Holdingisasi BUMN, DPR: Nanti Dulu!

JAKARTA - Rencana Kementerian BUMN tidak semulus yang diharapkan. Pasalnya Dewan Perwakilan Rakyat menyatakan tidak mudah memberikan persetujuan terkait holding perusahaan pelat merah alias BUMN. Karena holding yang sudah ada saja belum memberikan manfaat kepada rakyat.

Pimpinan Rapat Komisi VI DPR, Dodi Reza mengatakan pihaknya akan membahas secara khusus mengenai holdingisasi baru ini. Ia memandang holdingisasi sampai saat ini belum terlihat manfaatnya bagi rakyat.

"Holding yang sudah ada apakah bermanfaat? Nanti dulu, kita lihat apakah leverage yang sudah ada? Apakah cost productionnya bisa berkurang dengan adanya holding? Ini harus dilihat jangan terburu-buru merumuskan holding," kata Dodi dalam keterangan tertulis yang diterima Sindonews, Jakarta, Kamis (25/8/2016).

Menurutnya, jika holdingisasi ke depan tidak ada gunannya bagi masyarakat maka untuk apa dirumuskan holding baru. "Jadi harus jelas dulu yang sudah ada apakah berikan manfaat jika tidak nanti dulu," katanya.

Anggota Komisi VI dari PDIP, Aria Bima mengatakan rapat khusus mengenai holdingisasi haruslah diagendakan. Hal ini agar tidak ada tumpang tindih kebijakan pemerintah yang tidak pro-rakyat.

"Holdingisasi Kementerian BUMN ini terlihat tidak dipikirkan secara komprehensif. Harusnya empowering BUMN harus memberikan manfaat terhadap rakyat banyak," kata Aria.

Menurut dia, segala bentuk holdingisasi haruslah terbuka dibicarakan dengan DPR. Dia meminta secara khusus untuk diadakan rapat dengan segenap petingggi Kementerian BUMN sebelum membentuk holding baru. (Baca: Sri Mulyani: Holdingisasi Harus Perhatikan Pemegang Saham Minoritas)

"Kami mau pemerintah dan DPR membahasnya dengan detail. Masalah holding dibicarakan rapat khusus dan tidak terburu-buru," katanya.

Anggota DPR lainnya, Gde Sumarjaya justru berpendapat konsep holding tidak jelas dan BUMN masih saja belum memberikan banyak kontribusi ke negara."Jangan terburu-buru holding. Saya minta penjelasannya untung ruginya. Dan bagaimana BUMN untuk rakyat," kata dia.

"Saya melihat BUMN ini tidak ada profitnya hanya Rp35 triliun ke negara. Padahal PMN-nya banyak sekali setiap tahun," imbuh Gde.

Seperti diketahui, pemerintah getol untuk merumuskan holding BUMN. Salah satunya yakni holding migas di mana Pertamina menjadi induk holding membawahi Perusahaan Gas Negara (PGN). Selain itu pemerintah ingin merumuskan Holding Pertambangan hingga jasa keuangan.