Minta Jokowi Bongkar Soal Serapan APBD, Ini Niat Sri Mulyani

JAKARTA - Menteri Keuangan (Menkeu) Sri Mulyani mengaku tidak berniat mempermalukan pemerintah daerah (pemda) dengan meminta Presiden Joko Widodo (Jokowi) membongkar serapan Anggaran Pendapatan Belanja Daerah (APBD). Namun, dirinya hanya berniat agar pemda dapat segera menggelontorkan dana APBD ke masyarakat agar ekonomi bisa bergerak.

(Baca Juga: DKI Jakarta Paling Besar Tahan Dana APBD di Bank)

Dia mengakui, beberapa daerah memang ada yang belum menggunakan dana APBD nya untuk disebar ke masyarakat. Bahkan, beberapa di antaranya ada yang masih memiliki cukup banyak uang di kas daerahnya, padahal saat ini sudah lewat pertengahan tahun.

"Memang ada beberapa kepala daerah yang memiliki cukup banyak uang kas yang sampai hari ini belum terpakai, bahkan mungkin tidak terpakai pada saat ini karena mungkin kebutuhan penyerapan dan kebutuhan pembangunan mereka sudah," katanya di Kompleks Istana Kepresidenan, Jakarta, Jumat (5/8/2016).

(Baca Juga: Disindir Jokowi, Ahok Justru Gurui Menkeu Soal APBD 2017)

Menurutnya bagi daerah yang memiliki penerimaan sangat banyak, terutama dari dana bagi hasil, tidak menjadi masalah jika anggaran dari pusat tidak dihabiskan seluruhnya. Namun, yang menjadi masalah adalah bagi daerah yang ‎dari sisi ekonomi tidak terlalu besar, dan pengusaha swasta yang ada di daerah tersebut tidak cukup banyak untuk menciptakan kegiatan ekonomi di wilayah tersebut.

"Jadi saya tidak mengatakan kita menyalahkan atau dalam hal ini mempermalukan, tidak. Tapi ada daerah yang sebetulnya dari sisi APBDnya maupun dari produk domestik bruto, atau ekonomi daerah itu sizenya sangat kecil, dan tidak ada pihak swasta yang cukup untuk menciptakan kegiatan ekonomi. Jadi APBD itu peranannya penting sekali," imbuh dia.

Mantan Direktur Pelaksana Bank Dunia ini menjelaskan, jika anggaran tersebut terserap lama maka akan sangat mengurangi kemampuan daerah itu untuk bekerja. Sebab, bagi daerah tertentu APBD sangat menjadi mesin penggerak ekonomi.

"Kalau daerah seperti Jakarta ini, mungkin APBDnya merupakan satu bagian saja dibandingkan aktifitas swasta dan masyarakat yang luar biasa banyak. Jadi ini mungkin tidak akan sangat mengganggu, tidak menjadi betul-betul motor yang sangat dibutuhkan," terang dia.

Sri Mulyani berkeinginan agar uang yang dikirim pemerintah pusat untuk daerah tersebut dapat tersalurkan dan bisa digunakan setepat mungkin, sesuai dengan aturan dan waktu yang diharapkan. Dengan begitu, masyarakat miskin pun bisa mendapatkan manfaat sesuai dengan harapan pemerintah.

"Jadi saya tidak menyalahkan karena saya memang tidak bertujuan begitu. Pak Presiden selalu ingin mendapatkan informasi yang terkini mengenai berapa dana di kas negara maupun di kas daera. Posisinya seperti apa, karena beliau memang detil. Jadi ya kita lakukan," tandasnya.