Sri Mulyani Pangkas Anggaran K/L, Ini Pesan Kepala Bappenas
Selasa, 09 Agustus 2016 - 17:27 WIB
Sri Mulyani Pangkas Anggaran K/L, Ini Pesan Kepala Bappenas
A
A
A
JAKARTA - Menteri Perencanaan Pembangunan (PPN)/ Kepala Bappenas Bambang PS Brodjonegoro mengatakan, langkah Menteri Keuangan (Menkeu) Sri Mulyani yang bakal memotong anggaran Kementerian dan Lembaga (K/L) memang seharusnya dilakukan dan dialihkan untuk program prioritas. Hal ini lantaran setiap tahunnya, K/L tidak bisa menyerap anggarannya secara full 100%.
(Baca Juga: Sri Mulyani Diperkirakan Bakal Pangkas Anggaran Seluruh K/L)
Dia menambahkan telah memberi pesan kepada Dirjen Anggaran Kementerian Keuangan (Kemenkeu) Askolani, bahwa pemotongan tersebut jangan sampai menyentuh belanja prioritas dan penghematan dari lelang.
"Seperti Kementerian PU kan banyak tuh, self blockingnya (pemblokiran mandiri) dari penghematan mereka sendiri. Meski begitu pemotongan belanja barang dan dinas harus disesuaikan dengan tugas dan fungsinya," kata dia di Kantornya, Selasa (9/8/2016).
(Baca Juga: Perekonomian Masih Dapat Tumbuh Walau Anggaran K/L Dipangkas)
Menurutnya dalam belanja di kementerian, ada yang sifatnya pelayanan. Maka porsi untuk belanja dinasnya harus ada proporsi yakni belanja dinas sebagai penunjang dan fungsi kementerian serta proporsi sebagai fungsi utama. "Maka kami mengharapkan, self blockingnya itu semoga tidak mengganggu pertumbuhan ekonomi di kuartal II ini," lanjutnya.
Untuk di daerah sendiri, Bambang menyarankan agar dibicarakan lebih lanjut mengenai penyerapan anggaran daerah agar maksimal dan mampu mendongkrak pertumbuhan ekonomi kuartal selanjutnya.
"Karena kalau untuk daerah masing-masing harus dibicarakan sama Pemerintah Daerah (Pemda)nya. Dana Alokasi Khusus (DAK) untuk daerah itu enggak pernah 100% terserap, dan dana bagi hasil yang ada di daerah itu kan pengaruh perubahan harganya karena minyak," pungkasnya.
(Baca Juga: Sri Mulyani Diperkirakan Bakal Pangkas Anggaran Seluruh K/L)
Dia menambahkan telah memberi pesan kepada Dirjen Anggaran Kementerian Keuangan (Kemenkeu) Askolani, bahwa pemotongan tersebut jangan sampai menyentuh belanja prioritas dan penghematan dari lelang.
"Seperti Kementerian PU kan banyak tuh, self blockingnya (pemblokiran mandiri) dari penghematan mereka sendiri. Meski begitu pemotongan belanja barang dan dinas harus disesuaikan dengan tugas dan fungsinya," kata dia di Kantornya, Selasa (9/8/2016).
(Baca Juga: Perekonomian Masih Dapat Tumbuh Walau Anggaran K/L Dipangkas)
Menurutnya dalam belanja di kementerian, ada yang sifatnya pelayanan. Maka porsi untuk belanja dinasnya harus ada proporsi yakni belanja dinas sebagai penunjang dan fungsi kementerian serta proporsi sebagai fungsi utama. "Maka kami mengharapkan, self blockingnya itu semoga tidak mengganggu pertumbuhan ekonomi di kuartal II ini," lanjutnya.
Untuk di daerah sendiri, Bambang menyarankan agar dibicarakan lebih lanjut mengenai penyerapan anggaran daerah agar maksimal dan mampu mendongkrak pertumbuhan ekonomi kuartal selanjutnya.
"Karena kalau untuk daerah masing-masing harus dibicarakan sama Pemerintah Daerah (Pemda)nya. Dana Alokasi Khusus (DAK) untuk daerah itu enggak pernah 100% terserap, dan dana bagi hasil yang ada di daerah itu kan pengaruh perubahan harganya karena minyak," pungkasnya.
(akr)
Lihat Juga :
