Faisal Basri: Menko Maritim Ngaco Buka Pintu Asing di Perikanan
Sabtu, 13 Agustus 2016 - 14:26 WIB
Faisal Basri: Menko Maritim Ngaco Buka Pintu Asing di Perikanan
A
A
A
JAKARTA - Ekonom Faisal Basri menyebut Menteri Koordinator bidang Kemaritiman (Menko Maritim) Luhut Binsar Pandjaitan ngaco karena akan kembali membuka pintu asing di sektor perikanan Indonesia. Luhut juga dinilai belum melakukan sinergi dengan menteri teknis di bawahnya atas wacana itu.
Faisal menjelaskan, belum adanya sinergi terlihat dari adanya penolakan keras Menteri Kelautan dan Perikanan (KKP) Susi Pudjiastuti yang tidak ingin asing kembali menangkap ikan di Tanah Air. Sehingga, menko maritim tidak bisa membikin kebijakan sendiri tanpa sinergi.
"Bukan menko bikin kebijakan sendiri, namanya menko ngaco. Ya (ditolak Menteri Susi), ngaco ya ditolak," ujarnya di Jakarta, Jumat (12/8/2016).
Menurutnya, tugas Luhut sebagai menteri koordinator yakni mengkoordinir menteri teknis terkait agar satu suara dalam menentukan kebijakan. Bukan justru menimbulkan pertentangan antara dirinya dengan Susi. (Baca: Mafia Illegal Fishing Berusaha Buka Kembali Pintu Asing)
"Menko itu mengkoordinir, bukan bikin kebijakan. Kebijakan dari menteri teknis. Kalau misalnya Bu Susi urusin perikanan dan kelautan ya kan di laut ada ikan," katanya.
Dia menyampaikan, Luhut harus bicara di Istana Negara jika mau ada perubahan atas kebijakan larangan asing untuk menangkap ikan tersebut. Sebab, kebijakan ini sudah diatur dalam Keputusan Presiden (Kepres) Joko Widodo.
"Kan ada Kepres, memang dia Presiden? Kepresnya sudah jelas, dia mau ganti ngomong di kabinet, jangan celepak-celepuk," pungkasnya.
Faisal menjelaskan, belum adanya sinergi terlihat dari adanya penolakan keras Menteri Kelautan dan Perikanan (KKP) Susi Pudjiastuti yang tidak ingin asing kembali menangkap ikan di Tanah Air. Sehingga, menko maritim tidak bisa membikin kebijakan sendiri tanpa sinergi.
"Bukan menko bikin kebijakan sendiri, namanya menko ngaco. Ya (ditolak Menteri Susi), ngaco ya ditolak," ujarnya di Jakarta, Jumat (12/8/2016).
Menurutnya, tugas Luhut sebagai menteri koordinator yakni mengkoordinir menteri teknis terkait agar satu suara dalam menentukan kebijakan. Bukan justru menimbulkan pertentangan antara dirinya dengan Susi. (Baca: Mafia Illegal Fishing Berusaha Buka Kembali Pintu Asing)
"Menko itu mengkoordinir, bukan bikin kebijakan. Kebijakan dari menteri teknis. Kalau misalnya Bu Susi urusin perikanan dan kelautan ya kan di laut ada ikan," katanya.
Dia menyampaikan, Luhut harus bicara di Istana Negara jika mau ada perubahan atas kebijakan larangan asing untuk menangkap ikan tersebut. Sebab, kebijakan ini sudah diatur dalam Keputusan Presiden (Kepres) Joko Widodo.
"Kan ada Kepres, memang dia Presiden? Kepresnya sudah jelas, dia mau ganti ngomong di kabinet, jangan celepak-celepuk," pungkasnya.
(ven)
Lihat Juga :
