Pengganti Arcandra Disarankan Ketua DPR dari Kalangan Profesional

JAKARTA - Ketua DPR RI Ade Komaruddin menyarankan Presiden Joko Widodo (Jokowi) untuk mencari pengganti Arcandra Tahar sebagai Menteri Energi dan Sumber Daya Mineral (ESDM) dari kalangan profesional. Seperti diketahaui Arcandra telah diberhentikan dari tampuk kepemimpinan yang baru diembannya selama 20 hari karena kasus dwi kewarganegaraan.

"Profesional tidak ada keraguan, harus profesional," katanya usai Upacara Peringatan HUT RI ke-71 di Kompleks Istana Kepresidenan, Jakarta, Rabu (17/8/2016).

(Baca Juga: Kriteria Menteri ESDM Pengganti Arcandra Tahar Versi Setnov)

Kendati demikian, pria yang akrab disapa Akom ini mengungkapkan bahwa posisi menteri sejatinya menjadi hak prerogatif Presiden Jokowi. Oleh karena itu, dirinya tidak mau memberikan opini terlalu dalam terkait hal tersebut.

"Itu tergantung Presiden, karena itu hak prerogatif Presiden. Kita tidak dalam posisi untuk memberikan semacam opini untuk kemudian menajdi patokan bagi Presiden. Karena Presiden yang ambil keputusan. Kita serahkan kepada Presiden," tandasnya.

(Baca Juga: DPR Dapat Bisikan Pengganti Arcandra Tahar di Kementerian ESDM)

Sementara dalam kesempatan berbeda, Anggota Komisi VII DPR RI Satya W Yudha berharap Jokowi dapat secara bijak untuk memilih Menteri ESDM definitif pengganti Arcandra. Sebab, terdapat beberapa hal penting yang harus diselesaikan Menteri ESDM selanjutnya, di antaranya divestasi PT Freeport Indonesia dan proyek kelistrikan 35.000 megawatt (MW).

"Kebijakan strategisnya kementerian ESDM itu tertuang dalam kebijakan energi nasional. Ini bedanya dengan kementerian lain. Dalam prioritas kementerian ada beberapa yang outstanding seperti divestasi Freeport, 35 ribu MW. Lantas bagaimana memajukan energi baru terbarukan dan meningkatkan cadangan migas. Ini adalah program yang dibicarkan selama ini antara presiden dan DPR," tutur dia.

(Baca Juga: DPR: Pengganti Arcandra Harus Mampu Atasi Persoalan Energi)

Menteri ESDM yang baru, sambung politisi Partai Golkar ini, juga harus mampu memberikan kepastian bagi kontraktor kontrak kerja sama (KKKS) yang berinvestasi di Tanah Air. Namun tetap mengutamakan kedaulatan negara.

"Itu pasti ya (kontrak karya), karena kepastian itu adalah satu norma yang harus ditegakkan. Tapi tetap dalam hal ini kedaulatan harus diutamakan. Jangan sampai kebijakan yang dikeluarkan pemerintah tidak mencerminkan undang undang yang ada," pungkas Satya.