaikan rincian peraturannya, sekarang lebih kepada implementasinya. Jadi per tema, kami akan minta bantuan forum Pemred dan redaktur ekonomi untuk sosialisasi," kata dia di Kantor Kemenko Perekonomian, Jakarta, Selasa (2/8/2016).
Selanjutnya, terkait hambatan dan kasus yang terjadi di lapangan, pemerintah akan mengambil langkah antisipasi. Yaitu dengan mensosialisasi dan mengkomunikasikan kepada pemangku kepentingan. Dengan demikian, maka dunia usaha memperoleh harapan yang jelas dan bisa merasakan hasil nyata.
Kepala Kelompok Kerja III, Raden Pardede menyebut salah satu permasalahan di lapangan adalah ketidaksinkronan antara kebijakan perizinan di pusat dengan di daerah. Menurut dia, Pemda memang sejauh ini memiliki otonomi atas daerahnya namun tetap saja, Pemda harus mengikuti apa yang sudah diputuskan oleh pusat.
"Hanya sekarang daerah harus diyakinkan, misalnya kalau soal ini membuat berkurang pendapatannya, maka kompensasinya ke penerimaan akan lebih besar. Tapi kompensasi bukan trade off, melainkan dampak dari sinkronisasi," katanya.
Dengan diskusi dan sosialisasi antara pemerintah pusat, daerah, dan media massa, maka diharapkan menggerakkan perputaran roda ekonomi yang ujungnya pertumbuhan ekonomi bisa sejalan sesuai dengan semangat dari lahirnya paket kebijakan ekonomi.
Apalagi dengan adanya tax amnesty, membuat kebijakan ini semakin pro-dunia usaha. "Jadi kami membutuhkan seluruh media massa membantu kami menjelaskan kepada masyarakat," kata Raden.
Sedangkan untuk paket kebijakan ke 13 yang akan diluncurkan, pihaknya juga akan meminta bantuan kepada jajaran media massa, agar pemahamannya di lapangan kepada masyarakat dapat maksimal.
Karena itu, Menteri Perdagangan Enggartiasto Lukita mengungkapkan, pemerintah akan menggencarkan sosialisasi mendalam terhadap paket kebijakan yang sudah diterbitkan itu. Sosialisasi ini, ungkap Enggar, akan melibatkan media massa, sebagai jembatan membawa pesan antara pemerintah dengan masyarakat.
Dengan melibatkan forum pemimpin redaksi media dan redaktur ekonomi di media massa Tanah Air, diharapkan masyarakat bisa lebih paham mengenai rincian paket kebijakan I-XII.
Bekas Ketua Umum Realestat Indonesia ini menambahkan, sosialisasi ini membutuhkan kerja sama media untuk tersampaikan dengan baik, khususnya kepada masyarakat dan pelaku usaha yang disasar dalam paket kebijakan ekonomi. (Baca: Satgas Evaluasi Paket Ekonomi Kantongi Ketidakpuasan Pengusaha)
"Ini (menggandeng media) untuk membantu menjelaskan, mensosialisasi mengenai seluruh paket kebijakan ekonomi. Jadi pendekatannya sedikit kami ubah, karena pada waktu lalu sudah disampaikan rincian peraturannya, sekarang lebih kepada implementasinya. Jadi per tema, kami akan minta bantuan forum Pemred dan redaktur ekonomi untuk sosialisasi," kata dia di Kantor Kemenko Perekonomian, Jakarta, Selasa (2/8/2016).
Selanjutnya, terkait hambatan dan kasus yang terjadi di lapangan, pemerintah akan mengambil langkah antisipasi. Yaitu dengan mensosialisasi dan mengkomunikasikan kepada pemangku kepentingan. Dengan demikian, maka dunia usaha memperoleh harapan yang jelas dan bisa merasakan hasil nyata.
Kepala Kelompok Kerja III, Raden Pardede menyebut salah satu permasalahan di lapangan adalah ketidaksinkronan antara kebijakan perizinan di pusat dengan di daerah. Menurut dia, Pemda memang sejauh ini memiliki otonomi atas daerahnya namun tetap saja, Pemda harus mengikuti apa yang sudah diputuskan oleh pusat.
"Hanya sekarang daerah harus diyakinkan, misalnya kalau soal ini membuat berkurang pendapatannya, maka kompensasinya ke penerimaan akan lebih besar. Tapi kompensasi bukan trade off, melainkan dampak dari sinkronisasi," katanya.
Dengan diskusi dan sosialisasi antara pemerintah pusat, daerah, dan media massa, maka diharapkan menggerakkan perputaran roda ekonomi yang ujungnya pertumbuhan ekonomi bisa sejalan sesuai dengan semangat dari lahirnya paket kebijakan ekonomi.
Apalagi dengan adanya tax amnesty, membuat kebijakan ini semakin pro-dunia usaha. "Jadi kami membutuhkan seluruh media massa membantu kami menjelaskan kepada masyarakat," kata Raden.
Sedangkan untuk paket kebijakan ke 13 yang akan diluncurkan, pihaknya juga akan meminta bantuan kepada jajaran media massa, agar pemahamannya di lapangan kepada masyarakat dapat maksimal.
(ven)
Lihat Juga :
