DPR Prihatin Sri Mulyani Pangkas Anggaran K/L Pendongkrak Ekonomi
Rabu, 21 September 2016 - 20:03 WIB
DPR Prihatin Sri Mulyani Pangkas Anggaran K/L Pendongkrak Ekonomi
A
A
A
JAKARTA - Kebijakan Menteri Keuangan (Menkeu) Sri Mulyani yang membabat anggaran beberapa Kementerian dan Lembaga (K/L) yang menjadi pendongkrak ekonomi disayangkan oleh Dewan Perwakilan Rakyat (DPR) RI. Mantan Direktur Pelaksana Bank Dunia tersebut diminta untuk mengkaji kembali terkait pemotongan anggaran di beberapa kementerian.
Anggota Komisi VI DPR Bambang Haryo mengaku prihatin, lantaran Menkeu juga memotong anggaran kementerian yang dinilai berperan sebagai penumbuh ekonomi RI seperti Kementerian Perindustrian (Kemenperin), Kementerian Perdagangan (Kemendag), Kementerian Koperasi dan UKM serta BKPM. Menurutnya porsi untuk K/L yang berperan besar untuk ekonomi, tidak dipotong ataupun jika dikurangi tak terlalu besar.
"Ini kami prihatin, pada posisi kementerian yang menjadi penumbuh ekonomi Indonesia, dipotong anggarannya. Padahal kementerian ini bisa mempengaruhi ekonomi Indonesia dengan kinerja mereka," kata anggota Badan anggaran (Banggar) ini di Jakarta, Rabu (21/9/2016).
(Baca Juga: Anggaran 4 Kementerian dan BKPM untuk 2017 Disetujui DPR)
Dia memberikan contoh yang terparah adalah Kementerian Koperasi dan UKM yang pada tahun 2013, anggarannya bisa mencapai Rp2-3 triliun. Namun sekarang, untuk tahun depan hanya disepakati Rp1 triliun.
"Kemarin alasannya karena sudah ada KUR (Kredit Usaha Rakyat). Padahal kita punya lima puluh tujuh juta UKM (Usaha Kecil Menengah) yang harus dan butuh disosialisasi. Tapi malah dianggarkan Rp1 triliun. Terus nanti kerja mereka apa?" paparnya
Bambang menilai, selama ini yang didengungkan pemerintah terkait ekonomi kerakyatan, hanya omong kosong belaka. Termasuk BKPM yang hanya meminta tambahan anggaran Rp40 miliar. "Itu kecil lho. Jadi ini menurut kami, padahal disini peran dari BKPM besar. Saya salut bisa memajukan perijinan 3 jam," tutupnya.
Anggota Komisi VI DPR Bambang Haryo mengaku prihatin, lantaran Menkeu juga memotong anggaran kementerian yang dinilai berperan sebagai penumbuh ekonomi RI seperti Kementerian Perindustrian (Kemenperin), Kementerian Perdagangan (Kemendag), Kementerian Koperasi dan UKM serta BKPM. Menurutnya porsi untuk K/L yang berperan besar untuk ekonomi, tidak dipotong ataupun jika dikurangi tak terlalu besar.
"Ini kami prihatin, pada posisi kementerian yang menjadi penumbuh ekonomi Indonesia, dipotong anggarannya. Padahal kementerian ini bisa mempengaruhi ekonomi Indonesia dengan kinerja mereka," kata anggota Badan anggaran (Banggar) ini di Jakarta, Rabu (21/9/2016).
(Baca Juga: Anggaran 4 Kementerian dan BKPM untuk 2017 Disetujui DPR)
Dia memberikan contoh yang terparah adalah Kementerian Koperasi dan UKM yang pada tahun 2013, anggarannya bisa mencapai Rp2-3 triliun. Namun sekarang, untuk tahun depan hanya disepakati Rp1 triliun.
"Kemarin alasannya karena sudah ada KUR (Kredit Usaha Rakyat). Padahal kita punya lima puluh tujuh juta UKM (Usaha Kecil Menengah) yang harus dan butuh disosialisasi. Tapi malah dianggarkan Rp1 triliun. Terus nanti kerja mereka apa?" paparnya
Bambang menilai, selama ini yang didengungkan pemerintah terkait ekonomi kerakyatan, hanya omong kosong belaka. Termasuk BKPM yang hanya meminta tambahan anggaran Rp40 miliar. "Itu kecil lho. Jadi ini menurut kami, padahal disini peran dari BKPM besar. Saya salut bisa memajukan perijinan 3 jam," tutupnya.
(akr)
Lihat Juga :
