Potong Anggaran Daerah Rp67 Triliun, DPR Peringatkan Pemerintah

JAKARTA - Dewan Perwakilan Rakyat (DPR) menilai, pemotongan anggaran khusus untuk daerah bukan merupakan hal yang tepat dilakukan pemerintah saat ini. Terlebih lagi untuk daerah yang sedang menggeliat dalam pembangunan infrastruktur guna memajukan wilayahnya.

Wakil Ketua Komisi XI DPR RI Ahmad Hafidz Tohir mengatakan, dengan pemotongan anggaran daerah sebesar Rp67 triliun maka akan banyak daerah yang mengalami defisit anggaran untuk pembangunan kotanya.

"Dengan dipotong Rp67 triliun untuk transfer daerah coba bayangkan ada 34 provinsi rata-rata Rp2 triliun akan dipotong. Kebayang tidak pembangunannya akan seperti apa?" ujar dia di kompleks parlemen, Jakarta, Selasa (16/8/2016).

Dia menambahkan pemangkasan anggaran ini akan membuat kepala daerah terutama gubernurnya kelimpungan dan jelas akan mempengaruhi pertumbuhan ekonomi provinsi tersebut. "Ini yang akan pengaruhi target pertumbuhan ekonomi Indonesia. Maka, pertumbuhan ekonomi yang ditarget pemerintah sebesar 5,2% sangat berat apalagi melihat defisit anggaran yang semakin melebar," sambungnya.

Lebih lanjut dia berpandangan bahwa target pertumbuhan ekonomi 2016 yang pantas berada di kisaran 5,0-5,1%. Namun demikian, pemerintah meminta 5,3% yang dinilai tidak realistis. Sampai akhirnya pemerintah diharuskan berkonsultasi ke Badan Anggaran karena ketidakcocokan asumsi pertumbuhan ekonomi tersebut.

"Akhirnya setelah konsul, banggar sarankan 5,2%. Jadilah ada ketimpangan disitu Rp58 triliun tambahan anggaran. Dari mana dana itu? Ini yang tidak dipikirkan oleh mereka. Apalagi sekarang Ibu Sri Mulyani bilang kita defisit. Artinya dengan tambahan Rp58 triliun kemarin, ada asumsi yang tidak sama antara Bu Sri dengan Pak Bambang," tutupnya.