Mendesak, Holding BUMN Energi Tak Bisa Ditunda
Selasa, 09 Agustus 2016 - 16:04 WIB
Mendesak, Holding BUMN Energi Tak Bisa Ditunda
A
A
A
JAKARTA - Rencana holding Badan Usaha Milik Negara (BUMN) energi yang diusung pemerintah menurut Ketua Komite Tetap Kamar Dagang dan Industri (Kadin) Indonesia Achmad Widjaja mendesak agar segera terealisasi. Lebih lanjut dia menerangkan holding tersebut sangat dibutuhkan dan tidak bisa ditunda-tunda lagi.
Dengan PGN berada di bawah Pertamina, menurutnya maka tidak akan ada lagi tumpang tindih kewenangan dari dua BUMN sejenis. Selain itu lanjut dia tentu saja akan mengedepankan kepentingan nasional, karena Pertamina merupakan BUMN murni. Hal ini berbeda jika masih berdiri sendiri-sendiri seperti saat ini, karena dikhawatirkan PGN akan didominasi kepentingan investor.
“Jadi, tidak ada alasan lagi untuk menunda-nunda. Tidak usah ditunggu. Semua pengusaha mengharapkan agar ada satu bendera yang jelas,” kata Widjaja dalam keterangannya di, Jakarta (8/9/2016).
Dalam konteks penyatuan itulah dia mempertanyakan, jika terdapat kalangan yang mengaku sebagai dunia usaha, namun malah mengkhawatirkan bahwa holding BUMN akan membuat harga gas menjadi tinggi. Ini adalah logika yang terbalik. Karena dengan penyatuan, maka akan meningkatkan efisiensi, yang pada akhirnya akan membuat harga justru menjadi lebih murah.
“Tidak mungkin harga menjadi lebih tinggi, karena holding akan meningkatkan efisiensi. Jangan-jangan, mereka yang berbicara dalam sudut pandang pedagang atau trader,” kata Widjaja.
Selain itu, pemerintah hendaknya juga melihat dari sudut pandang holistik dan tidak parsial. Jangan lupa, 80 persen industri terkonsentrasi di Jawa, dimana semua industri tersebut menginginkan holding segera direalisasikan. Jika holding masih berlarut-larut, lanjut Widjaja, maka tidak ada kesepakatan harga dan itu akan menghambat efisiensi,” tandasnya.
Dengan PGN berada di bawah Pertamina, menurutnya maka tidak akan ada lagi tumpang tindih kewenangan dari dua BUMN sejenis. Selain itu lanjut dia tentu saja akan mengedepankan kepentingan nasional, karena Pertamina merupakan BUMN murni. Hal ini berbeda jika masih berdiri sendiri-sendiri seperti saat ini, karena dikhawatirkan PGN akan didominasi kepentingan investor.
“Jadi, tidak ada alasan lagi untuk menunda-nunda. Tidak usah ditunggu. Semua pengusaha mengharapkan agar ada satu bendera yang jelas,” kata Widjaja dalam keterangannya di, Jakarta (8/9/2016).
Dalam konteks penyatuan itulah dia mempertanyakan, jika terdapat kalangan yang mengaku sebagai dunia usaha, namun malah mengkhawatirkan bahwa holding BUMN akan membuat harga gas menjadi tinggi. Ini adalah logika yang terbalik. Karena dengan penyatuan, maka akan meningkatkan efisiensi, yang pada akhirnya akan membuat harga justru menjadi lebih murah.
“Tidak mungkin harga menjadi lebih tinggi, karena holding akan meningkatkan efisiensi. Jangan-jangan, mereka yang berbicara dalam sudut pandang pedagang atau trader,” kata Widjaja.
Selain itu, pemerintah hendaknya juga melihat dari sudut pandang holistik dan tidak parsial. Jangan lupa, 80 persen industri terkonsentrasi di Jawa, dimana semua industri tersebut menginginkan holding segera direalisasikan. Jika holding masih berlarut-larut, lanjut Widjaja, maka tidak ada kesepakatan harga dan itu akan menghambat efisiensi,” tandasnya.
(akr)
Lihat Juga :
