Pelayaran Langsung Pelindo IV Genjot Perekonomian hingga 8%
Jum'at, 26 Agustus 2016 - 01:18 WIB
Pelayaran Langsung Pelindo IV Genjot Perekonomian hingga 8%
A
A
A
JAKARTA - PT Pelabuhan Indonesia IV (Pelindo IV) berhasil membuka pelayaran langsung atau direct call dari wilayah timur Indonesia ke negara tujuan, sehingga bisa meningkatkan perekonomian hingga 8%.
Menko bidang Kemaritiman Luhut Binsar Pandjaitan mengatakan dengan peningkatan perekonomian tersebut, Pemerintah menugaskan Pelindo IV untuk mensinergikan konektivitas wilayah timur Indonesia dan membentuk tim bersama Gubernur Sulawesi Selatan, Kapolda Sulsel, Pangdam serta asosiasi yang ada di wilayah timur Indonesia lainnya.
"Saya dapat tugas langsung dari Presiden soal Poros Maritim dan kelancaran tol laut, oleh karenanya saya minta Dirut Pelindo IV untuk terus melanjutkan programnya hingga kesejehteraan masyarakat Makassar dan timur Indonesia lainnya setara dengan Pulau Jawa, bila ada hambatan laporkan ke saya," kata Luhut dalam jumpa persnya di Jakarta, Kamis (25/8/2016).
Luhut juga menginginkan Makassar nantinya menjadi pelabuhan hub atau pengumpul untuk wilayah timur Indonesia. Saat ini semua barang komoditas yang mau dikapalkan harus lewat Surabaya dan Tanjung Priok sehingga biaya tinggi, namun jika sudah terintegrasi semuanya akan murah.
Untuk itu, menurut dia, pemerintah akan memanggil Menteri Perhubungan Budi Karya Sumadi membicarakan seluruh masalah kepelabuhanan supaya diserahkan ke Pelindo. Sedangkan Kementerian Perhubungan menangani infrastruktur saja.
"Saya minta supaya masalah pemanduan, tunda. Pengelolaan pelabuhan yang dikelola Kementerian Perhubungan biar ditangani oleh Pelindo saja. Kemenhub biar fokus ke regulasi dan infrastruktur, sebab jika tetap dikelola kementerian maka pemeliharaannya akan menjadi beban APBN," paparnya.
Direktur Utama Pelindo IV Doso Agung meminta dukungan Menko Maritim agar mendukung apa yang sudah dikerjakannya. Perseroan sudah bekerja dengan Gubernur dan tim instansi lainnya.
"Tapi kami perlu sekali dukungan dari Pak Menko Maritim untuk meningkatkan konektivitas dan produktivitas karena banyak regulasi yang menghambat kemajuan timur Indonesia," ujar Doso.
Menurutnya, wilayah timur Indonesia luasnya 50% dari luas Indonesia dan memiliki sumber daya yang luar biasa, namun selama ini hasil pajaknya tidak masuk ke Pemda Sulawesi dikarenakan muatan ekspor hasil bumi Makassar dikirim ke luar negeri melalui Pelabuhan Surabaya dan Tanjung Priok. Akibatnya double handling harus berulang kali barang turun naik kapal menyebabkan biaya tinggi.
Doso menegaskan Pelindo IV siap menjalankan perintah yang diinginkan Menko Maritim untuk mengelola kembali pelabuhan-pelabuhan UPT yang selama ini dikelola Kemenhub. Saat ini jumlah pelabuhan yang dikelola Pelindo I sampai IV sekitar 130 pelabuhan, sedangkan yang dikelola Kemenhub 900 pelabuhan.
"Untuk tahap awal, direct call di Pelindo IV sudah berjalan di Pelabuhan Makasar disusul di Balikpapan, Bitung, Jayapura dan Sorong," ujarnya.
Gubernur Sulawesi Selatan Syahrul Yasin Limpo kepada Menko Maritim mengeluhkan regulasi di pemerintah pusat penyebab terhambatnya pengembangan perekonomian di sejumlah daerah. Namun dia mengakui sejak dibukanya pelayaran langsung dari luar negeri ke Makassar dalam kurun setahun ini terjadi peningkaan pertumbuhan ekonomi di Makassar sebesar 8,05%.
"Kami punya emas, minyak, gas, semen, nikel, tambang, rumput laut dan masih ada 34 komoditas lainnya yang selama ini diekspor ke luar negeri melalui pulau Jawa. Seharusnya kehidupan masyarakat kami menjanjikan tapi karena pemerintah lebih banyak memperhatikan Pulau Jawa dan regulasi yang cukup panjang, menjadikan daerah kami tertinggal, padahal masa depan Indonesia adanya di timur Indonesia," kata Gubernur.
Menko bidang Kemaritiman Luhut Binsar Pandjaitan mengatakan dengan peningkatan perekonomian tersebut, Pemerintah menugaskan Pelindo IV untuk mensinergikan konektivitas wilayah timur Indonesia dan membentuk tim bersama Gubernur Sulawesi Selatan, Kapolda Sulsel, Pangdam serta asosiasi yang ada di wilayah timur Indonesia lainnya.
"Saya dapat tugas langsung dari Presiden soal Poros Maritim dan kelancaran tol laut, oleh karenanya saya minta Dirut Pelindo IV untuk terus melanjutkan programnya hingga kesejehteraan masyarakat Makassar dan timur Indonesia lainnya setara dengan Pulau Jawa, bila ada hambatan laporkan ke saya," kata Luhut dalam jumpa persnya di Jakarta, Kamis (25/8/2016).
Luhut juga menginginkan Makassar nantinya menjadi pelabuhan hub atau pengumpul untuk wilayah timur Indonesia. Saat ini semua barang komoditas yang mau dikapalkan harus lewat Surabaya dan Tanjung Priok sehingga biaya tinggi, namun jika sudah terintegrasi semuanya akan murah.
Untuk itu, menurut dia, pemerintah akan memanggil Menteri Perhubungan Budi Karya Sumadi membicarakan seluruh masalah kepelabuhanan supaya diserahkan ke Pelindo. Sedangkan Kementerian Perhubungan menangani infrastruktur saja.
"Saya minta supaya masalah pemanduan, tunda. Pengelolaan pelabuhan yang dikelola Kementerian Perhubungan biar ditangani oleh Pelindo saja. Kemenhub biar fokus ke regulasi dan infrastruktur, sebab jika tetap dikelola kementerian maka pemeliharaannya akan menjadi beban APBN," paparnya.
Direktur Utama Pelindo IV Doso Agung meminta dukungan Menko Maritim agar mendukung apa yang sudah dikerjakannya. Perseroan sudah bekerja dengan Gubernur dan tim instansi lainnya.
"Tapi kami perlu sekali dukungan dari Pak Menko Maritim untuk meningkatkan konektivitas dan produktivitas karena banyak regulasi yang menghambat kemajuan timur Indonesia," ujar Doso.
Menurutnya, wilayah timur Indonesia luasnya 50% dari luas Indonesia dan memiliki sumber daya yang luar biasa, namun selama ini hasil pajaknya tidak masuk ke Pemda Sulawesi dikarenakan muatan ekspor hasil bumi Makassar dikirim ke luar negeri melalui Pelabuhan Surabaya dan Tanjung Priok. Akibatnya double handling harus berulang kali barang turun naik kapal menyebabkan biaya tinggi.
Doso menegaskan Pelindo IV siap menjalankan perintah yang diinginkan Menko Maritim untuk mengelola kembali pelabuhan-pelabuhan UPT yang selama ini dikelola Kemenhub. Saat ini jumlah pelabuhan yang dikelola Pelindo I sampai IV sekitar 130 pelabuhan, sedangkan yang dikelola Kemenhub 900 pelabuhan.
"Untuk tahap awal, direct call di Pelindo IV sudah berjalan di Pelabuhan Makasar disusul di Balikpapan, Bitung, Jayapura dan Sorong," ujarnya.
Gubernur Sulawesi Selatan Syahrul Yasin Limpo kepada Menko Maritim mengeluhkan regulasi di pemerintah pusat penyebab terhambatnya pengembangan perekonomian di sejumlah daerah. Namun dia mengakui sejak dibukanya pelayaran langsung dari luar negeri ke Makassar dalam kurun setahun ini terjadi peningkaan pertumbuhan ekonomi di Makassar sebesar 8,05%.
"Kami punya emas, minyak, gas, semen, nikel, tambang, rumput laut dan masih ada 34 komoditas lainnya yang selama ini diekspor ke luar negeri melalui pulau Jawa. Seharusnya kehidupan masyarakat kami menjanjikan tapi karena pemerintah lebih banyak memperhatikan Pulau Jawa dan regulasi yang cukup panjang, menjadikan daerah kami tertinggal, padahal masa depan Indonesia adanya di timur Indonesia," kata Gubernur.
(ven)
Lihat Juga :
