OJK, BI dan Kemenkeu Siapkan Aturan Soal Sistem Fintech
Selasa, 30 Agustus 2016 - 14:58 WIB
OJK, BI dan Kemenkeu Siapkan Aturan Soal Sistem Fintech
A
A
A
JAKARTA - Otoritas Jasa Keuangan (OJK) saat ini tengah mengembangkan sistem teknologi finansial (financial technology/fintech) untuk digunakan dalam layanan di industri jasa keuangan. Kebijakan ini didukung Kementerian Keuangan (kemenkeu) dan Bank Indonesia (BI) yang siap mengeluarkan aturan mengenai sistem teknologi finansial.
(Baca: Jokowi Buka Indonesia Fintech Festival and Conference 2016)
Menteri Keuangan (Menkeu) Sri Mulyani Indrawati mengatakan, pemerintah berkomitmen untuk mendorong berkembangnya industri keuangan yang berbasis teknologi. Karena itu, perlu dibentuk sebuah aturan agar sistem tersebut dapat berjalan dengan baik.
"Perlu untuk dibuat formulasi kebijakan, pengaturan, kerangka aturan, kalau perlu ada insentif dan facility agar fintech benar-benar jadi kekuatan untuk mendorong pertumbuhan ekonomi Indonesia, kurangi pengangguran, kesempatan kerja yang luas, dan akhirnya memecahkan masalah kemiskinan dan kesejahteraan," tuturnya di ICE BSD, Tangerang, Selasa (30/8/2016).
Mantan Direktur Pelaksana Bank Dunia ini menambahkan, pemerintah siap untuk duduk bersama dengan para perusahaan pemula (startup) di bidang fintech untuk mengetahui hal yang diharapkan mereka dari pemerintah untuk perkembangan bisnis fintech.
"Financial inklusi akan dihadapkan bahwa fintech bisa dianggap saingan terhadap bisnis model yang lama yang sedang digunakan. Sehingga, perbankan diharap tidak menganggap fintech ancaman tapi suatu kesempatan untuk buat bisnis model, jadi lebih efisien dan gunakan fintech sebagai suatu cara untik lakukan ekspansi usaha," tuturnya.
Senada dengan Sri Mulyani, Gubernur BI Agus Martowardojo menyatakan, pihaknya siap mendukung OJK untuk mengembangkan industri keuangan berbasis teknologi. Salah satunya dalam bentuk peraturan yang mengarahkan industri fintech memiliki badan hukum di Indonesia.
"Karena itu, kita akan mendukung untuk meyakini bahwa sistem pembayaran bisa dilakukan dengan efisien," ucap Agus.
Tak hanya itu, sambung mantan Bos Bank Mandiri ini, pihaknya juga mendorong mereka agar selalu menggunakan rupiah sebagai alat transaksi. Sehingga, industri ini dapat berkontribusi menguatkan nilai tukar mata uang Garuda.
"Dan pada saat menyimpan dana itu harus di sistem perbankan. Selebihnya, kita dukung bagi teknologi financial services itu," pungkasnya.
(Baca: Jokowi Buka Indonesia Fintech Festival and Conference 2016)
Menteri Keuangan (Menkeu) Sri Mulyani Indrawati mengatakan, pemerintah berkomitmen untuk mendorong berkembangnya industri keuangan yang berbasis teknologi. Karena itu, perlu dibentuk sebuah aturan agar sistem tersebut dapat berjalan dengan baik.
"Perlu untuk dibuat formulasi kebijakan, pengaturan, kerangka aturan, kalau perlu ada insentif dan facility agar fintech benar-benar jadi kekuatan untuk mendorong pertumbuhan ekonomi Indonesia, kurangi pengangguran, kesempatan kerja yang luas, dan akhirnya memecahkan masalah kemiskinan dan kesejahteraan," tuturnya di ICE BSD, Tangerang, Selasa (30/8/2016).
Mantan Direktur Pelaksana Bank Dunia ini menambahkan, pemerintah siap untuk duduk bersama dengan para perusahaan pemula (startup) di bidang fintech untuk mengetahui hal yang diharapkan mereka dari pemerintah untuk perkembangan bisnis fintech.
"Financial inklusi akan dihadapkan bahwa fintech bisa dianggap saingan terhadap bisnis model yang lama yang sedang digunakan. Sehingga, perbankan diharap tidak menganggap fintech ancaman tapi suatu kesempatan untuk buat bisnis model, jadi lebih efisien dan gunakan fintech sebagai suatu cara untik lakukan ekspansi usaha," tuturnya.
Senada dengan Sri Mulyani, Gubernur BI Agus Martowardojo menyatakan, pihaknya siap mendukung OJK untuk mengembangkan industri keuangan berbasis teknologi. Salah satunya dalam bentuk peraturan yang mengarahkan industri fintech memiliki badan hukum di Indonesia.
"Karena itu, kita akan mendukung untuk meyakini bahwa sistem pembayaran bisa dilakukan dengan efisien," ucap Agus.
Tak hanya itu, sambung mantan Bos Bank Mandiri ini, pihaknya juga mendorong mereka agar selalu menggunakan rupiah sebagai alat transaksi. Sehingga, industri ini dapat berkontribusi menguatkan nilai tukar mata uang Garuda.
"Dan pada saat menyimpan dana itu harus di sistem perbankan. Selebihnya, kita dukung bagi teknologi financial services itu," pungkasnya.
(izz)
