Sri Mulyani Jawab Sindiran Jokowi Soal PNS Cuma Sibuk Ngurus SPJ
Sri Mulyani Jawab Sindiran Jokowi Soal PNS Cuma Sibuk Ngurus SPJ
A
A
A
JAKARTA - Menteri Keuangan (Menkeu) Sri Mulyani Indrawati mengakui, Presiden Joko Widodo (Jokowi) sempat menegurnya terkait banyak aparatur sipil negara (ASN) yang jarang turun ke lapangan karena sibuk mengerjakan surat pertanggungjawaban (SPJ).
(Baca: Jokowi Sindir Kerja PNS Cuma Sibuk Ngurus SPJ)
Dia mengaku telah memerintahkan Dirjen Perbendaharaan Negara Kemenkeu untuk melakukan perbaikan Peraturan Menteri Keuangan agar terjadi penyederhanaan dalam pelaporan keuangan serta surat pertanggungjawaban lainnya. Pihaknya juga akan berkonsultasi dengan Badan Pemeriksa Keuangan (BPK) agar penyederhanaan pelaporan keuangan tidak justru menjadikan statusnya disclaimer.
"Saya minta ke Perbendaharaan memperbaiki Permenkeu dengan tujuan menyederhanakan format laporan bentuk laporan dan detil dan tentunya kami harus konsul ke BPK, agar penyederhanaan itu tidak menjadikannya disclaimer," katanya di Kompleks Istana Kepresidenan, Jakarta, Selasa (20/9/2016).
Mantan Direktur Pelaksana Bank Dunia ini mengungkapkan, aturan pelaporan keuangan yang ada memang masih cukup rumit. Sebab, berdasarkan petunjuk teknis (juknis), masing-masing kementerian dan lembaga (K/L) diharuskan membuat pelaporan dalam setiap belanja yang dilakukannya.
"Jadi 6-8 pelaporan. Jadi saya minta semua K/L meniadakan juknis itu menjadi satu PMK. Dibuat sesederhana mungkin dan mengurangi beban mereka," imbuhnya.
Presiden Joko Widodo (Jokowi) meminta Menteri Keuangan (Menkeu) Sri Mulyani Indrawati dan Menko bidang Perekonomian Darmin Nasution untuk mengubah rezim akuntansi dan pelaporan keuangan di Indonesia agar tidak ribet dan terlalu bertele-tele.
Sebab, hal tersebut mengakibatkan 60%-70% Pegawai Negeri Sipil (PNS) di Indonesia hanya sibuk mengurus surat pertanggungjawaban (SPJ).
Jokowi menilai metode akuntansi yang terlalu bertele-tele tersebut sangat keliru. Laporan pertanggungjawaban atau laporan keuangan sekalipun harus dibuat simpel, sehingga tidak membuat aparatur negara terlalu sibuk dengan rutinitas itu dan melupakan pekerjaan penting lainnya.
"Kalau orientasi kita ke situ menurut saya keliru. Semua orang akan meminta meja, semua orang akan minta kursi untuk apa? Untuk tulis-menulis menyiapkan SPJ. Saya enggak tahu juga SPJ tuh apa saya enggak ngerti. Yang saya tahu SPJ itu surat pertanggungjawaban. Isinya apa gak ngerti saya," kata Jokowi.
Dia mencontohkan, saat ini banyak guru dan kepala sekolah yang justru tidak fokus pada kegiatan belajar mengajar lantaran sibuk mengurus SPJ. Selain itu, pegawai Kementerian Pekerjaan Umum dan Perumahan Rakyat (PUPR) yang seharusnya lebih sering berada di lapangan justru berada di balik meja karena mengurus SPJ.
"Mohon maaf PU itu harusnya konsentrasi 80% ngontrol jalan. Ngontrol irigasi yang rusak, ngecek jalan yang berlubang seperti apa. Tapi coba lihat sekarang, karena orang takut semua yang namanya SPJ," sindir Jokowi.
(Baca: Jokowi Sindir Kerja PNS Cuma Sibuk Ngurus SPJ)
Dia mengaku telah memerintahkan Dirjen Perbendaharaan Negara Kemenkeu untuk melakukan perbaikan Peraturan Menteri Keuangan agar terjadi penyederhanaan dalam pelaporan keuangan serta surat pertanggungjawaban lainnya. Pihaknya juga akan berkonsultasi dengan Badan Pemeriksa Keuangan (BPK) agar penyederhanaan pelaporan keuangan tidak justru menjadikan statusnya disclaimer.
"Saya minta ke Perbendaharaan memperbaiki Permenkeu dengan tujuan menyederhanakan format laporan bentuk laporan dan detil dan tentunya kami harus konsul ke BPK, agar penyederhanaan itu tidak menjadikannya disclaimer," katanya di Kompleks Istana Kepresidenan, Jakarta, Selasa (20/9/2016).
Mantan Direktur Pelaksana Bank Dunia ini mengungkapkan, aturan pelaporan keuangan yang ada memang masih cukup rumit. Sebab, berdasarkan petunjuk teknis (juknis), masing-masing kementerian dan lembaga (K/L) diharuskan membuat pelaporan dalam setiap belanja yang dilakukannya.
"Jadi 6-8 pelaporan. Jadi saya minta semua K/L meniadakan juknis itu menjadi satu PMK. Dibuat sesederhana mungkin dan mengurangi beban mereka," imbuhnya.
Presiden Joko Widodo (Jokowi) meminta Menteri Keuangan (Menkeu) Sri Mulyani Indrawati dan Menko bidang Perekonomian Darmin Nasution untuk mengubah rezim akuntansi dan pelaporan keuangan di Indonesia agar tidak ribet dan terlalu bertele-tele.
Sebab, hal tersebut mengakibatkan 60%-70% Pegawai Negeri Sipil (PNS) di Indonesia hanya sibuk mengurus surat pertanggungjawaban (SPJ).
Jokowi menilai metode akuntansi yang terlalu bertele-tele tersebut sangat keliru. Laporan pertanggungjawaban atau laporan keuangan sekalipun harus dibuat simpel, sehingga tidak membuat aparatur negara terlalu sibuk dengan rutinitas itu dan melupakan pekerjaan penting lainnya.
"Kalau orientasi kita ke situ menurut saya keliru. Semua orang akan meminta meja, semua orang akan minta kursi untuk apa? Untuk tulis-menulis menyiapkan SPJ. Saya enggak tahu juga SPJ tuh apa saya enggak ngerti. Yang saya tahu SPJ itu surat pertanggungjawaban. Isinya apa gak ngerti saya," kata Jokowi.
Dia mencontohkan, saat ini banyak guru dan kepala sekolah yang justru tidak fokus pada kegiatan belajar mengajar lantaran sibuk mengurus SPJ. Selain itu, pegawai Kementerian Pekerjaan Umum dan Perumahan Rakyat (PUPR) yang seharusnya lebih sering berada di lapangan justru berada di balik meja karena mengurus SPJ.
"Mohon maaf PU itu harusnya konsentrasi 80% ngontrol jalan. Ngontrol irigasi yang rusak, ngecek jalan yang berlubang seperti apa. Tapi coba lihat sekarang, karena orang takut semua yang namanya SPJ," sindir Jokowi.
(izz)
Explore More