Kebut Proyek Infrastruktur, WIKA Target Right Issue Rp2,1 T
Senin, 22 Agustus 2016 - 14:28 WIB
Kebut Proyek Infrastruktur, WIKA Target Right Issue Rp2,1 T
A
A
A
JAKARTA - PT Wijaya Karya Tbk (WIKA) melalui Rapat Umum Pemegang Saham Luar Biasa (RUPSLB) telah menyetujui untuk menerbitkan saham baru dengan hak memesan efek terlebih dahulu (HMETD) alias right issue sebanyak 4,03 miliar saham. WIKA menargetkan perolehan dana sebesar Rp2,1 triliun.
"Rapat digelar hari ini menyepakati 3 hal. Salah satunya adalah persetujuan HMETD sebanyak-banyaknya 4,03 miliar saham seri B dengan nilai Rp100/saham," ujar Sekretaris Perusahaan Suradi di Jakarta, Senin (22/8/2016).
Di tempat yang sama, Direktur Utama WIKA Bintang Perbowo menjelaskan aksi korporasi penerbitan saham baru tersebut dilakukan agar porsi pemegang saham jadi seimbang. Sebab masih ada saham yang dimiliki publik.
"PMN Rp4 triliun menyebabkan porsi modal ditempatkan pemerintah meningkat. Kalau kami tidak melakukan right issue nanti porsi pemegang saham publik akan tergerus ,untuk menyeimbangkan PMN yang Rp4 triliun itu maka right issue harus sekitar Rp 2,1 triliun," terang Bintang.
Dia menambahkan, dana right issue dan PMN akan digunakan untuk membiayai berbagai proyek pembangunan infrastruktur yang tengah ditangani perusahaan. Baik untuk proyek swasta, pemerintah, dan BUMN (Badan Usaha Milik Negara).
"Kami ada beberapa proyek infrastruktur terutama yang jadi penugasan pemerintah. Kami perlu tegaskan, dana right issue dan PMN tidak akan digunakan untuk membiayai proyek kereta cepat Jakarta-Bandung," pungkasnya.
"Rapat digelar hari ini menyepakati 3 hal. Salah satunya adalah persetujuan HMETD sebanyak-banyaknya 4,03 miliar saham seri B dengan nilai Rp100/saham," ujar Sekretaris Perusahaan Suradi di Jakarta, Senin (22/8/2016).
Di tempat yang sama, Direktur Utama WIKA Bintang Perbowo menjelaskan aksi korporasi penerbitan saham baru tersebut dilakukan agar porsi pemegang saham jadi seimbang. Sebab masih ada saham yang dimiliki publik.
"PMN Rp4 triliun menyebabkan porsi modal ditempatkan pemerintah meningkat. Kalau kami tidak melakukan right issue nanti porsi pemegang saham publik akan tergerus ,untuk menyeimbangkan PMN yang Rp4 triliun itu maka right issue harus sekitar Rp 2,1 triliun," terang Bintang.
Dia menambahkan, dana right issue dan PMN akan digunakan untuk membiayai berbagai proyek pembangunan infrastruktur yang tengah ditangani perusahaan. Baik untuk proyek swasta, pemerintah, dan BUMN (Badan Usaha Milik Negara).
"Kami ada beberapa proyek infrastruktur terutama yang jadi penugasan pemerintah. Kami perlu tegaskan, dana right issue dan PMN tidak akan digunakan untuk membiayai proyek kereta cepat Jakarta-Bandung," pungkasnya.
(akr)
Lihat Juga :
