Kebijakan Pajak Bikin Ekspor Mebel dan Kerajinan Stagnan

Kamis, 25 Agustus 2016 - 13:00 WIB
Kebijakan Pajak Bikin...
Kebijakan Pajak Bikin Ekspor Mebel dan Kerajinan Stagnan
A A A
YOGYAKARTA - Himpunan Industri Mebel dan Kerajinan (Himki) mengeluhkan kebijakan pemerintah yang menghambat pertumbuhan ekspor di tanah air. Salah satu kebijakan yang sangat menghambat adalah masifnya pajak yang diterapkan saat ini.

Pajak yang masif ini menjadi kendala untuk mengembangkan perusahaan dan ekspor mereka. Ketua Dewan Pengurus Daerah (DPD) Himki Timbula Raharja mengaku, kondisi ekspor mebel dan kerajinan di tanah air sedang stagnan.

Penyebabnya adalah pasar ekspor di luar negeri sedang mengalami perlambatan. Di sisi lain, pemerintah justru membuat kebijakan yang tidak memihak terhadap perkembangan ekspor di tanah air. Kebijakan pajak yang banyak dan besar memberatkan para pelaku ekspor.

"Harusnya ada kebijakan yang mensitimulus teman-teman perajin dan pengusaha," ujarya saat launching International Furniter Expo (Ifex) 2017 sekaligus rapat kerja daerah (rakerda) DPD Himki DIY di Hotel Sahid Raya Yogyakarta, Kamis (25/8/2016).

Selain pajak, kebijakan yang menghambat lainnya adalah terkait perizinan. Saat ini, para pengusaha mebel dan kerajinan resah sebab lokasi produksi mereka tidak lagi masuk dalam kawasan perindustrian. Sehingga, ketika ingin memenuhi persyaratan sertifikasi kualifikasi ekspor menjadi kesulitan.

Salah satu syarat kualifikasi ekspor dimulai dari izin penggunaan lahan. Karena, izin mendirikan bangunan dalam penggunaan lahan sulit setelah perubahan peruntukan lahan, maka secara otomatis pengurusan sertifikasi ekspor seperti sertifikat verifikasi legal kayu (SVLK) juga terhambat.

Akibatnya, mereka akan mengalami hambatan dalam melakukan ekspor, sehingga wajar jika kinerja ekspor mebel dan kerajinan tahun ini stagnan.

Selain meminta pemerintah memberi keringanan terkait pajak, Himki juga tengah menggagas pembentukan Klaster khusus untuk mebel dan kerajinan. Klaster industri mebel dan kerajinan ini akan menyesuaikan rencana detil tata ruang kawasan (RDTRK) pemerintah DIY.

Dengan demikian, pengusaha tidak lagi akan kesulitan mengurus izin. "Klaster ini nanti juga akan mempermudah dalam mengkoordinir teman-teman (pengusaha)," tandasnya.
(izz)
Dapatkan berita terkini dan kejutan menarik dari SINDOnews.com, Klik Disini untuk mendaftarkan diri anda sekarang juga!
Berita Terkait
Strategi Pulihkan Industri...
Strategi Pulihkan Industri Mebel dan Kerajinan
HIMKI Ungkap Potensi...
HIMKI Ungkap Potensi Banten dalam Memperkuat Industri Mebel Nasional
Industri Mebel dan Kerajinan...
Industri Mebel dan Kerajinan Megap-megap, Pemerintah harus Turun Tangan
Abdul Sobur Terpilih...
Abdul Sobur Terpilih Jadi Ketua Umum HIMKI, Dorong Pertumbuhan Industri Mebel
IFEX 2026 Bukan Sekadar...
IFEX 2026 Bukan Sekadar Pameran Tapi Simbol Transformasi Ekspor Indonesia
Kolaborasi Lintas Sektor...
Kolaborasi Lintas Sektor untuk Memperkuat Industri Mebel
Berita Terkini
Distribusi BBM di Kota...
Distribusi BBM di Kota Medan Makin Lancar, Antrean di SPBU Mulai Normal
19 menit yang lalu
Jebakan Ilusi PDB, Mantan...
Jebakan Ilusi PDB, Mantan Menkeu Fuad Bawazier Ungkap Fakta di Balik Utang RI Rp8.000 Triliun
29 menit yang lalu
AKPY-BPDP Latih Pekebun...
AKPY-BPDP Latih Pekebun Sawit di Paser Tingkatkan Nilai Jual TBS
32 menit yang lalu
Minat Berkurang, Harga...
Minat Berkurang, Harga Patokan Ekspor Emas Turun di Periode Juli 2026
2 jam yang lalu
Mendorong Penerapan...
Mendorong Penerapan Ekonomi Sirkular di Industri Sawit
3 jam yang lalu
Marketing CoE Danantara,...
Marketing CoE Danantara, Jasa Marga Jadi Mentor Pengelolaan Command Center
4 jam yang lalu
Infografis
5 Alasan Perdamaian...
5 Alasan Perdamaian Amerika Serikat dan Iran Sulit Terwujud
Copyright ©2026 SINDOnews.com All Rights Reserved