KEIN: Pemangkasan Anggaran Tak Ganggu Program Pembangunan
Selasa, 09 Agustus 2016 - 11:03 WIB
KEIN: Pemangkasan Anggaran Tak Ganggu Program Pembangunan
A
A
A
JAKARTA - Wakil Ketua Komite Ekonomi dan Industri Nasional (KEIN) Arif Budimanta mengatakan, penyesuaian anggaran keuangan sebesar Rp133,8 triliun tidak akan mengganggu program pembangunan yang direncanakan pemerintah. Karena, jumlah penyesuaian anggaran tersebut diambil bukan dari pos anggaran produktif.
(Baca: Target Pajak Meleset, Sri Mulyani Pangkas Anggaran Rp133,8 Triliun)
"Anggaran yang bersentuhan langsung dengan kerja produktif tidak mengalami perubahan, artinya tujuan pembangunan tetap seperti semula. Penyesuaian anggaran hanya menyangkut anggaran dinas atau yang tidak produktif," ujar dia dalam rilisnya di Jakarta, Selasa (9/8/2016).
Arif mengungkapkan, dari penyesuaian anggaran sebesar Rp133,8 triliun itu, jika dibanding realisasi belanja negara, maka hanya berkurang berkisar 5%-7%. Realisasi belanja negara sebelumnya mencapai Rp2.000 triliun, artinya masih 93%-95% anggaran negara dapat digunakan untuk sektor produktif.
"Penyesuaian anggaran yang dilakukan pemerintah, merupakan risiko yang harus dipilih sebagai antisipasi penerimaan negara tidak mencapai target," katanya.
Menurutnya, seperti diketahui bila target penerimaan tidak seperti yang diharapkan, maka akan memengaruhi perekonomian nasional dan memerlukan upaya agar tidak mengalami defisit di luar batas maksimum yang ditetapkan dalam UU, yaitu maksimal 3%.
Selain itu, penyesuaian anggaran hingga dua kali, sudah sesuai dengan UU Keuangan Negara. Dalam UU tersebut dijelaskan bahwa pemerintah diberikan kewenangan sepenuhnya untuk melakukan tindakan penyelamatan keuangan negara dari defisit melebihi batas di UU.
"Kalau kira-kira berpotensi melebihi batas, maka pemerintah berhak melakukan upaya penyelamatan, seperti melakukan penyesuaian anggaran ini," ucap Arif.
Dia juga mengimbau kepada para aparatur negara agar tetap bekerja maksimal, kendati ada penyesuaian anggaran. Menurutnya, penyesuaian anggaran ini bukan untuk melemahkan kinerja aparatur, sebab sektor produktif tak mengalami pengurangan.
"Penyesuaian anggaran ini tetap harus menjadikan kinerja kementerian dan lembaga pemerintahan lain serius. Penyesuaian anggaran bukan untuk melemahkan kerja aparatur negara," tuturnya.
(Baca: Target Pajak Meleset, Sri Mulyani Pangkas Anggaran Rp133,8 Triliun)
"Anggaran yang bersentuhan langsung dengan kerja produktif tidak mengalami perubahan, artinya tujuan pembangunan tetap seperti semula. Penyesuaian anggaran hanya menyangkut anggaran dinas atau yang tidak produktif," ujar dia dalam rilisnya di Jakarta, Selasa (9/8/2016).
Arif mengungkapkan, dari penyesuaian anggaran sebesar Rp133,8 triliun itu, jika dibanding realisasi belanja negara, maka hanya berkurang berkisar 5%-7%. Realisasi belanja negara sebelumnya mencapai Rp2.000 triliun, artinya masih 93%-95% anggaran negara dapat digunakan untuk sektor produktif.
"Penyesuaian anggaran yang dilakukan pemerintah, merupakan risiko yang harus dipilih sebagai antisipasi penerimaan negara tidak mencapai target," katanya.
Menurutnya, seperti diketahui bila target penerimaan tidak seperti yang diharapkan, maka akan memengaruhi perekonomian nasional dan memerlukan upaya agar tidak mengalami defisit di luar batas maksimum yang ditetapkan dalam UU, yaitu maksimal 3%.
Selain itu, penyesuaian anggaran hingga dua kali, sudah sesuai dengan UU Keuangan Negara. Dalam UU tersebut dijelaskan bahwa pemerintah diberikan kewenangan sepenuhnya untuk melakukan tindakan penyelamatan keuangan negara dari defisit melebihi batas di UU.
"Kalau kira-kira berpotensi melebihi batas, maka pemerintah berhak melakukan upaya penyelamatan, seperti melakukan penyesuaian anggaran ini," ucap Arif.
Dia juga mengimbau kepada para aparatur negara agar tetap bekerja maksimal, kendati ada penyesuaian anggaran. Menurutnya, penyesuaian anggaran ini bukan untuk melemahkan kinerja aparatur, sebab sektor produktif tak mengalami pengurangan.
"Penyesuaian anggaran ini tetap harus menjadikan kinerja kementerian dan lembaga pemerintahan lain serius. Penyesuaian anggaran bukan untuk melemahkan kerja aparatur negara," tuturnya.
(izz)
Lihat Juga :
