Pemerintah Akui Keteteran Tekan Angka Kemiskinan dan Pengangguran
Rabu, 17 Agustus 2016 - 05:35 WIB
Pemerintah Akui Keteteran Tekan Angka Kemiskinan dan Pengangguran
A
A
A
JAKARTA - Badan Perencanaan dan Pembangunan Nasional (Bappenas) mengakui keteteran untuk menekan angka kemiskinan dan pengangguran di Tanah Air. Pasalnya, saat ini industri yang berkembang lebih banyak padat modal dibanding padat karya.
Kepala Bappenas Bambang Brodjonegoro mengatakan, pemerintah menargetkan angka kemiskinan pada tahun depan berada pada kisaran 9,5% hingga 10,5% dari total penduduk di Indonesia. Sementara angka pengangguran ditargetkan sebesar 5,3% hingga 5,6%.
"Tidak mudah, daya serap tenaga kerja tidak besar, akhirnya penurunan kemiskinan tidak secepat yang diharapkan, ini karena industri terakhir masuk bersifat padat modal," katanya dalam Konferensi Pers Pemerintah tentang Nota Keuangan dan RUU APBN 2017 di Gedung Ditjen Pajak Kemenkeu, Jakarta, Selasa (16/8/2016).
Oleh sebab itu, sambung mantan Menkeu ini, pihaknya akan terus menggenjot pembangunan infrastruktur di berbagai daerah agar bisa menciptakan efek domino (multiplier effect) terhadap peningkatan lapangan kerja serta mendorong investasi padat karya.
"Kemudian perbaikan kualitas tenaga kerja dengan peningkatan pendidikan kejuruan dan keahlian tenaga kerja, perbaikan iklim ketenagakerjaan, serta mendorong dana desa bisa tepat sasaran karena dana ini bisa untuk pembangunan infrastruktur di desa," imbuh dia.
Sementara untuk mengatasi kemiskinan, tambah Bambang, pemerintah akan tetap melanjutkan program perlindungan sosial di antaranya melalui perluasan Kartu Indonesia Sehat, Kartu Indonesia Pintar, Kartu Keluarga Sejahtera, dan Sistem Jaminan Sosial Nasional, serta bantuan tunai bersyarat.
"Pemerintah juga memberikan subsidi dan tranformasi subsidi agar lebih tetap sasaran, seperti subsisi beras, padi, listrik. Ini fokus pada enam juta keluarga miskin," tandasnya.
Kepala Bappenas Bambang Brodjonegoro mengatakan, pemerintah menargetkan angka kemiskinan pada tahun depan berada pada kisaran 9,5% hingga 10,5% dari total penduduk di Indonesia. Sementara angka pengangguran ditargetkan sebesar 5,3% hingga 5,6%.
"Tidak mudah, daya serap tenaga kerja tidak besar, akhirnya penurunan kemiskinan tidak secepat yang diharapkan, ini karena industri terakhir masuk bersifat padat modal," katanya dalam Konferensi Pers Pemerintah tentang Nota Keuangan dan RUU APBN 2017 di Gedung Ditjen Pajak Kemenkeu, Jakarta, Selasa (16/8/2016).
Oleh sebab itu, sambung mantan Menkeu ini, pihaknya akan terus menggenjot pembangunan infrastruktur di berbagai daerah agar bisa menciptakan efek domino (multiplier effect) terhadap peningkatan lapangan kerja serta mendorong investasi padat karya.
"Kemudian perbaikan kualitas tenaga kerja dengan peningkatan pendidikan kejuruan dan keahlian tenaga kerja, perbaikan iklim ketenagakerjaan, serta mendorong dana desa bisa tepat sasaran karena dana ini bisa untuk pembangunan infrastruktur di desa," imbuh dia.
Sementara untuk mengatasi kemiskinan, tambah Bambang, pemerintah akan tetap melanjutkan program perlindungan sosial di antaranya melalui perluasan Kartu Indonesia Sehat, Kartu Indonesia Pintar, Kartu Keluarga Sejahtera, dan Sistem Jaminan Sosial Nasional, serta bantuan tunai bersyarat.
"Pemerintah juga memberikan subsidi dan tranformasi subsidi agar lebih tetap sasaran, seperti subsisi beras, padi, listrik. Ini fokus pada enam juta keluarga miskin," tandasnya.
(ven)
Lihat Juga :
