Luhut Pede Produksi Migas Tak Anjlok Usai Pangkas Cost Recovery
A
A
A
JAKARTA - Pelaksana Tugas (Plt) Menteri Energi dan Sumber Daya Mineral (ESDM) Luhut Binsar Pandjaitan percaya diri, keputusannya untuk memangkas anggaran penggantian biaya operasi kegiatan hulu minyak dan gas bumi (cost recovery) menjadi USD10,4 miliar tidak akan memengaruhi produksi migas di Tanah Air. Dia meyakini, produksi migas tidak akan anjlok meskipun cost recovery dipangkas.
(Baca Juga: Cost Recovery Dipangkas, Ini Dampaknya ke Industri Migas)
Dia mengatakan, pada dasarnya pemerintah hanya merampingkan biaya produksi yang dikeluarkan Kontraktor Kontrak Kerja Sama (KKKS). Pemerintah justru dapat berhemat dengan pemangkasan cost recovery.
"Nggak dikurangi. Misalnya dibilang Rp10, tapi ternyata Rp6. Bisa kurang kan? Produksi sama saja, uang kita tambah hemat," katanya di Gedung DPR/MPR RI, Jakarta, Kamis (22/9/2016).
(Baca Juga: Chevron Kelabui Pemerintah Soal Cost Recovery)
Mantan Kepala Staf Kepresidenan ini memperkirakan, pemerintah dapat menghemat 15% hingga 20% dari pemangkasan cost recovery tersebut. Bahkan, tahun depan pemerintah bisa menghemat sekitar USD1,5 miliar hingga USD2 miliar.
Kendati demikian, Luhut mengaku masih melihat detail anggaran cost recovery yang diajukan oleh KKKS, sebelum memutuskan bagian mana yang akan dipangkas. "Karena tidak bisa juga seluruhnya dipukul rata, biaya di satu sumur dengan sumur lain kan beda. Mungkin selama ini kita nggak terlalu detail, melihatnya secara umum saja," tandasnya.
(Baca Juga: Cost Recovery Dipangkas, Ini Dampaknya ke Industri Migas)
Dia mengatakan, pada dasarnya pemerintah hanya merampingkan biaya produksi yang dikeluarkan Kontraktor Kontrak Kerja Sama (KKKS). Pemerintah justru dapat berhemat dengan pemangkasan cost recovery.
"Nggak dikurangi. Misalnya dibilang Rp10, tapi ternyata Rp6. Bisa kurang kan? Produksi sama saja, uang kita tambah hemat," katanya di Gedung DPR/MPR RI, Jakarta, Kamis (22/9/2016).
(Baca Juga: Chevron Kelabui Pemerintah Soal Cost Recovery)
Mantan Kepala Staf Kepresidenan ini memperkirakan, pemerintah dapat menghemat 15% hingga 20% dari pemangkasan cost recovery tersebut. Bahkan, tahun depan pemerintah bisa menghemat sekitar USD1,5 miliar hingga USD2 miliar.
Kendati demikian, Luhut mengaku masih melihat detail anggaran cost recovery yang diajukan oleh KKKS, sebelum memutuskan bagian mana yang akan dipangkas. "Karena tidak bisa juga seluruhnya dipukul rata, biaya di satu sumur dengan sumur lain kan beda. Mungkin selama ini kita nggak terlalu detail, melihatnya secara umum saja," tandasnya.
(akr)