Empat Menko Ajukan Anggaran 2017 Rp1,5 Triliun
Rabu, 14 September 2016 - 14:51 WIB
Empat Menko Ajukan Anggaran 2017 Rp1,5 Triliun
A
A
A
JAKARTA - Empat menteri koordinator (menko) kabinet kerja mengajukan anggaran dengan total Rp1,5 triliun untuk tahun depan. Anggaran paling besar Menko Perekonomian sebesar Rp560,9 miliar.
Menko Perekonomian Darmin Nasution menjelaskan, besarnya kebutuhan anggaran tahun depan untuk kementeriannya karena kebutuhan untuk tambah belanja yakni sebesar Rp210,5 miliar.
"Tambahan anggaran untuk tahun depan yakni Rp210,5 miliar. Kami ajukan kepada badan anggaran (Banggar), sehingga total anggaran 2017 diusulkan menjadi Rp560,9 miliar. Kami merinci, Rp210,5 itu untuk tambahan," katanya di Banggar DPR, Jakarta, Rabu (14/9/2016).
Dia mengatakan, penambahan ini adalah instruksi Presiden, berdasarkan PP, Perpres dan Inpres yang telah memberikan tugas-tugas khusus.
Untuk Menko Pembangunan Manusia dan Kebudayaan (PMK), anggaran yang diajukan yakni Rp381,5 miliar. Menko PMK Puan Maharani mengatakan, anggaran ini turun atau lebih rendah 3% dibanding 2016. "Untuk pagu Kemenko PMK sebesar Rp381,5 miliar. Ini memang turun 3%," ujar Puan.
Menurutnya, untuk sasaran program kerja yang akan dijalankan yakni berupa dukungan manajemen dan pelaksanaan program teknis dan koordinasi kebijakan meliputi pembangunan karakter dan reformasi birokrasi.
Sementara, untuk Menko Politik, Hukum dan Keamanan, yang dijabat Wiranto, mengajukan anggaran sebesar Rp281,1 miliar. "Anggaran ini alokasinya untuk menjalankan program kepastian penegakan hukum, rasa aman dan ketertiban, politik dan demokrasi yang sehat, dukungan birokrasi yang profesional," imbuhnya.
Sedangkan untuk Menko Kemaritiman yang dijabat Luhut Binsar Pandjaitan, mengajukan anggaran sebesar Rp350,5 miliar. Untuk porsi anggaran paling besar yakni untuk belanja barang di kementeriannya dan menyelesaikan berbagai persoalan.
"Distribusi pagu anggaran sementara 2017 kami alokasikan untuk belanja barang paling banyak sekitar 85%-86% karena untuk kantor dan kunjungan-kunjungan dan penelitian ke daerah," pungkasnya.
Menko Perekonomian Darmin Nasution menjelaskan, besarnya kebutuhan anggaran tahun depan untuk kementeriannya karena kebutuhan untuk tambah belanja yakni sebesar Rp210,5 miliar.
"Tambahan anggaran untuk tahun depan yakni Rp210,5 miliar. Kami ajukan kepada badan anggaran (Banggar), sehingga total anggaran 2017 diusulkan menjadi Rp560,9 miliar. Kami merinci, Rp210,5 itu untuk tambahan," katanya di Banggar DPR, Jakarta, Rabu (14/9/2016).
Dia mengatakan, penambahan ini adalah instruksi Presiden, berdasarkan PP, Perpres dan Inpres yang telah memberikan tugas-tugas khusus.
Untuk Menko Pembangunan Manusia dan Kebudayaan (PMK), anggaran yang diajukan yakni Rp381,5 miliar. Menko PMK Puan Maharani mengatakan, anggaran ini turun atau lebih rendah 3% dibanding 2016. "Untuk pagu Kemenko PMK sebesar Rp381,5 miliar. Ini memang turun 3%," ujar Puan.
Menurutnya, untuk sasaran program kerja yang akan dijalankan yakni berupa dukungan manajemen dan pelaksanaan program teknis dan koordinasi kebijakan meliputi pembangunan karakter dan reformasi birokrasi.
Sementara, untuk Menko Politik, Hukum dan Keamanan, yang dijabat Wiranto, mengajukan anggaran sebesar Rp281,1 miliar. "Anggaran ini alokasinya untuk menjalankan program kepastian penegakan hukum, rasa aman dan ketertiban, politik dan demokrasi yang sehat, dukungan birokrasi yang profesional," imbuhnya.
Sedangkan untuk Menko Kemaritiman yang dijabat Luhut Binsar Pandjaitan, mengajukan anggaran sebesar Rp350,5 miliar. Untuk porsi anggaran paling besar yakni untuk belanja barang di kementeriannya dan menyelesaikan berbagai persoalan.
"Distribusi pagu anggaran sementara 2017 kami alokasikan untuk belanja barang paling banyak sekitar 85%-86% karena untuk kantor dan kunjungan-kunjungan dan penelitian ke daerah," pungkasnya.
(izz)
Lihat Juga :
