Rini Pasrah Sri Mulyani Naikkan Setoran Dividen BUMN
Rini Pasrah Sri Mulyani Naikkan Setoran Dividen BUMN
A
A
A
JAKARTA - Menteri Badan Usaha Milik Negara (BUMN) Rini Soemarno pasrah dengan keputusan Menteri Keuangan (Menkeu) Sri Mulyani Indrawati untuk menaikkan setoran dividen dari BUMN pada 2017. Tahun depan, setoran dividen perusahaan pelat merah naik menjadi Rp41 triliun.
Dalam rapat kerja (raker) dengan Komisi VI hari ini, Sri Mulyani yang mewakili Menteri BUMN memang mengusulkan kepada DPR untuk menaikkan dividen BUMN tahun depan dari Rp38 triliun menjadi Rp41 triliun. Setoran dividen dinaikkan Rp3 triliun dengan mempertimbangkan capaian laba perusahaan pelat merah di semester I/2016. Usulan tersebut pun telah diamini oleh Komisi VI DPR RI.
"Ya kita ikut saja memberikan dukungan sepenuhnya kepada pemerintah. Jadi kalau Menteri Keuangan komit begitu ya sudah. Kita memberikan dukungan sepenuhnya kepada pemerintah," katanya di Kompleks Istana Kepresidenan, Jakarta, Rabu (21/9/2016).
Mantan Menteri Perindustrian dan Perdagangan ini tak menampik, setoran dividen yang diinginkan Sri Mulyani cukup tinggi untuk BUMN. Namun, BUMN sebagai entitas negara tidak bisa berbuat apa-apa selain memberikan dukungan terhadap pemerintah.
"Ya lumayan (tinggi). Karena terakhir-terakhir kan. Tapi enggak apa-apa. Kita sebagai BUMN kan akhirnya punya negara punya rakyat. Jadi memang apa yang kita butuhkan untuk memberikan dukungan kepada pemerintah ya harus kita lakukan," tandasnya.
Sebagai informasi, Menkeu memang didaulat oleh Presiden Joko Widodo (Jokowi) untuk menggantikan Rini yang mendapatkan larangan untuk mengikuti rapat dengan parlemen. Sebelumnya, Bambang Brodjonegoro yang pernah menjabat sebagai Menkeu pun pernah mewakili Menteri BUMN untuk menghadiri rapat dengan Komisi VI, selaku mitra kerja Kementerian BUMN.
Dalam rapat kerja hari ini, mantan Direktur Pelaksana Bank Dunia pun mengaku senang dapat menggantikan Rini untuk melaksanakan rapat kerja bersama Komisi VI. Karena dengan begitu, dia memiliki kendali untuk mengambil keputusan yang berkaitan dengan BUMN.
"Berita bagus buat saya sebagai Menkeu, karena dividen naik terus. Semakin sering saya mewakili, akan semakin naik," katanya di ruang rapat Komisi VI DPR.
Dalam rapat kerja (raker) dengan Komisi VI hari ini, Sri Mulyani yang mewakili Menteri BUMN memang mengusulkan kepada DPR untuk menaikkan dividen BUMN tahun depan dari Rp38 triliun menjadi Rp41 triliun. Setoran dividen dinaikkan Rp3 triliun dengan mempertimbangkan capaian laba perusahaan pelat merah di semester I/2016. Usulan tersebut pun telah diamini oleh Komisi VI DPR RI.
"Ya kita ikut saja memberikan dukungan sepenuhnya kepada pemerintah. Jadi kalau Menteri Keuangan komit begitu ya sudah. Kita memberikan dukungan sepenuhnya kepada pemerintah," katanya di Kompleks Istana Kepresidenan, Jakarta, Rabu (21/9/2016).
Mantan Menteri Perindustrian dan Perdagangan ini tak menampik, setoran dividen yang diinginkan Sri Mulyani cukup tinggi untuk BUMN. Namun, BUMN sebagai entitas negara tidak bisa berbuat apa-apa selain memberikan dukungan terhadap pemerintah.
"Ya lumayan (tinggi). Karena terakhir-terakhir kan. Tapi enggak apa-apa. Kita sebagai BUMN kan akhirnya punya negara punya rakyat. Jadi memang apa yang kita butuhkan untuk memberikan dukungan kepada pemerintah ya harus kita lakukan," tandasnya.
Sebagai informasi, Menkeu memang didaulat oleh Presiden Joko Widodo (Jokowi) untuk menggantikan Rini yang mendapatkan larangan untuk mengikuti rapat dengan parlemen. Sebelumnya, Bambang Brodjonegoro yang pernah menjabat sebagai Menkeu pun pernah mewakili Menteri BUMN untuk menghadiri rapat dengan Komisi VI, selaku mitra kerja Kementerian BUMN.
Dalam rapat kerja hari ini, mantan Direktur Pelaksana Bank Dunia pun mengaku senang dapat menggantikan Rini untuk melaksanakan rapat kerja bersama Komisi VI. Karena dengan begitu, dia memiliki kendali untuk mengambil keputusan yang berkaitan dengan BUMN.
"Berita bagus buat saya sebagai Menkeu, karena dividen naik terus. Semakin sering saya mewakili, akan semakin naik," katanya di ruang rapat Komisi VI DPR.
(akr)
Explore More