Ini Pesan Jokowi ke Sri Mulyani Soal Pengelolaan Keuangan Negara
Selasa, 20 September 2016 - 11:27 WIB
Ini Pesan Jokowi ke Sri Mulyani Soal Pengelolaan Keuangan Negara
A
A
A
JAKARTA - Presiden Joko Widodo (Jokowi) hari ini membuka Rapat Kerja Nasional (Rakernas) Akuntansi dan Pelaporan Keuangan Pemerintah 2016. Dalam pidatonya, Jokowi sempat menitipkan pesan kepada Menteri Keuangan Sri Mulyani Indrawati terkait pengelolaan keuangan negara.
Jokowi mengatakan, pengelolaan keuangan negara sejatinya bukan semata masalah teknis akuntansi saja. Lebih jauh, hal ini menyangkut nilai utama yang harus dipegang oleh para penyelenggara negara dalam kesehariannya.
"Sebab, esensi dari transparansi dan akuntabilitas keuangan negara adalah pertanggungan jawaban moral, pertanggungan jawaban konstitusional terhadap rakyat dalam menggunakan uang milik rakyat. Esensinya ada di situ," katanya di Kompleks Istana Kepresidenan, Jakarta, Selasa (20/9/2016).
Mantan Gubernur DKI Jakarta ini mengingatkan, penggunaan setiap rupiah dari uang rakyat haruslah dipastikan sepenuhnya untuk kepentingan rakyat. Apalagi, dari tahun ke tahun besaran Anggaran Pendapatan Belanja Negara (APBN) dan Anggaran Pendapatan Belanja Daerah (APBD) semakin besar.
"APBN APBD, saya kira semakin tahun semakin besar dan ini harus lebih difokuskan kepada belanja-belanja produktif yang mendorong ekonomi rakyat, baik berupa pembangunan infrastruktur, pengentasan kemiskinan dan lain-lain," imbuh dia.
Jokowi menegaskan, pemerintah harus berkomitmen mengelola keuangan negara secara efektif, transparan, akuntabel, dan berorientasi pada prosedur. Selain itu, pengelolaan keuangan negara juga harus bisa diwujudkan secara konkret dalam laporan keuangan yang berkualitas.
"Bukan berorientasi pada prosedur tapi berorientasi pada hasil. Prosedurnya mengikutinya, tapi orientasinya adalah hasil. Dan prinsip-prinsip ini harus bisa diwujudkan secara konkret dalam laporan keuangan yang berkualitas dan tepat waktu," tandasnya.
Jokowi mengatakan, pengelolaan keuangan negara sejatinya bukan semata masalah teknis akuntansi saja. Lebih jauh, hal ini menyangkut nilai utama yang harus dipegang oleh para penyelenggara negara dalam kesehariannya.
"Sebab, esensi dari transparansi dan akuntabilitas keuangan negara adalah pertanggungan jawaban moral, pertanggungan jawaban konstitusional terhadap rakyat dalam menggunakan uang milik rakyat. Esensinya ada di situ," katanya di Kompleks Istana Kepresidenan, Jakarta, Selasa (20/9/2016).
Mantan Gubernur DKI Jakarta ini mengingatkan, penggunaan setiap rupiah dari uang rakyat haruslah dipastikan sepenuhnya untuk kepentingan rakyat. Apalagi, dari tahun ke tahun besaran Anggaran Pendapatan Belanja Negara (APBN) dan Anggaran Pendapatan Belanja Daerah (APBD) semakin besar.
"APBN APBD, saya kira semakin tahun semakin besar dan ini harus lebih difokuskan kepada belanja-belanja produktif yang mendorong ekonomi rakyat, baik berupa pembangunan infrastruktur, pengentasan kemiskinan dan lain-lain," imbuh dia.
Jokowi menegaskan, pemerintah harus berkomitmen mengelola keuangan negara secara efektif, transparan, akuntabel, dan berorientasi pada prosedur. Selain itu, pengelolaan keuangan negara juga harus bisa diwujudkan secara konkret dalam laporan keuangan yang berkualitas.
"Bukan berorientasi pada prosedur tapi berorientasi pada hasil. Prosedurnya mengikutinya, tapi orientasinya adalah hasil. Dan prinsip-prinsip ini harus bisa diwujudkan secara konkret dalam laporan keuangan yang berkualitas dan tepat waktu," tandasnya.
(ven)
Lihat Juga :
