Minim, Setoran Dividen BUMN Tahun Depan Hanya Rp26,1 Triliun

JAKARTA - Kementerian Badan Usaha Milik Negara (BUMN) menargetkan dividen BUMN tahun 2021 yang disetor kepada negara hanya sebesar Rp26,1 triliun. Angka ini dinilai kecil karena masih dalam kondisi pandemi Covid-19.

(Baca Juga: Jangan Suudzon dengan PMN, Erick: Dividen BUMN Dua Kali Lebih Besar )

Staf khusus Menteri BUMN Arya Sinulingga mengatakan, nilai tersebut sudah ditargetkan oleh Kementerian Keuangan (Kemenkeu). Di mana, nilai dividen itu berasal dari perbankan plat merah yang diproyeksikan sebesar Rp11,9 triliun dan dari BUMN non-perbankan sebesar Rp 14,2 triliun.

"Tahun 2021 dividen kita karena Corona ini menghantam semua sehingga terjadi penurunan. Ditargetkan oleh Kementerian Keuangan Rp26 triliun, di mana dari situ datanya Rp11,9 triliun berasal dari perbankan, dan non perbankan sebesar Rp14,2 triliun," ujar Arya dalam Webinar, Jakarta.

Pada tahun ini saja, dividen BUMN juga mengalami penurunan. Bahkan, Menteri BUMN Erick Thohir mengakui pandemi Covid-19 berdampak pada bisnis BUMN. Setidaknya, 90% dari seluruh perusahaan negara mengalami penurunan kinerja. Imbas, dividen BUMN 2020 diprediksi hanya mencapai 25% dari target.

(Baca Juga: Benar-Benar Ambyaarrr, Setoran Dividen BUMN cuma 25% dari Target )

"Dengan kondisi 90 persen BUMN yang terpukul saat ini tadinya kita bisa (setor) dividen Rp 40 triliun, tahun ini mungkin cuma 25 persen," kata Erick di Kompleks DPR, beberapa waktu lalu.

Meski begitu, pihaknya terus mengupayakan agar kinerja perseroan plat merah bisa lebih baik, kendati kondisi yang ada di lapangan memang seperti itu adanya.

Bahkan, di tengah pandemi Covid-19 ini hanya beberapa BUMN saja yang bisa tumbuh dan bertahan hidup. "Kan hanya Telkom, dan yang lainnya (yang bisa tumbuh)," terangnya.

(Baca Juga: Erick Thohir Minta Maaf Soal Setoran Dividen BUMN )

Sebelumnya, Erick juga pernah menegaskan bahwa adanya pandemi akan membuat pencapaian bisnis BUMN tidak tercapai maksimal. Namun begitu, pihaknya tetap memasang target supaya kinerja BUMN tetap berada dalam koridor yang tepat.

"Suka tidak suka, sepertiga kekuatan Indonesia ada di BUMN. Ini problemnya. Kalau BUMN sakit, ke depan nggak bagus, karena kontribusi BUMN kepada pemerintah baik dari pajak baik dari dividen baik dari royalti itu macem-macem itu luar biasa besar, dan ini yang harus dijaga," ujarnya.