BI Ingatkan Rasio Pembayaran Utang RI Masuk Tahap Waspada
Senin, 19 September 2016 - 13:30 WIB
BI Ingatkan Rasio Pembayaran Utang RI Masuk Tahap Waspada
A
A
A
JAKARTA - Gubernur Bank Indonesia (BI) Agus DW Martowardojo mengatakan, debt to service ratio (DSR) atau rasio kemampuan bayar utang dari penerimaan ekspor dalam negeri sudah dalam tahap waspada. Dia membenarkan bahwa kinerja ratio ekspor Indonesia masih relatif stagnan.
Agus juga mengingatkan agar lebih berhati-hati lantaran akan memengaruhi porsi pinjaman Indonesia dari utang luar negeri.
"Kita melihat bahwa ratio eksport yang relatif belum tumbuh karena harga komoditi yang belum membaik itu membuat ratio service kita perlu diwaspadai. Ini akan berpengaruh ke porsi pinjaman utang luar negeri," kata Agus di kantornya, Jakarta, Senin (19/9/2016).
Namun, Agus menuturkan, yang lebih utama adalah berutang terhadap luar negeri tidak apa-apa, asal digunakan untuk kegiatan yang produktif di dalam negeri. Selama ini pemerintah Indonesia juga menjaga stabilitas utang luar negeri.
"Dan selama ini yang kita jaga adalah penggunaan untuk yang produktif dan didukung oleh hedging sehingga tidak membuat risiko foreign exchange," ujar dia.
Agus menjelaskan, memang porsi dari swasta sudah lebih besar dari pemerintah. Namun, mayoritas dari utangnya itu adalah jangka panjang dan yang lebih besar adalah nonbank.
"Kita melihat bahwa secara umum yang nonbank semua terkendali karena proses persetujuannya dilakukan melalui OJK dan BI. Namun, untuk yang swasta dengan BI mengeluarkan peraturan untuk kehati-hatian, sehingga utang luar negeri itu harus selalu memenuhi hedging ratio liquidity, dan credit rating itu, BI meyakini terjaga dengan baik," pungkasnya.
Agus juga mengingatkan agar lebih berhati-hati lantaran akan memengaruhi porsi pinjaman Indonesia dari utang luar negeri.
"Kita melihat bahwa ratio eksport yang relatif belum tumbuh karena harga komoditi yang belum membaik itu membuat ratio service kita perlu diwaspadai. Ini akan berpengaruh ke porsi pinjaman utang luar negeri," kata Agus di kantornya, Jakarta, Senin (19/9/2016).
Namun, Agus menuturkan, yang lebih utama adalah berutang terhadap luar negeri tidak apa-apa, asal digunakan untuk kegiatan yang produktif di dalam negeri. Selama ini pemerintah Indonesia juga menjaga stabilitas utang luar negeri.
"Dan selama ini yang kita jaga adalah penggunaan untuk yang produktif dan didukung oleh hedging sehingga tidak membuat risiko foreign exchange," ujar dia.
Agus menjelaskan, memang porsi dari swasta sudah lebih besar dari pemerintah. Namun, mayoritas dari utangnya itu adalah jangka panjang dan yang lebih besar adalah nonbank.
"Kita melihat bahwa secara umum yang nonbank semua terkendali karena proses persetujuannya dilakukan melalui OJK dan BI. Namun, untuk yang swasta dengan BI mengeluarkan peraturan untuk kehati-hatian, sehingga utang luar negeri itu harus selalu memenuhi hedging ratio liquidity, dan credit rating itu, BI meyakini terjaga dengan baik," pungkasnya.
(izz)
Lihat Juga :
