Komisi XI Minta Sri Mulyani Jaga Nawa Cita dalam Penghematan Anggaran
Kamis, 25 Agustus 2016 - 23:11 WIB
Komisi XI Minta Sri Mulyani Jaga Nawa Cita dalam Penghematan Anggaran
A
A
A
JAKARTA - Menteri Keuangan (Menkeu) Sri Mulyani Indrawati diwanti-wanti agar menjaga kredibilitas Presiden Joko Widodo dan Nawa Cita dalam memangkas APBN-P 2016 untuk penghematan. Peringatan itu sampaikan anggota Komisi XI DPR dari Partai Golkar, Misbakhun dalam rapat kerja dengan Menkeu dan Wakil Menkeu Mardiasmo di Gedung DPR, Senayan, Jakarta, Kamis (25/8/2016).
Misbakhun menuturkan, Presiden Jokowi sudah menegaskan dalam pidatonya di depan MPR maupun sidang bersama DPR dan DPD pertengahan Agustus lalu, bahwa pemerintah berkomitmen menjaga kesinambungan kredibilitas pemerintahan.
"Ini yang perlu ada penyesuaian. Ibu Menteri bicara juga soal membangun kredibilitas di APBN yang sekarang maupun yang akan datang. Anda juga bicara penghematan anggaran. Tapi, saya cuma ingin itu tak mengorbankan apa yang jadi cita-cita Presiden di Nawa Cita," ujarnya.
Meski Sri Mulyani butuh melakukan kalibrasi di dalam jajarannya maupun pelaksanaan pemerintahan yang telah berjalan. Namun, menurut Misbakhun, seharusnya Sri Mulyani sudah bisa mulai menunjukkan diri berusaha menjaga kredibilitas Pemerintahan Jokowi.
"Misalnya, bagaimana komitmen Presiden membangun dari pinggiran terjaga. Saya terima kasih Ibu Menteri hanya menunda Dana Alokasi Khusus atau DAU, bukan memotongnya. Saya memberikan apresiasi yang tinggi karena sesuai dengan keinginan Presiden membangun dari pinggiran," tutur Anggota DPR dari daerah pemilihan Jawa Timur II yang meliputi Pasuruan dan Probolinggo itu.
Sri Mulyani juga dianggap mulai menyesuakan diri dengan keinginan Presiden Jokowi agar anggaran infrastruktur tak dipangkas.
Sebab, Presiden Jokowi ingin menyeimbangkan dukungan infrastruktur antara Jawa dengan luar Jawa. "Adalah tugas kita bersama dalam mengawal ini di APBN. Pengawalan Golkar ini sifatnya bukan hanya on paper tapi realitas di lapangan," paparnya.
Kendati demikian, dia mengingatkan Sri Mulyani bahwa ada beberapa hal menyangkut penjagaan kredibilitas Presiden Jokowi yang harus diperhatikannya. Dia mencontohkan soal dana tunjangan profesi guru yang besarnya sekitar Rp23 triliunan.
Sri Mulyani menyebut dana itu belum dicairkan karena gurunya banyak yang belum disertifikasi. Namun, sejumlah legislator seperti Johnny Plate dari NasDem, Hendrawan Supratikno dari PDIP, maupun Misbakhun mengatakan menemukan guru-guru yang sudah bekerja sejak awal tahun 2016 tapi belum dibayar.
"Mereka benar-benar ada orangnya, sudah bekerja dan tunjangan belum dibayar. Tolong, bila ibu baru dapat info, mohon didalami. Faktanya di lapangan banyak sekali guru-guru kita itu. Kenapa ini harus? Sebab Konstitusi kita sudah wajibkan 20 persen dana pendidikan," kata Misbakhun.
Karenanya Misbakhun kembali mengingatkan Sri Mulyani agar dalam membangun kredibilitas APBN tetap konsisten menggunakan sebuah ukuran yang dipakai.
Misalnya, apabila Sri Mulyani melakukan penghematan anggaran akibat situasi ekonomi global yang mengalami stagnasi sekuler, seharusnya ada juga perubahan angka Produk Domestik Bruto (PDB) sebagai dasar untuk menyusung RAPBN. "Menurut saya kalau bicara kredibilitas, satu dikoreksi, semua juga harus dikoreksi," ucap dia.
Adapun mengenai tax amnesty dan perpajakan, Misbakhun juga meminta Sri Mulyani agar benar-benar medelegasikan wewenang pengaturan pengampunan pajak kepada Direktorat Jenderal Pajak. Pasalnya yang terjadi selama ini baru sekadar pada tahap pemberian otoritasi, belum masuk ke pendelegasian kewenangan.
Selain itu, kata dia, Menkeu harus bisa memastikan tax amnesty berhasil dilaksanakan sesuai keinginan Presiden Jokowi dengan cara menghilangkan semua penghalang kelancaran program. Anggota DPR dari Fraksi Golkar itu mencontohkan adanya sejumlah laporan wajib pajak yang mengeluhkan formulir-formulir yang pada ujungnya justru mempersulit masyarakat yang ingin ikut tax amnesty.
"Saya minta tolong dengan sangat agar ibu mengkalibrasi semuanya. Presiden, ibu sendiri, Kakanwil, semua sudah sosialisasi. Sekarang bagaimana ini dikalibrasi sehingga satu irama dan satu spirit. Karena tax amnesty ini gagasan Presiden. Tugas kita adalah memuluskan keinginan beliau," ungkap Misbakhun.
Dalam kesempatan itu, Menkeu Sri Mulyani juga diingatkan agar membangun kredibilitas penerimaan pajak dan bea cukai. Bukan sekedar aturan dan angka, namun juga proses mencapainya.
Sementara itu, Ketua Komisi XI DPR, yang juga dari Fraksi Golkar, Melchias Markus Mekeng, pun berkali-kali mengingatkan Menkeu agar menjaga kredibilitas itu. Dia menyoroti penyusunan APBN selama ini yang kerap berubah-ubah.
"Jadi kita harap Menkeu bisa membuat postur APBN yang lebih realistis dan tak berubah-ubah lagi," kata Mekeng dalam kesempatan sama.
Misbakhun menuturkan, Presiden Jokowi sudah menegaskan dalam pidatonya di depan MPR maupun sidang bersama DPR dan DPD pertengahan Agustus lalu, bahwa pemerintah berkomitmen menjaga kesinambungan kredibilitas pemerintahan.
"Ini yang perlu ada penyesuaian. Ibu Menteri bicara juga soal membangun kredibilitas di APBN yang sekarang maupun yang akan datang. Anda juga bicara penghematan anggaran. Tapi, saya cuma ingin itu tak mengorbankan apa yang jadi cita-cita Presiden di Nawa Cita," ujarnya.
Meski Sri Mulyani butuh melakukan kalibrasi di dalam jajarannya maupun pelaksanaan pemerintahan yang telah berjalan. Namun, menurut Misbakhun, seharusnya Sri Mulyani sudah bisa mulai menunjukkan diri berusaha menjaga kredibilitas Pemerintahan Jokowi.
"Misalnya, bagaimana komitmen Presiden membangun dari pinggiran terjaga. Saya terima kasih Ibu Menteri hanya menunda Dana Alokasi Khusus atau DAU, bukan memotongnya. Saya memberikan apresiasi yang tinggi karena sesuai dengan keinginan Presiden membangun dari pinggiran," tutur Anggota DPR dari daerah pemilihan Jawa Timur II yang meliputi Pasuruan dan Probolinggo itu.
Sri Mulyani juga dianggap mulai menyesuakan diri dengan keinginan Presiden Jokowi agar anggaran infrastruktur tak dipangkas.
Sebab, Presiden Jokowi ingin menyeimbangkan dukungan infrastruktur antara Jawa dengan luar Jawa. "Adalah tugas kita bersama dalam mengawal ini di APBN. Pengawalan Golkar ini sifatnya bukan hanya on paper tapi realitas di lapangan," paparnya.
Kendati demikian, dia mengingatkan Sri Mulyani bahwa ada beberapa hal menyangkut penjagaan kredibilitas Presiden Jokowi yang harus diperhatikannya. Dia mencontohkan soal dana tunjangan profesi guru yang besarnya sekitar Rp23 triliunan.
Sri Mulyani menyebut dana itu belum dicairkan karena gurunya banyak yang belum disertifikasi. Namun, sejumlah legislator seperti Johnny Plate dari NasDem, Hendrawan Supratikno dari PDIP, maupun Misbakhun mengatakan menemukan guru-guru yang sudah bekerja sejak awal tahun 2016 tapi belum dibayar.
"Mereka benar-benar ada orangnya, sudah bekerja dan tunjangan belum dibayar. Tolong, bila ibu baru dapat info, mohon didalami. Faktanya di lapangan banyak sekali guru-guru kita itu. Kenapa ini harus? Sebab Konstitusi kita sudah wajibkan 20 persen dana pendidikan," kata Misbakhun.
Karenanya Misbakhun kembali mengingatkan Sri Mulyani agar dalam membangun kredibilitas APBN tetap konsisten menggunakan sebuah ukuran yang dipakai.
Misalnya, apabila Sri Mulyani melakukan penghematan anggaran akibat situasi ekonomi global yang mengalami stagnasi sekuler, seharusnya ada juga perubahan angka Produk Domestik Bruto (PDB) sebagai dasar untuk menyusung RAPBN. "Menurut saya kalau bicara kredibilitas, satu dikoreksi, semua juga harus dikoreksi," ucap dia.
Adapun mengenai tax amnesty dan perpajakan, Misbakhun juga meminta Sri Mulyani agar benar-benar medelegasikan wewenang pengaturan pengampunan pajak kepada Direktorat Jenderal Pajak. Pasalnya yang terjadi selama ini baru sekadar pada tahap pemberian otoritasi, belum masuk ke pendelegasian kewenangan.
Selain itu, kata dia, Menkeu harus bisa memastikan tax amnesty berhasil dilaksanakan sesuai keinginan Presiden Jokowi dengan cara menghilangkan semua penghalang kelancaran program. Anggota DPR dari Fraksi Golkar itu mencontohkan adanya sejumlah laporan wajib pajak yang mengeluhkan formulir-formulir yang pada ujungnya justru mempersulit masyarakat yang ingin ikut tax amnesty.
"Saya minta tolong dengan sangat agar ibu mengkalibrasi semuanya. Presiden, ibu sendiri, Kakanwil, semua sudah sosialisasi. Sekarang bagaimana ini dikalibrasi sehingga satu irama dan satu spirit. Karena tax amnesty ini gagasan Presiden. Tugas kita adalah memuluskan keinginan beliau," ungkap Misbakhun.
Dalam kesempatan itu, Menkeu Sri Mulyani juga diingatkan agar membangun kredibilitas penerimaan pajak dan bea cukai. Bukan sekedar aturan dan angka, namun juga proses mencapainya.
Sementara itu, Ketua Komisi XI DPR, yang juga dari Fraksi Golkar, Melchias Markus Mekeng, pun berkali-kali mengingatkan Menkeu agar menjaga kredibilitas itu. Dia menyoroti penyusunan APBN selama ini yang kerap berubah-ubah.
"Jadi kita harap Menkeu bisa membuat postur APBN yang lebih realistis dan tak berubah-ubah lagi," kata Mekeng dalam kesempatan sama.
(ven)
Lihat Juga :
